Berita Terkini

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Anggota DPRD Tuding Ada Mafia Program Pertanian Di Lebak


Wakil Ketua Fraksi PPP Musa Weliansyah.
(Foto: Istimewa) 


NET - Program alat mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Lebak dinilai  menjadi ajang menguntungkan oknum tertentu saja dan tidak tepat sasaran kepada petani.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah menyebutkan tidak sedikit program Alsintan hanya menguntungkan  oknum ketua kelompok tani atau gapoktan saja.

"Program pertanian hanya  menguntungkan perorangan yaitu ketua kelompok atau gapoktan. Padahal program ini bukan untuk dinikmati oleh perorangan. Tapi semua kelompok hingga masyarakat petani," ujar Musa kepada wartawan di Rangkasbitung,  Senin (3/8/2020).

Musa menjelaskan pemberian program alsintan yang asal-asalan diduga akibat adanya oknum pegawai Dinas Pertanian yang bermain dengan oknum gapoktan karena penerima program tidak mengedepankan azas keadilan dan skala prioritas. Akibatnya, program menumpuk di satu gapoktan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada ketua gapoktan memiliki mesin combine hingga lebih dari 4 unit, begitu pula dengan hand traktor, mesin alkon, dan lainnya.

"Ini bukti lemahnya pengawasan dan adanya keterlibatan oknum pejabat dinas pertanian yang tidak professional.  Akibatnya, program tersebut tidak memberikan efek yang positif pada para petani di Kabupatten Lebak," tutur Musa.

Harusnya program pertanian, kata Musa, berjalan dengan baik dan transparan. Jangan biarkan gapoktan siluman dan kelompok tani siluman yang tidak pernah melibatkan anggota kelompok. Gapoktan yang tidak pernah ada musyawarah dengan pengurus kelompok serta kelompok tani yang tidak pernah ada musyawarah dengan anggota kelompok.

Musa mengatakan secara tegas, jika memang ada oknum mafia di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak, maka sebagai dewan tak akan segan-segan untuk melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya akan melakukan traking program Alsintan di Lebak yang bersumber anggaran dari APBN, APBD Provinsi hingga APBD Kabupaten. Jika ada mafia program di tubuh dinas akan saya seret ke ranah hokum. Saya juga meminta agar Inspektorat Pemkab Lebak agar segara mengaudit program tersebut," imbuhnya. (god)



Post a Comment

0 Comments