 |
| Ilustrasi saat Jusuf Kalla meninggalkan Istana. (Foto: Istimewa/republika) |
NET - Keresahan saat ini sedang melanda para pendukung Wakil
Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di ibukota maupun di daerah. Mereka mempersoalkan
kenapa orang orang Jusuf Kalla di lingkungan Istana Wapres tak kunjung dimutasi
oleh Mensesneg. Akibatnya, para pendukung Ma’ruf Amin maupun keluarganya sulit
untuk bertemu sang Wapres.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch
(IPW) Neta S. Pane melalui Siaran Pers IPW yang diterima Redaksi
TangerangNet.Com, Kamis (27/8/2020).
Ind Police Watch menilai, kata Neta, jika kondisi ini
dibiarkan akan terjadi ketegangan di elit kekuasaan yang bisa berdampak pada
potensi gangguan keamanan di akar rumput, terutama menjelang Pilkada (Pemilihan
Kepala Daerah) serentak Desember mendatang.
Menurut Neta, Mensesneg perlu menjelaskan kepada publik,
kenapa orang orang Jusuf Kalla belum juga digeser dari Istana Wapres,
sehingga posisi Wapres dibuat seperti
"burung di sangkar emas" yang tidak bisa diakses para pendukung
maupun keluarganya.
Informasi yang diperoleh IPW, kata Neta, sejak Maruf Amin
menjadi Wapres baru pada 20 Agustus 2020 lalu, yakni Libur 1 Muharram, tim
suksesnya bisa bertemu dan berdialog dengan Maruf Amin. “Mereka komplain bahwa
orang orang Jusuf Kalla yang masih berkuasa di Istana Wapres selalu menghalangi
mereka untuk bertemu mantan Ketua Umum MUI itu,” ungkap Neta.
Akibatnya, imbuh Neta, kemarahan para pendukung Maruf Amin
di Jakarta dan di daerah semakin memuncak terhadap manuver politik kelompok
tertentu, yang menjadikan Maruf Amin bagai "burung di sangkar emas".
“Mereka sudah mengusulkan agar orang orang Jusuf Kalla yang
masih bercokol di Istana Wapres segera dimutasi dan diganti dengan orang orang
Maruf Amin, tapi hingga kini belum juga dilakukan Mensesneg,” ucap Neta yang
mantan wartawan itu.
Dalam pertemuan Liburan 1 Muharram itu, kata Neta, tim
sukses Maruf Amin juga mengungkapkan kepada Wapres bahwa hingga kini tidak satu
pun dari mereka (tim sukses Maruf Amin) yang menjadi komisaris di BUMN (Badan
Usaha Milik Negara). Sementara mereka melihat puluhan orang orang "yang
tak berkeringat" enak-enakan duduk menjadi komisaris BUMN.
“Usulan sudah disampaikan kepada Meneg BUMN tapi hingga kini
tidak ada jawaban. Untuk itu, mereka meminta agar Wapres segera memanggil
Mensesneg dan Meneg BUMN,” ujar Neta.
Dalam pertemuan itu, kata Neta, Maruf Amin merasa heran, kenapa dirinya tidak
dilibatkan dalam penyusunan kabinet maupun rencana reshuffle kabinet. Bahkan
fungsinya sebagai Tim Penilai Akhir (TPA) untuk posisi pejabat negara
diabaikan. Penjelasan Maruf Amin ini semakin membuat tim suksesnya gundah.
“Informasi yang diperoleh IPW, salah satu yang membuat
terganjalnya reshuffle kabinet adalah akibat protes dari kubu Maruf Amin. Sebab,
sebelumnya sejumlah calon menteri yang akan ikutan dalam reshuffle sudah
dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap Neta.
Neta menyebutkan ada yang bersedia dan ada yang menolak
ditawarkan posisi menteri, dengan alasan pandemi Covid-19 membuat mereka tidak
akan bisa bekerja maksimal. Tidak dilibatkannya Maruf Amin dalam proses rencana
reshuffle ini membuat para pendukungnya melakukan protes.
IPW berharap memanasnya suhu politik di tingkat elit
kekuasaan ini harus cepat disikapi Presiden Jokowi agar tidak berdampak ke akar
rumput yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan, terutama menjelang Pilkada
serentak Desember mendatang. (*/pur)
0 Comments