Berita Terkini

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Gubernur WH: Pelaku Ekonomi Sudah Diberikan Akses, Bergeraklah

Gubernur Banten H. Wahidin Halim, didampingi
Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, dan
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
(Foto: Istimewa) 




NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengatakan untuk pemulihan ekonomi Pemerintah sudah memberikan akses kepada para pelaku ekonomi. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan.

"Hari ini, kita rapat konsolidasi berkaitan dengan penyerapan anggaran, penanganan Covid-19, dampak Covid-19 terhadap ekonomi serta program-program pemulihan ekonomi di Provinsi Banten," ungkap Gubernur Banten kepada wartawan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Jalan Satria - Sudirman No. 1, Sukaasih, Kota Tangerang, Kamis, (16/7/2020).

Dalam Rapat Koordinasi Bidang Keuangan dan Ekonomi itu, Gubernur Banten menyampaikan tiga pesan Presiden Joko Widodo kepada bupati dan walikota.

"Pertama, penyerapan anggaran masih relatif rendah. Penyerapan menjadi penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perekonomian masyarakat," ujarnya.

Kedua, kata Gubernur, di beberapa daerah Covid-19 masih menular.  Ke depan covid harus terus turun, yang positif berkurang yang sembuh bertambah yang meninggal berkurang. Provinsi  Banten di posisi keduabelas hampir ketigabelas  secara nasional.

Ketiga,menurut Gubernur Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar tidak memberikan kekhawatiran dan kegalauan kepada pengambil keputusan dalam mengelola anggaran, dalam pengadaan barang dan jasa.

Dikatakan, perekomian dunia diproyeksikan mengalami kontraksi atau tumbuh minus 6 persen. Sementara Singapura diperkirakan mengalami resesi, diproyeksikan minus 41 persen.

Gubernur Banten menjelaskan penyerapan anggaran terkait realokasi dan refocusing serta menurunnya pendapatan daerah, Presiden Joko Widodo memberikan arahan secara umum belum dioptimalkan dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena masalah data dari kabupaten dan kota.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Suriadimadja mengungkapkan industri pengolahan di Provinsi Banten masih tumbuh 0,37 persen dan perlu didorong karena untuk Banten industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar.

Guna mendorong pemulihan ekonomi Bank Indonesia menyarankan agar memperhatikan indikator makro dengan mendorong konsumsi rumah tangga melalui kebijakan bantuan sosial (Bansos) dan stimulus lainnya.

Termasuk pula kebijakan yang mendorong transaksi non-tunai dan digitalisasi yang mempercepat penerimaan daerah.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Adhi Wiriana mengungkapkan telah terjadi penurunan mobilitas penduduk sejak 15 Maret 2020.

Dikatakan, masyakat lebih taat kepada kebijakan pemerintah daerah. Namun berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat miskin. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai katup pengamanan perekomian ikut terdampak sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi.

"Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat karena daya beli masyarakat relatif rendah. Meski inflasi relatif terjaga pada 3,5 persen," ungkapnya.

Pertanian dan perikanan, kata Adhi, menjadi sektor yang masih produktif. Serta perlunya penguatan UMKM.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Muhammad Masykur mengungkapkan untuk wilayah Banten, BPKP  telah memberikan pendampingan dan konsultasi dalam proses pemanfaatan anggaran daerah.

Menurutnya, ada kelonggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Misalnya, dari sisi kewajaran harga, rekanan sendiri yang harus membuktikannya.

Ditambahkan dari sisi perencanaan, antisipasinya terlalu tinggi, sehingga realisasi dari refocusing masih rendah, termasuk Banten.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengakui realisasi anggaran APBD Kabupaten Tangerang mencapai 30 persen, sehingga perlu dipercepat kegiatannya.

Sedangkan Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah lebih memilih belanja kegiatan sesuai dengan kemampuan kas daerah untuk menghindari masalah pada kemudian hari.

Pada akhir rapat, Gubernur Banten kembali menegaskan pada tingkat kepala daerah. "Harus kita bangun semangat koordinasi dalam menghadapi Covid-19," pungkasnya. (*/pur)


Post a Comment

0 Comments