![]() |
Gubernur Banten H. Wahidin Halim, didampingi Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin
Halim (WH) mengatakan untuk pemulihan ekonomi Pemerintah sudah memberikan akses
kepada para pelaku ekonomi. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan
melaksanakan protokol kesehatan.
"Hari ini, kita rapat konsolidasi
berkaitan dengan penyerapan anggaran, penanganan Covid-19, dampak Covid-19
terhadap ekonomi serta program-program pemulihan ekonomi di Provinsi
Banten," ungkap Gubernur Banten kepada wartawan di Gedung Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Jalan Satria - Sudirman No. 1, Sukaasih, Kota
Tangerang, Kamis, (16/7/2020).
Dalam Rapat Koordinasi Bidang
Keuangan dan Ekonomi itu, Gubernur Banten menyampaikan tiga pesan Presiden Joko
Widodo kepada bupati dan walikota.
"Pertama, penyerapan
anggaran masih relatif rendah. Penyerapan menjadi penting dalam rangka memacu
pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perekonomian masyarakat," ujarnya.
Kedua, kata Gubernur, di beberapa
daerah Covid-19 masih menular. Ke depan
covid harus terus turun, yang positif berkurang yang sembuh bertambah yang
meninggal berkurang. Provinsi Banten di
posisi keduabelas hampir ketigabelas secara nasional.
Ketiga,menurut Gubernur Banten, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar tidak memberikan kekhawatiran dan
kegalauan kepada pengambil keputusan dalam mengelola anggaran, dalam pengadaan
barang dan jasa.
Dikatakan, perekomian dunia
diproyeksikan mengalami kontraksi atau tumbuh minus 6 persen. Sementara
Singapura diperkirakan mengalami resesi, diproyeksikan minus 41 persen.
Gubernur Banten menjelaskan penyerapan
anggaran terkait realokasi dan refocusing serta menurunnya pendapatan daerah,
Presiden Joko Widodo memberikan arahan secara umum belum dioptimalkan dana
bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
karena masalah data dari kabupaten dan kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Suriadimadja mengungkapkan industri
pengolahan di Provinsi Banten masih tumbuh 0,37 persen dan perlu didorong
karena untuk Banten industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar.
Guna mendorong pemulihan ekonomi
Bank Indonesia menyarankan agar memperhatikan indikator makro dengan mendorong
konsumsi rumah tangga melalui kebijakan bantuan sosial (Bansos) dan stimulus
lainnya.
Termasuk pula kebijakan yang mendorong
transaksi non-tunai dan digitalisasi yang mempercepat penerimaan daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten Adhi Wiriana mengungkapkan telah terjadi penurunan mobilitas
penduduk sejak 15 Maret 2020.
Dikatakan, masyakat lebih taat
kepada kebijakan pemerintah daerah. Namun berdampak pada penurunan pendapatan
masyarakat miskin. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai katup pengamanan
perekomian ikut terdampak sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi.
"Konsumsi rumah tangga
tumbuh melambat karena daya beli masyarakat relatif rendah. Meski inflasi
relatif terjaga pada 3,5 persen," ungkapnya.
Pertanian dan perikanan, kata
Adhi, menjadi sektor yang masih produktif. Serta perlunya penguatan UMKM.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Banten Muhammad Masykur mengungkapkan untuk wilayah Banten, BPKP telah memberikan pendampingan dan konsultasi
dalam proses pemanfaatan anggaran daerah.
Menurutnya, ada kelonggaran untuk
pengadaan barang dan jasa. Misalnya, dari sisi kewajaran harga, rekanan sendiri
yang harus membuktikannya.
Ditambahkan dari sisi
perencanaan, antisipasinya terlalu tinggi, sehingga realisasi dari refocusing
masih rendah, termasuk Banten.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki
Iskandar mengakui realisasi anggaran APBD Kabupaten Tangerang mencapai 30 persen,
sehingga perlu dipercepat kegiatannya.
Sedangkan Walikota Tangerang
Arief R. Wismansyah lebih memilih belanja kegiatan sesuai dengan kemampuan kas
daerah untuk menghindari masalah pada kemudian hari.
Pada akhir rapat, Gubernur Banten
kembali menegaskan pada tingkat kepala daerah. "Harus kita bangun semangat
koordinasi dalam menghadapi Covid-19," pungkasnya. (*/pur)
0 Comments