 |
| Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: Istimewa) |
NET - Kunjungan
sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari dari
Panitia Kerja Badan Kerja Sama Antar
Parlemen ( Panja BKSAP) di Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Selasa (29/1/2019),
dimanfaatkan untuk menyampaikan unek-unek (curhat) oleh Bupati.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar curhat berkaitan dengan
perijinan. Sistem Online Single Submission (OSS) yang diterapkan oleh Pemerintah
pusat terkadang menemui kendala di lapangan yaitu Pemerintah Kabupaten Kota.
"Sistem perijinan Satu Pintu secara nasional ini sangat
baik. Namun, kita juga kerap menemukan kendala akibat ditemukan ketidaksesuaian
di lapangannya," ujar Zaki.
Diakui Zaki, saat ini banyak perusahaan dan investor yang
terdaftar di OSS. Namun setelah dilakukan verifikasi lapangan ditemukan ketidak
sesuaian.
"Kita menemukan di lapangan, ketidaksesuaian data
lapangan dari para pelaku usaha ini, sehingga ini menjadi kendala Pemerintah
daerah dalam mengeluarkan kebijakan," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Julia P. Batubara mengatakan kunjungannya
bersama sejumlah anggota DPR RI ini untuk melihat dan mendengar terkait
permasalah ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tangerang.
"Dari hasil dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten
Tangerang, ditemukan mengenai permasalah OSS ini, sehingga ini akan dibahas
dengan mitra kerja DPR RI terutama Badan Kordinasi Penanaman Modal," tutur
Julia.
Menurut Julia, sistem OSS ini merupakan kebijakan Pemerintah
yang sangat bagus, karena bisa melihat sistem perijinan secara menyeluruh dan
termonitor dalam satu atap.
"Sistem ini bisa dikontrol sehingga tumpang tindih
perijinan bisa terminimalisir, kendala yang disampaikan oleh Pemerintah daerah
harus diketahui oleh Pemerintah pusat," papar anggota Komisi VI
perdagangan perindustrian investasi Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan
BUMN (Badan Usaha Milik Negara). (ran)
0 Comments