Wilayah Zona Merah, Pemprov Banten Berlakukan PPKM Berbasis Mikro

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim 
menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Pemerintah Provinsi Banten menerapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai dari 9 sampai dengan 22 Februari 2021. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

"PPKM Mikro, secara teknis kita dorong. Membentuk posko-posko di desa da kelurahan yang digerakkan oleh kepala desa dan lurah pada daerah zona merah," ungkap Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, Senin (8/2/2021).

Hal dikatakan Gubernur usai Penyerahan LKPD Provinsi Banten Tahun 2020 di di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten Jalan Palka No. 1 Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang.

"Di Provinsi Banten, wilayah Zona Merah di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan," tutur Gubernur.

Gubernur optimistis penerapan PPKM Mikro efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 karena saat ini telah terjadi pergeseran klaster dari perkantoran ke keluarga.

Pemberlakukan status baru untuk pencegahan Covid-19 ini merupakan kepanjangan dari instruksi Pemerintah Pusat yang memutuskan menaikan status PPKM menjadi PPKM berbasis mikro zonasi. Berbeda dari sebelumnya, PPKM berbasis mikro kali ini akan diberlakukan pada level lebih rendah, yakni desa dan kelurahan hingga tingkat RT/RW.

Sebagai informasi, dalam instruksi Gubernur Banten terkait PPKM berbasis mikro ini tercatat bahwa Gubernur Wahidin Halim mengintruksikan dengan khusus kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan, untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Pemberlakuan PPKM Mikro tersebut dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT/RW. Adapun kriteria dan pengendalian yang perlu dilakukan yakni bagi Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Kemudian untuk Zona Kuning yakni kriterianya jika terdapat 1  sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Selanjutnya, untuk Zona Oranye yakni dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT untuk menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, melarang kerumuman lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan. (*/pur)