 |
| Sekda Banten Al Muktabar ke ujung area terisolir di Kampung Muhara, Desa Ciladauen, Kabupaten Lebak, serahakan bantuan, Kamis. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) keberatan dengan
pernyataan Ketua DPRD Banten Andra Soni yang mengatakan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten belum maksimal dalam menangani bencana alam yang terjadi di
Kabupaten Lebak.
Terlebih, Andra menyebut Pemprov gagap terhadap bencana
lantaran tidak ada crisis center atau pusat data untuk mengetahui jumlah korban
jiwa maupun kerugian dampak bencana yang akurat sejak hari pertama bencana
terjadi.
Menurut Gubernur, pendataan dan verifikasi data membutuhkan
waktu agar data yang dihasilkan valid dan akuntabel atau dapat
dipertanggungjawabkan.
“Jangan bilang gagap, gagap. Orang sama dia keliling kok.
Kita sejak hari pertama sudah siap siaga, dan hadir dengan para korban,” ungkap
Gubernur saat dimintai keterangan oleh awak media seusai membuka musyawarah
besar Forum Silaturrahmi Pondok Pesantren (FSPP) di Pendopo Gubernur, Kawasan
Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug,
Kota Serang, Kamis (9/1/2020).
Gubernur membantah ketika disinggung awak media bahwa alasan
pernyataan tersebut karena tidak maksimalnya kinerja Kepala Badan Penanggulan
Bencana Daerah (BPBD) Banten yang saat ini masih berstatus sebagai pelaksana
tugas. Karena, prosedur utama penanganan bencana dilakukan langsung di lokasi
kejadian pada hari pertama terjadi.
"Tidak ada (alasan) itu, orang langsung ke lapangan
kok. Bahkan, saya langsung instruksi dan pimpin sendiri," tegasnya lagi.
Gubernur menjelaskan
pendataan jumlah korban dan total kerugian yang dialami akibat banjir tidak
dapat dilakukan dalam waktu satu hari. Karena, jumlah korban dan kerugian terus
berubah sehingga perlu dilakukan verifikasi secara terus menerus.
"Korban dan harta benda kan ada yang terbawa arus, atau
tertimbun tanah dan benda lain, sehingga membutuhkan proses pencarian dan
evakuasi untuk kemudian diverifikasi identitasnya. Supaya datanya valid dan
dapat dipertanggungjawabkan," tutur WH.
Sejak hari pertama kejadian, kata Gubernur, pihaknya sudah
terjun langsung ke lapangan dan instruksi Organiasi Perangkat Daerah (OPD)
membuat sejumlah posko, termasuk di rumah sendiri dijadikan Posko Dapur Umum,
Kesehatan, Logistik, Air Bersih dan
lokasi tempat evakuasi kendaraan warga perumahan Pinang Griya dan Ciledug
Indah.
"Bukan untuk pencitraan rumah saya dijadikan Posko,
tapi itu kebutuhan segera. Dan sudah saya lakukan sejak dulu saat daerah-daerah
itu terkena banjir," ungkap WH.
Penanganan bencana dari proses evakuasi, mendistribusikan
bantuan logistik kepada korban bencana di Lebak. Termasuk, menyisir
lokasi-lokasi yang terdampak bencana dengan kondisi medan yang berbeda-beda,
bahkan akses terputus dan ada daerah yang terisolir. “Itu prioritas,” ucap
Gubernur.
Hari ini adalah hari ke- 9 Tanggap Darurat Penanganan
Banjir, tidak melakukan Rapat Evaluasi
tapi memerintahkan seluruh OPD yang terkait dengan pasca bencana dan langsung
dipimpin Sekda Al Mukhtabar untuk turun ke lapangan dan menyisir setiap Posko
hingga ke ujung area yang terisolir dan memastikan jika akses sudah mulai
terbuka sambil mendata ulang. (*/pur)
0 Comments