Lawan Hoax: Rakyat Sehat, Ekonomi Bangkit Kembali

Baca Juga

Donny Budi Utoyo menjawab pertanyaan 
pembawa acara. 
(Foto: Istimewa) 




 

NET - Informasi bohong atau hoax terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program Pemerintah tersebut. Sampai dengan berita ini diturunkan sudah ada 150 hoax terkait vaksinasi dan 113 di antaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.

Hal itu dikatakan oleh Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog “Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan” yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3/2021).

Bukan hanya proses penyelenggaraannya, kata Donny, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itulah, Pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoax.

"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada prakteknya masih ada kasus. Mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," ucap Donny Budi Utoyo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan problem hoax di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk literasi digital yang dinilainya kurang.

Faktor lainnya yang membuat hoax, kata Eko, masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.

"Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari Pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," ujar Eko Nugroho.

Menurut Eko, vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.

Untuk itulah, imbuh Eko, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar herd immunity dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan, agar kesehatan negara segera pulih, sehingga ekonomi dapat segera bangkit. (*/rls)