Gubernur WH: Banten Telah Selesaikan Penetapan Batas Larangan Mudik

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian menyerahkan buku 
Juknis Dekonsentrai saat rakor di Jakarta. 
(Foto: Istimewa) 

NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menyatakan sudah menyelesaikan penetapan batas antar-daerah untuk penyekatan larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 H.

"Banten sudah selesaikan batas antar-provinsi dan antar kabupaten/kota," ujar Gubernur Banten, Jumat (30/4/2021).

Gubernur Wahidin Halim mengatakan hal itu seusai menerima Petunjuk Teknis (Juknis) Dekonsentrasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota Tentang Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Percepatan Penegasan Batas Daerah di Ruang Rapat Utama Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menerima Juknis Dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Untuk batas daerah, seperti diungkap Mendagri, Provinsi Banten termasuk tujuh dari provinsi yang sudah tidak masalah atau sengketa perbatasan antar daerah.

Penetapan batas daerah, kata Mendagri, akan memberikan manfaat bagi daerah. Investor tidak ragu untuk berinvestasi serta memberikan kepastian untuk menyusun tata ruang wilayah. 

Dikatakan, hingga saat ini sebanyak 688 daerah yang sudah selesai segmen batasnya. Sebanyak 311 daerah belum selesai segmen batasnya. Untuk itu, Kemendagri membentuk Tim 12 untuk memfasilitasi penyelesaian segmen batas daerah.

"Untuk batas antar Provinsi, dimediasi oleh Kemendagri. Untuk batas antar Kabupaten/Kota, dimediasi oleh Gubernur," ungkap Mendagri.

Diharapkan, penyelesaian batas antar daerah akan meningkatkan investasi di daerah. Mendagri juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memperpendek perijinan investasi swasta untuk membangun usaha/ekonomi.

"Investasi harus dipermudah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Mendagri. (*/pur)