Dilaporkan Ke Menko Ekonomi, PPKM Mikro Banten Fokus Di Tangerang Raya

Baca Juga

Wagub Andika Hazrumy ketika 
mengikuti rapat koordinasi. 
(Foto: Istimewa)  




NET - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy menyatakan target pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro Provinsi Banten berfokus pada Tangerang Raya, yakni meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

"Ini karena berbagai kabupaten dan kota lainnya sudah keluar dari zona risiko tinggi. Selain itu, pada wilayah Tangerang Raya dilakukan penekanan peningkatan angka kesembuhan," ujar Andika pada rapat koordinasi tentang evaluasi PPKM Mikro bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Kamis (11/2/2021).

Andika melaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah melakukan koordinasi dalam kaitan PPKM skala mikro dengan koordinasi penguatan Satgas Tingkat Kecamatan, Posko Tangguh dan dikombinasikan dengan Kampung Tangguh.

Pelaksanaan vaksinasi di Banten, kata Wagub, sampai dengan 10 Februari 2021 sudah mencapai 99,58 persen. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten siap untuk melaksanakan vaksinasi tahap selanjutnya. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan daerah dengan vaksinasi tercepat pada tahap 1, tahap berikutnya akan didahulukan pendistribusiannya.

Andika mengatakan, mengenai insentif tenaga kesehatan, telah didistribusi sampai dengan Desember 2020 yang lalu untuk 2.378 tenaga kesehatan di Provinsi Banten.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam segi pelaksanaan PPKM Tahap I dan II kasus aktif nasional relatif naik. Namun selama 4 minggu terakhir mengalami penurunan kasus. Untuk angka kematian menurun dan kesembuhan di 7 provinsi. Ini menjadikan PPKM berskala mikro bisa menurunkan kasus di beberapa wilayah.

Kata Airlangga, setiap kabupaten dan kota secara keseluruhan dalam PPKM Berskala Mikro berdasarkan surat edaran masing-masing wilayah ikut serta.

"Data diminta untuk direkapitulasi BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana-red) guna diturunkan ke level posko atau desa/kelurahan untuk mendapatkan peta lengkap," katanya.

Airlangga meminta perlu segera ditindaklanjuti dari Menteri Kesehatan terkait antigen dan fasilitas kesehatan, pelatihan, pelaksanaan 3-T di desa.

Menteri Dalam Negeri diminta mengkoordinasikan daerah dan pos jaga desa dan kelurahan. Serta Kementerian Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesiapan sosialisasi dana desa.

Rapat virtual ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar. Hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Provinsi selain Andika, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,              Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (*/pur)

 

Post a comment

0 Comments