 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Istimewa) |
NET - "Saya prinsipnya tidak mau ada di antara siswa
kita yang tercecer karena keterbatasan ekonomi maupun fasilitas. Bila perlu
kita anggarkan. Kita bantu mereka," ungkap Gubernur Banten H. Wahidin
Halim (WH).
Hal hal itu dikatakan Gubernur Banten dalam telekonferensi
Rapat Evaluasi PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Plt. Kepala Dinas Pendidkan
dan Kebudayaan (Dikbud) M Yusuf dan para kepala sekolah SMA dan SMK se-Provinsi
Banten di Kota Tangerang, Rabu (17//2020).
"Keluhan itu untuk kita sikapi, yang berkaitan dengan
masalah siswa yang tidak punya HP (handphone-red). Siswa yang di daerahnya
tidak ada sinyal. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan saya perintahkan untuk
segera merumuskan tindakan dan sikap apa yang akan kita lakukan," tutur
Gubernur.
Atas sejumlah kendala itu, Gubernur WH instruksikan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginformasikan berapa banyak siswa yang
tidak punya HP (hand phone). Berapa banyak siswa yang tidak terjangkau oleh
aplikasi dari sistem yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat
ini.
"Doakan saja, saya sudah meniatkan diri yang terbaik
bagi pendidikan di Banten. Termasuk kesejahteraan para guru yang di dalamnya
ada guru honorer," ungkapnya.
Alhamdulillah, kata Gubernur WH, sampai pada Desember
pihaknya menjamin aktivitas kegiatan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah
para guru dan guru honorer. Termasuk juga dana bos tidak boleh diganggu dan
harus tetap ada. Tidak boleh direlokasi dan direfocusing.
"Untuk pendidikan tetap harus dipertahankan. Tidak
boleh diotak-atik. Tidak boleh diganggu. Dan saya akan tetap memantau dan
meminta untuk berkomitmen bahwa pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi
apapun. Termasuk dalam kondisi Covid-19 sekarang ini," tutur Gubernur WH.
Gubernur WH menjelaskan tentang pemindahan RKUD (Rekening
Kas Umum Daerah) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten. Bahwa tindakannya untuk
menyelamatkan keuangan daerah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan Bank
Banten untuk menyalurkan kas daerah karena kondisi Bank Banten dalam keadaan
sakit. Tidak punya modal, sehingga gagal bayar.
"Apa yang saya lakukan adalah hasil renungan bahwa saya
tidak ingin para kepala sekolah, para guru, guru honorer, honorer pemda, ASN
(Aparatur Sipil Negara-red), dan para perangkat aparatur daerah tidak mendapat atau
terlambat gajinya gara-gara pelayanan dari Bank Banten tidak optimal,"
jelasnya.
Oleh karena itu, kata Gubernur, mengambil langkah cepat walaupun berisiko tapi
secara hukum dibenarkan. “Saya pindahkan RKUD dari Bank Banten ke Bank Jabar
Banten. Oleh karena itu, sekarang semua bentuk penerimaan dan pengeluaran melalui
Bank Jabar Banten," ucap Gubernur WH.
Dijelaskan, pihaknya tidak ingin penyelenggaraan pemerintah
terhenti. Tidak ingin para pegawai Pemda, ASN dan sebagainya tertunda dalam
penerimaan gaji. Kalau tidak dipindahkan, Pemprov Banten tidak mempunyai dana
sedikitpun untuk membayar gaji dan pegawai para aparatur Pemerintah Provinsi
Banten.
"Langkah penyelamatan ini agar pemerintahan tetap
berlangsung. Agar guru honor tetap terlindungi. Agar kegiatan belajar tetap
berjalan. Agar pemerintahan dan layanan masyarakat tetap berjalan. Agar
penanganan Covid-19 bisa lebih efektif. Agar bantuan keuangan kita juga bisa
diterima oleh masyarakat dan semua kegiatan pemerintahan diharapkan bisa
berjalan normal," papar Gubernur WH.
"Kita berharap Allah memberikan hidayah pintu kebenaran
bai kita sekalian," pungkasnya. (*/pur)
0 Comments