![]() |
Gubernur Banten H. Wahidin Halim (Foto: Istimewa) |
NET - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan
apresiasi dan terimakasih atas kepemimpinan Gubernur Banten H. Wahidin Halim
dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy karena dinilai mampu menjadikan
Provinsi Banten sebagai daerah hasil pemekaran yang tumbuh dan berkembang pesat
bahkan melebihi daerah lainnya.
Gubernur Wahidin Halim mendapatkan penghargaan Kemendagri
karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
yang merupakan integrasi sistem yang dibangun Kemendagri sebagai portal terpadu
4 sektor tata kelola pemerintahan yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting
dan e-Sakip.
"Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk memberikan
sebuah penghargaan kepada Banten atas capaian-capaiannya dalam pembangunan.
Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Pak
Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy karena juga meringankan tugas kami di
Pemerintah Pusat," ujarDirektur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri Muhammad Hudori, Kamis (3/10/2019)
Muhammad Hudori menyampaikan hal itu dalam Seminar
Pembangunan Daerah "Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten" di Pendopo
Gubernuran, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech
Nawani Albantani, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).
Pada usianya yang menginjak ke-19 tahun pasca memisahkan
diri dari Jawa Barat, kata Hudori, Banten mengalami banyak perkembangan
signifikan. Beberapa indikator makro pembangunan mampu dicapai dengan baik
seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat
Pengangguran Terbuka yang mengalami tren penurunan.
Hudori menjelaskan secara rinci mulai tingkat kemiskinan
Banten tahun 2018 tergolong rendah sebesar 5,24 persen berada di bawah
rata-rata nasional yang sebesar 9,82 persen. Berdasarkan tren tingkat
kemiskinan, Provinsi Banten tahun 2014-2018, cenderung terus mengalami
penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional.
Namun, kata Hudori, 3 kabupaten dan kota di Provinsi Banten
yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang masih harus
mendapatkan perhatian karena angka kemiskinan masih di atas rata-rata Provinsi
Banten, namun di bawah rata-rata Nasional.
Menurut Hudori, pembangunan manusia di Banten, secara
konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau
meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan
pembangunan manusia Banten pada 2018 mengalami akselerasi atau percepatan.
Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari
pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia
Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori tinggi.
"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten
pada 2018 mencapai 8,52 persen berada di atas rata-rata Nasional 5,34 persen
dan paling tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT
Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata
Nasional,"jelasnya
Oleh karenanya, jelas Hudori, perlu dilakukan percepatan
pembangunan infrastruktur, Penyiapan kapasitas produksi dan Sumber Daya
Manusia, deregulasi dan debirokratisasi; Menjaga stabilitas harga bahan pokok, mensukseskan
program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik dan penerapan sistem
bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat
sasaran. Sehingga, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih
optimal.
Selain itu, Gubernu kembali menerima apresiasi dan
penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri RI, karena Provinsi Banten melaksanaan
integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan integrasi
sistem yang dibangun oleh Kemendagri sebagai portal terpadu 4 sektor tata
kelola pemerintahan yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting dan e-Sakip.
Hudori mengatakan apresiasi diberikan terhadap capaian
Pemerintah Provinsi Banten dalam mengintegrasikan SIPD dengan Sistem Informasi
Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan
oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di empat sektor tata
kelola pemerintahan.
"Gubernur Banten Wahidin Halim dalam hal ini Provinsi
Banten dianggap Kemendagri telah mendukung penuh pemanfaatan teknologi
informasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, ketepatan dan
kecepatan baik dalam pengambilan keputusan perencanaan maupun dalam pelayanan
kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam penerapannya, sampai dengan saat ini SIMRAL Provinsk
Banten dari sisi tahapan pembangunan telah menjangkau seluruh komponen SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah) secara terintegrasi, sejak
perencanaan, penganggaran, tata kelola keuangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
Database SIMRAL telah memungkinkan satu kali input untuk satu transaksi disalah
satu tahapan untuk digunakan diseluruh tahapan.
"Provinsi Banten dan BPPT telah bekerjasama sejak 2017
telah membangun dan menggunakan SIMRAL versi Provinsi, sebagai amanat Rencana
Aksi Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) walaupun
sebelumnya SIMRAL dikembangkan oleh BPPT baru untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota," tuturnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) merisi optimis pada 2020
mendatang semua misi pembangunan akan selesai dan dapat dirasakan secara
menyeluruh oleh masyarakat. Salah satunya Kawasan Kesultanan Banten yang
menjadi satu bagian inti yang telah dilakukan terhadap revitalisasi pembangunan
yang mengalami degradasi.
Menurut WH, Banten memiliki peradaban yang terkenal di
antaranya, Kesultanan Banten sebagai pencetak uang sendiri, Kesultanan Banten
termasuk kerajaan Islam terbesar di Indonesia dengan Keraton Surosowannya.
"Masjid Agung Banten juga dicontoh di daerah lain,
orang Banten juga terkenal pintar salah satunya Syech Nawawi Al Bantani. Banyak
orang yang berziarah ke Kesultanan Banten dan Tanara untuk mendapatkan
jejaknya,"papar Gubernur.
Oleh karenanya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Banten
untuk berperan aktif dalam memberikan pendapat dan pemikiran sesuai hati nurani
untuk membangun masyarakat Banten.
"Banten hari ini dan Banten masa depan, dapat
memberikan masukan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat Banten. Kemudian
masyarakat juga lebih aktif dalam memberikan pendapat untuk
Gubernur
Banten," tutur Gubernur.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menjelaskan, Seminar Pembangunan Provinsi
Banten digelar untuk menjalin komunikasi yang efektif terhadap seluruh pihak di
Provinsi Banten terkait pembangunan yang aktual.
"Seminar ini diadakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi
Banten yang ke 19. Yakni untuk membangun dan meningkatkan komunikasi efektif
dengan semua pihak serta stakeholder di Provinsi Banten. Untuk menghasilkan
pemetaan infrastruktur dan permasalahan pembangunan yang aktual di Provinsi
Banten," paparnya. (*/pur)
0 Comments