Habib Al Athos: Perang Badar Terjadi Pada Bulan Ramadhan

Baca Juga

Para pengunjuk rasa di depant kantor Bawaslu RI.
(Foto: Bambang TL/TangerangNet.Com) 

NET- Ribuan massa demonstran pendukung Capres nomor 02 Prabowo-Sandi, Jum'at (10/5/19) unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ribuan demonstran bersama para Habaib serta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, mendatangi kantor Bawaslu RI guna melaporkan kecurangan Pemilu 2019.

Aksi ribuan para demonstran yang datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek tersebut dipimpin oleh Ustad Subhan, Ustad  Bernad Abdul Jabbar, Habib Hanif Al Attos (menantu Habib Rizieq Shihab) serta KH Sabri Lubis Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). 

Tampak juga hadir Djaja Miharja (artis), Habib Al Jufri (FPI Bogor), Habib Hanif Al Attos (menantu HRS), Ustadz Sambo (PA 212) Ustadz Bernand Abdul Jabbar, Dasrul (Direktur BPN), Ustadz Yusuf Martak (GNPF), Tongang Mufli (Panglima Rampas), KH Abdul Kohar Al Mutsi (Ketua DPD FPI JAbar), Sufmi Dasco Ahmad (Direktur Advokasi BPN), Neno Warisman (artis), KH Al Khathath (Ketua FUI ), Jumhur Hidayat (aktivis pergerakan), Eggy Sudjana (advokad), Ustadz Sobri Lubis (Ketua FPI), KH Ma'sum (pembaca do'a),

Leuis Sungkarisma (tokoh Tionghoa) serta perwakilan ILUNI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia).

Di atas mobil komando, Sufmi Dasco Ahmad selaku Direktur Advokasi BPN menerangkan dia bersama Jendral (purn) Djoko Santoso selaku Ketua BPN melaporkan kepada Bawaslu terkait kecurangan Pemilu 2019. BPN akan menempuh jalur hukum terkait kecurangan Pemilu. BPN minta kepada umat Islam untuk mengawal proses ini dan BPN bersama seluruh rakyat Indonesia akan terus mengawal sampai kecurangan-kecurangan ini terbongkar dan BPN juga memohon doa dari seluruh rakyat serta Umat Islam.

"Tuntutan kami kepada Bawaslu adalah diskualifikasi penyelenggara Pemilu 2019 dan kontestan Capres dan Cawapres dalam pemilihan yang curang. Pemerintah harus segera umumkan darurat demokrasi. Menuntut tanggung jawab belasungkawa pemerintah atas nyawa para petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara-red) maupun Polri yang gugur di Pemilu 2019," terang Sufmi Dasco.

Sufmi Dasco menambahkan BPN menolak segala bentuk kecurangan Pemilu 2019 yang masif dan tersruktur. Segera bentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu, audit keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), audit IT KPU, investigasi kematian KPPS, berikan kartu merah untuk KPU, lawan kecurangan Pemilu, aparat jangan ikut kompetisi, dan ungkap misteri kematian petugas KPPS.

"Hingga saat ini menurut Bawaslu sudah jatuh korban sebanyak 575 orang tewas dan ribuan orang dinyatakan sakit. Ini adalah Pemilu yang sangat kelam dan terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia dan juga sangat brutal. Untuk itu, kami meminta Bawaslu jangan bisu, Pemilu jurdil telah direnggut oleh KPU,” ucapnya.

Dan rakyat akan melawan perampok dan pembunuh massal demokrasi ini. “Suara rakyat untuk perubahan bangsa bukan penjajah rakyat. KPU jangan curang, stop situng KPU dan Audit Forensik IT KPU," tandasnya.

Sementara itu, Habib Hanif Al Athos (menantu Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam orasinya yang menggelegar dan berapi-api mengatakan, bulan Ramadhan bukan hanya untuk berpuasa menahan haus dan lapar saja, akan tetapi ingatlah bahwa Perang Badar di jaman Rasulullah SAW terjadi di bulan Ramadhan. 

"Yang namanya ibadah bukan cuma puasa, sholat dan baca Alquran. Tapi ada ibadah yang besar yaitu jihad konstitusional. Siap jihad konstitusional? Siap lawan kedzaliman? Aksi kita hari ini adalah aksi damai, tujuan kita ke Bawaslu untuk mengawal Pemilu. Ada indikasi-indikasi kecurangan,” ujar Habib Hanif.

Kecurangan tersebut diminta di proses. “Kecurangan tersebut terstruktur, sistematis dan masif. Dan yang membuat kecurangan harus didiskualifikasi. Kita bukan ingin melawan hukum, bukan untuk mengacau tetapi kami minta hukum ditegakkan. Siapa yang melakukan kecurangan ‘TSM’, wajib diperiksa, itu merusak demokrasi. Perbuatan ini yang akan merusak persatuan bangsa kita.

Dan BPN sudah melaporkan dan meminta kepada Bawaslu, Paslon Nomor 01 agar didiskualifikasi. Kami minta Bawaslu tegas terhadap kecurangan. Kita siap mengawal proses hukumnya," tandas Habib Al Athos.

Di tempat yang sama, Ketua GNPF KH Yusuf Martak meminta kepada KPU dan Bawaslu harus dapat membuktikan Pemilu 2019 berjalan jujur dan adil. Menurutnya, KPU dan Bawaslu harus membuka seluruh temuan dan laporan dari BPN dan juga TKN secara transparan. 

"Kami berharap Bawaslu terbuka kepada rakyat. Kami sudah menjalani Pemilu berkali-kali tetapi baru kali ini gelaran Pemilu ada kecurangan yang sangat luar biasa. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita," pungkasnya. (btl)