Disinggung Data Bencana Tak Akurat, Gubernur: Verifikasi Butuh Waktu

Baca Juga

Sekda Banten Al Muktabar ke ujung area
terisolir di Kampung Muhara, Desa Ciladauen,
Kabupaten Lebak, serahakan bantuan, Kamis.
(Foto: Istimewa)




NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) keberatan dengan pernyataan Ketua DPRD Banten Andra Soni yang mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum maksimal dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lebak.

Terlebih, Andra menyebut Pemprov gagap terhadap bencana lantaran tidak ada crisis center atau pusat data untuk mengetahui jumlah korban jiwa maupun kerugian dampak bencana yang akurat sejak hari pertama bencana terjadi.

Menurut Gubernur, pendataan dan verifikasi data membutuhkan waktu agar data yang dihasilkan valid dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan bilang gagap, gagap. Orang sama dia keliling kok. Kita sejak hari pertama sudah siap siaga, dan hadir dengan para korban,” ungkap Gubernur saat dimintai keterangan oleh awak media seusai membuka musyawarah besar Forum Silaturrahmi Pondok Pesantren (FSPP) di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Kamis (9/1/2020).

Gubernur membantah ketika disinggung awak media bahwa alasan pernyataan tersebut karena tidak maksimalnya kinerja Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Banten yang saat ini masih berstatus sebagai pelaksana tugas. Karena, prosedur utama penanganan bencana dilakukan langsung di lokasi kejadian pada hari pertama terjadi.

"Tidak ada (alasan) itu, orang langsung ke lapangan kok. Bahkan, saya langsung instruksi dan pimpin sendiri," tegasnya lagi.

Gubernur  menjelaskan pendataan jumlah korban dan total kerugian yang dialami akibat banjir tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari. Karena, jumlah korban dan kerugian terus berubah sehingga perlu dilakukan verifikasi secara terus menerus.

"Korban dan harta benda kan ada yang terbawa arus, atau tertimbun tanah dan benda lain, sehingga membutuhkan proses pencarian dan evakuasi untuk kemudian diverifikasi identitasnya. Supaya datanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur WH.

Sejak hari pertama kejadian, kata Gubernur, pihaknya sudah terjun langsung ke lapangan dan instruksi Organiasi Perangkat Daerah (OPD) membuat sejumlah posko, termasuk di rumah sendiri dijadikan Posko Dapur Umum, Kesehatan,  Logistik, Air Bersih dan lokasi tempat evakuasi kendaraan warga perumahan Pinang Griya dan Ciledug Indah.

"Bukan untuk pencitraan rumah saya dijadikan Posko, tapi itu kebutuhan segera. Dan sudah saya lakukan sejak dulu saat daerah-daerah itu terkena banjir," ungkap WH.

Penanganan bencana dari proses evakuasi, mendistribusikan bantuan logistik kepada korban bencana di Lebak. Termasuk, menyisir lokasi-lokasi yang terdampak bencana dengan kondisi medan yang berbeda-beda, bahkan akses terputus dan ada daerah yang terisolir. “Itu prioritas,” ucap Gubernur.

Hari ini adalah hari ke- 9 Tanggap Darurat Penanganan Banjir,  tidak melakukan Rapat Evaluasi tapi memerintahkan seluruh OPD yang terkait dengan pasca bencana dan langsung dipimpin Sekda Al Mukhtabar untuk turun ke lapangan dan menyisir setiap Posko hingga ke ujung area yang terisolir dan memastikan jika akses sudah mulai terbuka sambil mendata ulang. (*/pur)



Post a comment

0 Comments