Gubernur: Posko Bencana Harus Mampu Pulihkan Dampak Tsunami

Baca Juga

Gubenur Banten H. Wahidin Halim (tengah) 
menjelaskan tetang penanganan bencana tsunami. 
(Foto:Istimewa) 

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) kembali melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait penanganan korban dampak tsunami Selat Sunda.

“Penanganan dampak tsunami harus cepat. Makanya, saya memanggil sejumlah kepala dinas supaya bergerak dan berkoordinasi sesuai tupoksi dinasnya,”  ujar Gubernur  dijumpai pada acara Raker V Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) di Ponpes Daerul Azhar, Rangkasbitung, Lebak, Rabu (26/12/2018).

Gubernur menjelaskan sekarang ini setelah akses jalan di sejumlah titik bencana yang sempat terputus kini setelah bisa digunakan kita harus maksimalkan untuk jalur distribusi logistik bantuan.

Oleh karena itu, aparat harus tetapi menyiapkan dan mendistribusi logistik kebutuhan pengungsi secara efektif. Semuanya telah difungsikan sesuai kewenangan dinas masing-masing.

“Saya dan Pak Wagub (Andika Harumy-red) tetap sebagai pengarah. Supaya daya tampung dan distribusi tepat sasaran, dinas-dinas diharuskan berkoordinasi. Kami sudah rapatkan pada Selasa (25-12-2018) lalu. Semuanya harus kerja maksimal sampai dampak bencana ini pulih,” tandas WH.

Kepala Logistik Penanggulangan Bencana Dampak Tsunami Pemprov Banten Opar Soahri kepada wartawan menyebut bahwa sejumlah OPD telah dikumpulkan gubernur untuk koordinasi percepatan penyelesaian dampak tsunami.

“Kita juga ingin transparan karena menerima logistik bantuan dari luar. Jadi selain dari OPD Pemprov, kita juga berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri serta instansi dari pemerintah pusat.” 

“Pokoknya buat percepatan penyelesesain dampak tsunami dan kami akan terjun sampai selesai, perkembangan selanjutnya akan dilaporkan dan evaluasi sama gubernur,” ucapnya.

Opar yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengaku saat ini semua kebutuhan logistik pengungsi dan korban tsunami telah diterima pihaknya. 

“Kebutuhan sandang pangan yang kami terima mudah-mudahan untuk sementara ini bisa untuk kebutuhan warga selama 5 hari sampai 1 minggu ke depan,” ucap Opar.

Opar menambahkan pihaknya juga menerima logistik bantuan dari instansi-instansi swasta. Karena kebutuhan untuk pengungsi cukup tinggi.

Tugas dan fungsi dari setiap OPD, kata Opar, misalkan Dinas Perhubungan diminta Gubernur bisa menjamin kelancaran distribusi bantuan. Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) diminta mengkordinasikan penanggulangan bencana dengan seluruh stake holder baik militer maupun kepolisian dan instansi lainnya.

Selain itu, kata Opar, ada juga OPD atau Dinas yang mengkoordinir pendirian tenda buat pengungsi, mendistribusikan logistik, menyusun perencanaan kebutuhan logistik pengungsi, mendata kebutuhann logistik setiap hari, menerima dan mencatat sumbangan logistik dari donator dan fungsi lainnya.

“Semua OPD telah ditentukan mempunyai tugas dan fungsi. Kita sudah menentukan titik Posko Sentral. Dari situ nanti kita sebarkan ke-29 titik posko bantuan bencana,” tandas Opar. (“/pur)