Gubernur Banten H. Wahidin Halim seusai rapat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. (Foto: Istimewa) |
"Suasana tahun 2020, selama hampir 40 tahun menjadi
birokrat, baru kali ini menghadapi musibah yang berkepanjangan," ungkap
Gubernur Banten, Selasa (20/4/2021).
Hal itu dikatakan Gubernur dalam Rapat Paripurna Pengambilan
Keputusan Atas Persetujuan DPRD Provinsi Banten tentang Penetapan
Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2020, Penyampaian
dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas Pelaporan
Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD
Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B) Curug, Kota
Serang.
Dikatakan, hampir seluruh negara menghadapi musibah pandemi
Covid-19. Ada instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing dan
realokasi anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19.
Gubernur mengatakan hingga saat ini, sekitar 179 pemerintah
daerah telah mengajukan pinjaman ke Pemerintah Pusat atau ke Kementerian
Keuangan dengan suku bunga 6,19 persen. Pihaknya berharap mendapatkan sokongan
atau dukungan DPRD Provinsi Banten dalam dalam menghadapi situasi komplek itu
untuk mendapatkan dukungan dari publik.
Gubernur mengungkapkan terima kasih kepada Panitia
Khusus dan kepada DPRD Provinsi Banten
atas kerja sama yang terbangun selama ini.
"Alhamdulillah LKPD telah mendapatkan respon positif
dan mendapatan catatan untuk kita tindak lanjuti," tuturnya.
"Saya menghargai Dewan, di tengah pandemi Covid-19 dan
puasa tetap melaksanakan kerja untuk masyarakat. Semoga bangsa ini tetap
membangkitkan semangat kita untuk bekerja lebih baik," ucap Gubernur.
Usai Rapat Paripurna, kepada para wartawan Gubernur
menegaskan pihaknya akan terus memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi
Covid-1 belum berakhir.
Terkait dana pinjaman pembangunan ke Pemerintah Pusat,
Gubernur menyerahkan keputusan kepada DPRD Provinsi Banten dari tiga alternatif
pilihan skema pinjaman dana pembangunan. (*/pur)
0 Comments