“Mahfud Tak Perlu Bentuk Tim Pemburu Koruptor, Cukup Ciduk ‘Pemberi Karpet Merah’”

Baca Juga

Brigjen Pol Prastijo, Anita Kolopaking, dan
Joko Tjandra ketika akan naik pesawat carteran
dan berselfi. Foto ini tersebar luas di media sosial.
(Foto: Istimewa) 


  

NET - Menko Polhukam Mahfud MD tidak perlu repot-repot untuk membentuk Tim Pemburu Koruptor. “Mahfud cukup mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius memberantas korupsi, terutama menangkap Joko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ pada buronan kakap tersebut,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (21/7/2020).

Hal itu disampaikan Neta S. Pane dalam Siaran Pers IPW yang diterima Redaksi TangerangNet.Com, Selasa (21/7/2020).

Ind Police Watch (IPW) menilai, kata Neta, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya. Koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri. Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya “slow slow” saja.

Neta menjelaskan sebab itu lebih baik Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan, Menkumham, dan lainya mendorong percepatan penangkapan Joko Tjandra dan mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya.

“Ini lebih bermanfaat ketimbang Mahfud beralusinasi dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi-red),” tutur Neta yang mantan wartawan itu.

Mahfud misalnya, kata Neta, segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan Brigjen Praseto mendampingi Joko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat. Bagi IPW pengakuan Mabes Polri ini tidak mengejutkan. Jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetyo mendampingi buronan kakap Joko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka.

Namun, imbuh Neta, yang perlu digali Menko Polhukam dari penjelasan Mabes Polri itu adalah dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat. Benarkah Brigjen Prasetjo mengawal Joko Tjandra agar tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat.

“Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetjo mengawal Joko Tjandra,” ucap Neda dengan nada tanya.

Menurut Neta, jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetjo tentunya saat Joko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar, mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Praseto. Jika Kapolda Kalbar tidak tahu Joko Candra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi.

“Sebab, akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya,” ujar Neta.

Neta mengatakan untuk itu, Menko Polhukam perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Praseto terhadap Joko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

“Hal ini agar mata rantai kasus Joko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Joko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgent dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. Wong koruptornya sudah datang tidak ditangkap kok malah diberi surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor,” tutur Neta terheran-heran. (*/pur)