Para pengunjuk rasa di depant kantor Bawaslu RI. (Foto: Bambang TL/TangerangNet.Com) |
NET- Ribuan massa demonstran pendukung Capres nomor 02
Prabowo-Sandi, Jum'at (10/5/19) unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas
Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Ribuan demonstran bersama para Habaib serta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)
Prabowo Sandi, mendatangi kantor Bawaslu RI guna melaporkan kecurangan Pemilu
2019.
Aksi ribuan para demonstran yang datang dari berbagai
wilayah di Jabodetabek tersebut dipimpin oleh Ustad Subhan, Ustad Bernad
Abdul Jabbar, Habib Hanif Al Attos (menantu Habib Rizieq Shihab) serta KH Sabri
Lubis Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI).
Tampak juga hadir Djaja Miharja (artis), Habib Al Jufri
(FPI Bogor), Habib Hanif Al Attos (menantu HRS), Ustadz Sambo (PA 212) Ustadz
Bernand Abdul Jabbar, Dasrul (Direktur BPN), Ustadz Yusuf Martak (GNPF),
Tongang Mufli (Panglima Rampas), KH Abdul Kohar Al Mutsi (Ketua DPD FPI JAbar),
Sufmi Dasco Ahmad (Direktur Advokasi BPN), Neno Warisman (artis), KH Al
Khathath (Ketua FUI ), Jumhur Hidayat (aktivis pergerakan), Eggy Sudjana (advokad),
Ustadz Sobri Lubis (Ketua FPI), KH Ma'sum (pembaca do'a),
Leuis Sungkarisma (tokoh Tionghoa) serta perwakilan ILUNI
(Ikatan Alumni Universitas Indonesia).
Di atas mobil komando, Sufmi Dasco Ahmad selaku Direktur
Advokasi BPN menerangkan dia bersama Jendral (purn) Djoko Santoso selaku Ketua
BPN melaporkan kepada Bawaslu terkait kecurangan Pemilu 2019. BPN akan menempuh
jalur hukum terkait kecurangan Pemilu. BPN minta kepada umat Islam untuk
mengawal proses ini dan BPN bersama seluruh rakyat Indonesia akan terus
mengawal sampai kecurangan-kecurangan ini terbongkar dan BPN juga memohon doa
dari seluruh rakyat serta Umat Islam.
"Tuntutan kami kepada Bawaslu adalah diskualifikasi
penyelenggara Pemilu 2019 dan kontestan Capres dan Cawapres dalam pemilihan
yang curang. Pemerintah harus segera umumkan darurat demokrasi. Menuntut
tanggung jawab belasungkawa pemerintah atas nyawa para petugas KPPS (Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara-red) maupun Polri yang gugur di Pemilu
2019," terang Sufmi Dasco.
Sufmi Dasco menambahkan BPN menolak segala bentuk
kecurangan Pemilu 2019 yang masif dan tersruktur. Segera bentuk Tim Pencari
Fakta (TPF) kecurangan Pemilu, audit keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), audit
IT KPU, investigasi kematian KPPS, berikan kartu merah untuk KPU, lawan kecurangan
Pemilu, aparat jangan ikut kompetisi, dan ungkap misteri kematian petugas KPPS.
"Hingga saat ini menurut Bawaslu sudah jatuh korban
sebanyak 575 orang tewas dan ribuan orang dinyatakan sakit. Ini adalah Pemilu
yang sangat kelam dan terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia dan juga
sangat brutal. Untuk itu, kami meminta Bawaslu jangan bisu, Pemilu jurdil telah
direnggut oleh KPU,” ucapnya.
Dan rakyat akan melawan perampok dan pembunuh massal
demokrasi ini. “Suara rakyat untuk perubahan bangsa bukan penjajah rakyat.
KPU jangan curang, stop situng KPU dan Audit Forensik IT KPU," tandasnya.
Sementara itu, Habib Hanif Al Athos (menantu Imam Besar
Umat Islam Indonesia Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam orasinya yang menggelegar
dan berapi-api mengatakan, bulan Ramadhan bukan hanya untuk berpuasa menahan
haus dan lapar saja, akan tetapi ingatlah bahwa Perang Badar di jaman
Rasulullah SAW terjadi di bulan Ramadhan.
"Yang namanya ibadah bukan cuma puasa, sholat dan
baca Alquran. Tapi ada ibadah yang besar yaitu jihad konstitusional. Siap jihad
konstitusional? Siap lawan kedzaliman? Aksi kita hari ini adalah aksi damai,
tujuan kita ke Bawaslu untuk mengawal Pemilu. Ada indikasi-indikasi kecurangan,”
ujar Habib Hanif.
Kecurangan tersebut diminta di proses. “Kecurangan
tersebut terstruktur, sistematis dan masif. Dan yang membuat kecurangan harus
didiskualifikasi. Kita bukan ingin melawan hukum, bukan untuk mengacau tetapi
kami minta hukum ditegakkan. Siapa yang melakukan kecurangan ‘TSM’, wajib
diperiksa, itu merusak demokrasi. Perbuatan ini yang akan merusak persatuan
bangsa kita.
Dan BPN sudah melaporkan dan meminta kepada Bawaslu,
Paslon Nomor 01 agar didiskualifikasi. Kami minta Bawaslu tegas terhadap
kecurangan. Kita siap mengawal proses hukumnya," tandas Habib Al Athos.
Di tempat yang sama, Ketua GNPF KH Yusuf Martak meminta
kepada KPU dan Bawaslu harus dapat membuktikan Pemilu 2019 berjalan jujur dan
adil. Menurutnya, KPU dan Bawaslu harus membuka seluruh temuan dan laporan dari
BPN dan juga TKN secara transparan.
"Kami berharap Bawaslu terbuka kepada rakyat. Kami
sudah menjalani Pemilu berkali-kali tetapi baru kali ini gelaran Pemilu ada
kecurangan yang sangat luar biasa. Insya Allah, Allah akan memberikan
pertolongan kepada kita," pungkasnya. (btl)
0 Comments