 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim, menyerahkan dokumen LKPD kepada Kepala BPK Perwakilan Banten Agus Khotib. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengatakan, "Di
ruang ini, tahun lalu tekad saya menyerakan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Banten pada bulan Januari. Tapi belum terlaksana karena sudah masuk
bulan Pebruari."
Hal itu diungkapkan Gubernur Banten saat menyerahkan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Un-audited) 2019 ke Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten di Jalan Raya Palka No. 1 Pabuaran,
Kabupaten Serang, Kamis, (6/2/2020).
Dalam penyerahan laporan keuangan yang diterima langsung
oleh Kepala BPK Perwakilan Banten Agus
Khotib, Gubernur WH didampingi oleh Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi (Pemprov)Banten Rina Dewiyanti, Kepala Inspektorat Pemprov Banten Kusmayadi, dan
Sekretaris Inspektorat Pemrpov Banten Sugiyono.
"Segera kita berikan laporan ke BPK ini yang telah
upayakan. Harapannya apa yang kita lakukan dan diaudit, hasilnya baik,"
ungkap Gubernur WH kepada wartawan.
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kata
Gubernur, sangat berdampak positif terhadap penganggaran APBD selanjutnya.
Dengan penyerahan lebih cepat maka DPRD bisa lebih awal menyusun perubahan APBD
tahun berjalan.
“Dengan hasil audit bisa ketahuan Silpa (sisa lebih
penggunaan anggaran), bisa menyusun perubahan APBD untuk mengaloaksikan ke
anggaran berikutnya. Kalau poin yang penting itu adalah Silpa,” ungkap Gubernur
WH.
Dikatakan, Pemprov Banten
telah melakukan langkah maju dengan menyerahkan LKPD lebih awal dari
yang biasanya. Hal itu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Agus
Khotib mengapresiasi Provinsi Banten yang yang pertama menyerahkan laporan
keuangan. Penyerahan laporan keuangan kepada BPK, paling lambat tiga bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
"Berarti Pemprov Banten sudah memiliki sistem yang
baik," ungkapnya.
Dikatakan, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah
merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; Undang - undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sementara itu laporan yang diserahkan adalah : Laporan
Realisasi Anggaran Tahun 2019; Neraca per 31 Desember 2019; Laporan Operasional
Tahun 2019; Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019; Catatan atas
Laporan Keuangan; Laporan Arus Kas Tahun 2019; dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih Tahun 2019. Dilampirkan pula: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) yang keduanya sudah diaudit.
"Kami diberi waktu audit selama 60 hari. Rencananya 40
hari untuk audit rinci ke lapangan dan sebagainya dan 20 hari untuk pembuatan
laporan," ungkap Agus.
Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Banten
mengacu kepada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan tujuan pemeriksaan: Kesesuaian dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; serta Kecukupan Pengungkapan.
Tiga kali berturut, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016,
2017, dan 2018 Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (*/pur)
0 Comments