BAN SM Banten: Rendah Minat Madrasah Ikut Proses Akreditasi

Baca Juga

Nani Abdulgani (moderator), Fitri Hilmiyati
(Ketua BAN SM Banten) dan Dodo Hermana
(nara sumber dari LPMP Banten).
(Foto: Istimewa)

NET – Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN SM) Provinsi Banten berupaya memberi semangat kepada pengasuh dan penanggung jawab madrasah untuk mengikuti proses akreditasi. Hal ini agar madrasah setiap tahun lebih banyak terakreditasi.

“Kami tidak membeda-bedakan antara sekolah umum dengan madrasah. Justru Banten yang rakyatnya religious sehingga madrasah diharapkan lebih banyak mengikuti proses akreditasi  agar tolok ukur mutunya terlihat,” ujar Ketua BAN SM Banten Fitri Hilmiyati kepada TangerangNet.Com, Kamis (14/3/2019).

Oleh karena itu, kata Fitri, BAN SM Banten mengadakan rapat koordinasi untuk membahas persoalan yang dihadapi saat mengikuti proses akreditasi bagi sekolah dan madrasah. Peserta yang hadir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banten, Dewan Pendidikan Banten, kantor Lembagai Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Banten, para anggota BAN SM Banten, dan para pemangku kepentingan. 

“Rapat koordinasi berlangsung kemarin (Rabu, 13/3/2019) di Kota Serang dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-red) Banten juga ikut diundang tapi tidak ada yang hadir. Mungkin, mereka sibuk kampanye,” ucap Fitri sambil tersenyum.

Fitri berharap tidak ada dikotomi antara sekolah umum dengan madrasah. Begitu juga antara negeri dan swasta. “Dalam proses akreditasi, kami perlakukan sama. Ayo pimpinan atau pengelola madrasah berlomba-lomba ikut proses akreditasi,” tutur Fitri mengajak.

Sementara itu, Titin, staf dari Kemenag, mengatakan pimpinan yang ada di madrasah takut mengikuti proses akreditasi karena kondisi madrasah yang belum memadai terutama sarana dan prasarana. Sebab, kalau sudah ikut proses akreditasi tapi tidak mendapat predikat A atau B atau  C, bisa timbul masalah.

“Heran ya. Setahu saya, anggaran di Kemenag itu banyak. Saya berharap BAN SM Provinsi perlu menyentuh agar Kemenag mendorong pimpinan madrasah untuk mengikuti akreditasi,” ujar Titin lantang. (ril)