MAK: OTT Komisioner KPU WS, Pintu Masuk Bongkar Kasus Pilpres

Baca Juga

Anggota KPU RI Wahyu Setiawan. 
(Foto: Istimewa) 



NET - Madrasah Anti Korupsi (MAK) berharap dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap komisi KPU RI Wahyu Setiawan (WS), menjadi pintu masuk untuk membongkar indikasi penyalahgunaan wewenang di tubuh KPU terkait pengelolaan keuangan dalam kegiatan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur MAK Gufroni kepada wartawan melalui Siaran Pers yang diterima TangerangNet.Com, Kamis (9/1/2020).

Penyalahangunaan wewenang itu, kata Gufroni, seperti proyek pengadaan logistik di KPU. Termasuk menelusuri kembali indikasi jual beli suara dan membuka tabir adanya informasi dugaan praktik suap dan gratifikasi yang sempat beredar saat seleksi anggota KPU tingkat daerah.

Gufroni menyebutkan salah seorang komisioner KPU RI terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap berinisial WS, Rabu, (8/1/2020). Ada waktu 1 × 24 jam untuk menentukan statusnya apakah menjadi tersangka atau saksi.

“Tanpa mendahului konferensi pers KPK hari ini, diyakini WS ini bakal ditetapkan sebagai tersangka. Karena yang bersangkutan sebagai penyelenggara negara yang menjadi target utama dalam OTT tersebut,” ungkap Gufroni yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT).

Mendengar berita OTT terhadap anggota KPU, kata Gufroni, tentu membuat publik terhenyak, kaget, dan tak percaya bahwa KPU juga ternyata rawan suap. KPU sekarang sudah terpapar virus korupsi.

“Kita tentu sedih, kecewa, dan marah ada anggotanya yang tak lagi punya integritas dan justru terlibat praktik suap. Nilai-nilai kode etik penyelenggara Pemilu hancur seketika oleh ulah oknum ini. Tentu saja kasus ini akan memberi pengaruh yang berat secara psikologis bagi penyelengara Pemilu di daerah terutama yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020,” urai Gufroni yang mengaku sebagai pengacara publik.

Pertanyaan buat kita, imbuh Gufroni, adalah apakah kasus suap ini dilakukan sendiri oleh WS dengan tidak melibatkan komisioner KPU lainnya? Mengingat segala keputusan KPU itu harus kolektif kolegial. Tidak bisa diputuskan oleh individu, melainkan harus bersama dengan komisioner lainnya.

“Oleh karena itu, demi mengungkap fakta yang sebenar-benarnya maka seluruh komisioner baik ketua KPU dan anggota harus diperiksa oleh KPK. Juga dilakukan penggeledahan seluruh ruangan KPU untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus suap dan penyalahgunaan wewenang lainnya,” ujar Gufroni menyarankan.

Menurut Gufroni, KPU sekarang bukan lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi. Bahwa korupsi politik di KPU selama ini banyak merusak kompetisi politik kita. Salah satu upaya pemberantasan korupsi politik, akarnya bersihkan KPU mulai pusat sampai dengan daerah, transaksi jual beli suara dan lainnya selama ini sudah menjadi rahasia umum.

“Gara-gara kasus suap ini, integritas penyelenggara Pemilu menjadi ambyaar (hancur-red) dan hanya jadi sekadar jargon tak bermakna, hanya ada di dalam pasal di UU Penyelenggara Pemilu saja,” ucap Gufroni ketus.

Gufroni mengingatkan kata integritas seolah-olah kata azimat nan sakral dalam dunia penyelenggara Pemilu. Dalam setiap tahapan seleksi, integritas calon selalu menjadi bahan pertanyaan kepada para calon penyelenggara Pemilu.

“Sebab integritas menjadi kunci yang sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Namun kata integritas sudah tak lagi punya daya sakralnya setelah WS ditangkap,” tutur Gufroni. (*/ril)

Post a comment

0 Comments