Gubernur WH: Berbagi Peran Pelayanan Dasar Bersama Bupati Dan Walikota

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim didampingi
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat
memimpin rapat pelaksanaan RKPD dan APBN.
(Foto: Istimewa) 




NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengatakan, "Kita sama-sama mengerjakan basis pelayanan dasar dalam otonomi daerah. Persoalannya, bagaimana membangun komunikaai antar kita dalam berbagi peran."

Hal itu diungkapkan Gubernur Banten saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 di Aula Bappeda Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Kamis (16/1/2020).

"Problem ini perlu kita klarifikasi sehingga tidak ada hambatan. Dalam otonomi daerah, gubernur setara dengan bupati dan walikota.  Tapi gubernur dibekali, sebagai kepanjangan pemerintah pusat," tambah Gubernur WH.

Gubernur WH mengisahkan saat awal masuk Pemprov Banten dengan memulai meningkatkan pelayanan dasar. Memperbaiki briokrasi dengan meningkatkan komitmen dan kompetensi sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Gubernur WH, pada 2020 Pemprov Banten akan menuntaskan pembangunan jalan yang menjadi kewenangannya termasuk pelebaran jalan, pembangunan pedestrian, dan shelter.

"Saya akan terus memgembangkan jalan termasuk jalan pertanian dan pariwisata yang terlampau sempit," tegasnya.

Wisata alam mengalami degradasi, kata Gubernur, sekarang Pemprov Banten tawarkan wisata religi ziarah ke Kawasan Kesultanan Banten dan makam Syech Asnawi, Caringin Kabupaten Pandeglang.

Diakuinya, di antara visi misi yang lain, perkembangan di bidang pendidikan agak lambat. Hal ini tidak terlepas dari saat diserahkan ke Pemprov Banten tidak mulus semua menyangkut masalah lahan dan guru. Pemprov Banten memilih untuk terlebih dulu menyelesaikan dulu infrastruktur pendidikan.

"Pada sistem zonasi, idealnya per kecamatan minimal dua sekolah. Oleh karena itu kita tambah rombel (rombongan belajar, red) untuk menampungnya," ungkap Gubernur WH.

Di bidang kesehatan, kata Gubernur, tahun ini Pemprov Banten membangun Rumah Sakit Cilograng, rumah sakit jiwa, serta mendistribusikan tenaga dokter ke Puskemas. Pemprov Banten juga membantu Untirta untuk membuka fakultas kedokteran.

"APBD Provinsi Banten Rp 13,4 triliun. Kita di posisi enam. Dua tahun ini kita konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan provinsi. Tahun 2021 ketika kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar bisa kita saving untuk disalurkan ke kabupaten dan kota," papar Gubernur WH.

Gubernur WH  meminta para bupati dan walikota untuk pembangunan jalan yang harus saling terkoneksi, khususnya dengan pintu ke luar tol agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton. Kabupaten dan kota yang membebaskan lahan, Pemprov Banten yang membangun.

"Sampai hari ini, saya punya komitmen membangun Banten. Tidak memilah-milah siapa bupati dan walikotanya. Kita sudah punya kalender pembangunan. Potensi Banten luar biasa. Begitu banyak yang bisa dikembangkan," pungkasnya.

Bupati Tangerang Ahmad Zaky Iskandar di hadapan Gubernur menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktut di Tangerang Raya.

"Kita merasakan sekali pembangunan infrastruktur di Tangerang Raya. Sejak Pak Gubernur (Wahidin Halim-red) menelurkan ide untuk membangun asrama haji untuk Pemprov Banten maupun daerah lain yang di belahan barat kita berusaha menelurkan gagasan Pak Gubernur ini menjadi kenyataan," ungkapnya.

Bupati Lebak Ity Octavia Jaya juga ucapkan terimakaaih atas bantuan Gubernur Banten Wahidin  dan Pemprov Banten dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak.

Turut hadir: Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, serta perwakilan dari kabupaten dan  kota di Provinsi Banten. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments