 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim (masker orange) memimpin rapat bersama Pimpinan DPRD di rumah dinas, Kota Serang. (Foto: Istimewa) |
Hal itu diungkapkan Gubernur Banten usai melakukan Rapat dengan Pimpinan DPRD
Provinsi Banten di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jalan Ahmad Yani Nomor 158,
Kota Serang, Rabu (1/4/2020).
Rapat yang digelar di bawah sinar matahari itu diikuti
Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten Andra Soni,
Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo,
serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dokter Ati Pramudji Hastuti.
"Saya membutuhkan dukungan DPRD dan stakeholder (pemangku
kepentingan-red) lainnya. Karena ini bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan
bersama," ungkap Gubernur WH.
Dijelaskan Gubernur, dalam rapat itu DPRD Provinsi Banten
menyoroti sejauhmana peran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten sebagai rumah
sakit pusat rujukan Covid-19. Hal ini mengingatkan hadirnya RSUD Banten yang
dibiayai oleh anggaran Pemprov Banten harus memberikan manfaat bagi rakyat
Banten.
"Hal itu sesuai dengan keingainan dan itikad saya sendiri.
Kita sepakat di sini diperlukan rumah sakit rujukan bagi masyarakat Banten
mengingat rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa manampung lagi," jelasnya.
Kedua, kata Gubernur, DPRD Banten juga menyoroti
perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) dan meminta penjelasan mengenai
berapa banyak orang yang positif dan berapa banyak yang mampu dirawat dan
seterusnya.
"Ini juga misi saya dari awal bahwa rumah sakit rujukan
itu untuk memberikan kebahagiaan dan layanan. DPRD Banten memberikan dukungan
pergeseran anggaran. Terima kasih kemarin sudah
memberikan dukungan untuk aktivitas rumah sakit rujukan juga dukungan dewan," tutur Gubernur WH.
memberikan dukungan untuk aktivitas rumah sakit rujukan juga dukungan dewan," tutur Gubernur WH.
Pimpinan DPRD Banten, imbuh Gubernur, mengkritisi sejauhmana
peran dari kabupaten/kota dan menanyakan permasalahan yang dihadapi
kabupaten/kota dalam menangani Covid-19. Diakuinya, hal ini positif baginya
sebagai Gubernur Banten. Sehingga ke depannya koordinasi dan sinkronisasi harus
terus dilanjutkan.
"Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
langkah-langkah Gubernur terhadap kabupaten/kota akan kita lakukan dan tetap
mendorong. Tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tapi juga sejatinya
tanggung jawab kabupaten/kota," ungkap Gubernur WH.
Dalam rapat itu, Gubernur WH menjelaskan makin berkembangnya
kasus Covid -19 karena Banten berdekatan dan beriringan dengan Jakarta.
Meningkatnya ODP dan PDP tidak terlepas dari mulai berdatangannya warga dari
Jakarta yang kembali pulang kampung.
"Oleh karenanya, kita belum bisa lockdown. Mungkin,
kita akan melakukan pendekatan karantina wilayah. Kita dorong RT dan RW,
kelurahan, hingga kecamatan dan perumahan melakukan karantina wilayah,"
ungkapnya.
Rapat juga membahas skenario bagaimana penanganan ketika
dilakukan karantina dalam skala besar, khususnya dampak terhadap masyarakat
yang selama ini bergerak di sektor informal. DPRD juga meminta Pemprov Banten
menghitung berapa besar masyarakat yang terkena dampak jika hal tersebut
dilakukan. Pimpinan DPRD sepakat untuk memberikan keselamatan dan kehidupan
masyarakat Banten.
"Saya bersama tim eksekutif menghitung kembali.
Menghitung masyarakat yang rawan miskin, masyarakat yang terdampak karantina
skala besar," ungkap Gubernur WH.
"Banten menghitung kemampuan yang dimiliki,"
tambahnya.
Dikatakan, DPRD Banten menganjurkan pungutan pajak tetap
dilakukan. Namun masyarakat harus ditata dengan protokoler kesehatan. Meskipun
akan terjadi pengurangan pendapatan, karena dalam situasi kritis seperti saat
ini Pemprov tidak bisa menjalankan program sebagaimana yang direncanakan
sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengimbau masyarakat
untuk menaati imbauan pemerintah. Tetap betah di rumah, tidak melakukan
kegiatan keramaian, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak
bersentuhan.
"Bertambahnya kasus corona karena mayarakat relatif
tidak disiplin dalam melaksanakan himbauan," pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan rapat
dilakukan untuk konsultasi dan koordinasi terkait dengan kondisi saat ini
dengan diberlakukannya KLB (Kejadian Luar Biasa) di Provinsi Banten.
"Kami memerlukan informasi apa saja yang sudah
dikerjakan, akan dikerjakan, dan sedang dikerjakan oleh Pemprov Banten,"
ungkapnya.
"Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan segala sesuatunya
baik oleh beliau sendiri maupun pejabat-pejabat teknis yang hadir dalam rapat
ini. Pada prinsipnya, kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemprov
Banten dalam melindungi masyarakat Banten," tambah Andra Soni.
 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Istimewa) |
"Saya berharap, dengan kegiagan seperti ini masyarakat
tahu bahwa Pemprov Banten tidak diam. Walupun staf kita banyak bekerja di rumah
(WFH/work from home, red) tapi pada prinsipnya layanan kepada masyarakat tetap
berjalan. Koordinasi dengan kabupaten/kota, koordinasi dengan DPRD Banten tetap
berjalan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menjelaskan,
Gubernur Banten sudah menyampaikan langkah strategis dalam menangani corona dan
layanan terkait corona.
"Kami bersepakat mendukung langkah-langkah Gubernur
Banten terhadap kepentingan masyarakat, khususnya pelayanan, penanganan, dan
juga pencegahan terhadap Covid 19," ungkapnya.
Ditambahkan, langkah-langkah strategis Gubernur Banten
tentunya tidak terlepas dari rasa memiliki terhadap masyarakat Banten.
Bersama-sama melawan corona untuk Banten tuntas dari wabah corona.
Terkait anggaran, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo
menyatakan Pemprov Banten menyiapkan anggaran Rp 1,26 triliun untuk antisipasi
Covid-19.
"Sudah disiapkan anggaran di kas daerah sebesar Rp 160
miliar. Sebanyak Rp 150 miliar untuk tindakan kuratif dan sisanya untuk tindakan
preventif," ungkapnya.
"Pemprov Banten bersama DPRD Banten bekerja maksimal
untuk memerangi Covid-19," tegas Budi Prajogo. (*/pur)
0 Comments