 |
| Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat ketika ditampilkan di hapadan wartawan. (Foto: Istimewa) |
NET - Tim Advokasi Koalisi Aksi
Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan
Latuharihary, Menteng, Jakarta Pusat, dalam rangka pengaduan dan sekaligus
beraudiensi terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Polri.
Ketua tim advokasi KAMI, Drs.
Abdullah Al Katiri, SH, MBA, Selasa (27/10/2020) seusai diterima Komnas HAM menyampaikan
perihal dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI
atas penangkapan dan proses hukum para pejuang KAMI di antaranya: Syahganda
Nainggolan, Moh. Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.
Dijelaskan oleh Al Katiri, pengaduan
KAMI itu khususnya tentang penangkapan, cara-cara penangkapan, dan
penahanannya.
Al Katiri menyebutkan pasal-pasal
sebagai landasan hukumnya di antaranya: pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian,
pasal 31, tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.
"Kemudian ayat 1 pasal 31
Undang-Undang yang sama: menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat
kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang
mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh
undang-undang," tuturnya.
Al Katiri menjelaskan pasal 32
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan
surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak
boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pasal 34 Undang-undang (No)
39 : Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan,
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang," ungkap Al Katiri.
"Ini kan bukan teroris, dan
ini bukan narkoba. Jadi ini hanya hoaks yang mana dikatakan masalah kebohongan,
ujaran kebencian, tapi disikapi seperti menangkap teroris," ujarnya.
Al Katiri mencontohkan rumahnya
Anton Permana itu pagarnya tinggi dinaikin petugas, kemudian kabel CCTV dipotong.
"Sekarang kalau wajar ngapain
potong (kabel) CCTV," tanya Al Katiri.
Di rumah Jumhur, juga demikian kata
Al Katiri, dalam keadaan sakit, baru operasi. Syahganda juga demikian,
bagaimana orang ditangkap jam 4 pagi tanggal 13, Sprindik ke luar pada tanggal yang
sama, 4 jam atau 3 jam. Padahal harus ada dua alat bukti.
“Bagaimana bisa dapatkan dua alat
bukti dalam waktu 2 atau 3 jam? Dan malam hari ketika kami tanyakan, salah
satunya adalah keterangan ahli, ahli siapa yang dihadirkan tengah malam,” ucap
Al Katiri bersemangat.
Al Katiri juga menyinggung Gus Nur
yang ditangkap tanpa ada surat panggilan lebih dulu.
"Hal-hal itu yang menurut kami
merupakan pelanggaran HAM," kata Al Katiri.
Menurut Al Katiri, secara umum KAMI
menyatakan sikap dan selain pengaduan juga beraudiensi dengan pihak Komnas HAM
terkait dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Polri.
Saat ditanyakan bagaimana respon
Komnas HAM terkait pengaduan ini dijawab mereka akan tindaklanjuti.
Bahwa mengingat Pasal 75
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tujuan Komnas HAM untuk yakni:
Satu, mengembangkan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945,
dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
Dua, meningkatkan perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia
seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
“Maka Komnas HAM RI wajib hadir
untuk menjamin terwujudnya penyelanggaraan HAM oleh aparat negara sebagaimana
telah diatur secara yuridis dan mengikat secara hukum positif di Indonesia,”
ucap Al Katiri.
Guna melakukan pembelaan berkumpul 100
advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KAMI ini di antaranya : Muhammad
Syamsir Jalil, S.H., M.H., Dedek Gunawan, S.H., M.H. Ir. Burhanudin, S.H.,
Muhammad Fahri, S.H., Ismail, SH, MH., Daniel Haddar, SH., Ridwan Drahman
SH., Mahmud SH, dan lainnya. (btl)
0 Comments