 |
| Irjen Polisi M. Ibal (tengah) saat berbincang. (Foto: Istimewa) |
NET - Selain menjaga keamanan, peran komunikasi Polri
diperlukan dalam menyosialisasikan kebijakan penanganan wabah virus corona
(Covid-19) pemerintah kepada masyarakat. Seperti kebijakan penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelarangan mudik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan
sebab, Kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat dan masyarakat
cenderung lebih patuh terhadap sebuah aturan atau kebijakan apabila aparat
keamanan atau penegak hukum yang menyampaikan.
"PSBB tidak efektif ketika Polri tidak melakukan
komunikasi sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu sekali strategi
komunikasi yang profesional yang efektif yang dapat diterima masyarakat,"
ujar Irjen Mohammad Iqbal, Jumat
(1/5/2020), dalam webinar atau seminar virtual bertajuk 'Peran Komunikasi Massa
dalam Pengendalian Gelombang Mudik sebagai upaya Mencegah Persebaran Covid-19'
yang digelar Divisi Humas Polri, Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.
Menurut Iqbal, aparat kepolisian di segala tingkatan
termasuk di Divisi Humas, telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran
covid-19. Upaya ini dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat, maupun
melalui berbagai medium lainnya seperti media sosial.
Polri, kata Iqbal, mengajak para tokoh masyarakat atau
orang yang memiliki pengaruh, bersama-sama menjalankan peran tersebut. Seluruh
langkah ini, merupakan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Bapak Kapolri meminta agar Polri menggandeng
seluruh masyarakat agar tugas Polri lebih optimal dan efisien," ujar
Iqbal.
Iqbal menilai komunikasi intensif dan peran penindakan
Polri di tengah masa pandemi covid-19 seperti saat ini harus dijalankan.
Mengingat, selain dampak kesehatan, wabah corona membawa risiko keamanan.
"Pandemi ini membawa domino effect yang berimbas kepada kondisi ekonomi.
Oleh karena itu, Polri ditugaskan menjaga agar masyarakat tidak panik agar
situasi tetap kondusif," ungkap Iqbal.
Sementara, dosen sekaligus sosiolog Universitas Nasional
Erna Ermawati Chotim menyebut peran seluruh stakeholder termasuk Polri, penting
dalam menyukseskan kebijakan penanganan corona pemerintah.
"Negara tidak mungkin melakukan ini sendiri,
sehingga kemudian di sinilah peran para stakeholder membuat kebijakan yang
sudah diambil pemerintah menjadi efektif," katanya.
Erna menyarankan agar para komunikator pemerintah ini,
selain menyampaikan fakta, juga data terkait mengapa kebijakan tertentu diambil
pemerintah.
"Sehingga tercipta kesepakatan secara
rasional," ucap Erna.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta
memandang mengkomunikasikan kebijakan penanggulangan covid-19 pemerintah dengan
baik ke masyarakat, sangat relevan dengan kebutuhan kondisi saat ini.
Mengingat, kini penyebaran corona di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia,
semakin meluas dan masif.
"Ini merupakan tema yang penting dan relevan untuk
dibahas terkait dengan komunikasi, mudik, covid-19, dan pengendalian
transportasi. Covid-19 ini dilihat dari data terakhir yang positif di seluruh
dunia sudah lebih dari 3 juta orang, negara yang terpapar sudah lebih dari 200
negara," jelasnya.
"WHO menyatakan suasana ini sudah menjadi suatu pandemic.
Artinya, suatu kasus terhadap wabah yang telah mengakibatkan implikasi/dampak
yang sangat luas dan lama bersifat antar negara, karena ini memiliki implikasi terhadap
kesehatan," imbuhnya.
Sedangkan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin
mengatakan di samping melakukan penjagaan dan penindakan, edukasi kepada
masyarakat senantiasa pihaknya lakukan agar kebijakan pemerintah seperti
larangan mudik dan PSBB bisa berjalan efektif.
"Kemudian kontrolnya untuk Lalu Lintas (Korps Lalu
Lintas Polri) berada di jalanan, melakukan pengecekan satu persatu,
menyampaikan untuk tidak berangkat mudik. Serta tidak henti-hentinya memberikan
himbauan kepada masyarakat," paparnya.
"Dan untuk yang tidak mengerti (tidak patuh)
dilakukan penyekatan (dihadang)," ucap Benyamin. (*/pur)
0 Comments