 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Dok. TangerangNet.Com) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) harus selalu siap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak lagi mempersoalkan tentang Pancasila karena sudah final sebagai kesepakatan bersama menjadikannya dasar negara yang ditidak bisa diganggu gugat lagi.
"Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara-red) sudah berjanji dan berkomitmen agar tidak terbawa kepada pikiran-pikiran politik yang sengaja memecah belah bangsa ini,” ujar Gubernur, Rabu (19/12/2018).
Gubernur Banten mengatakan hal itu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum, Hari Bela Negara dan Hari Kesadaran Nasional, di Lapangan Upacara Sekretatiat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang.
Persatuan, kata Gubernur, selalu menjaga ukhuwah ditengah perbedaan yang ada merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah menjadi kewajiban, warga semua untuk menjaga keutuhan NKRI.
“Jangan terjebak pada semangat kebencian, permusuhan yang dapat memecah belah bangsa,” tutur Gubernur erharap.
Oleh karena itu, imbuh Gubernur, rasa nasionalisme, patriotisme, dan semangat kebangsaan harus terpatri di dalam jiwa sebagai anak bangsa dan warga negara.
Gubernur mengingatkan ASN, agar selalu meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. ASN harus memiliki sikap disiplin yang tinggi agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Disiplin pegawai dinilai sangat penting karena untuk menciptakan ASN yang memiliki kemampuan kerja yang baik dan disiplin dalam berbagai hal seperti dalam melakukan pekerjaan, datang tepat waktu, disiplin dalam bertanggungjawab dalam segala hal.
Gubernur menyatakan dalam upaya mengubah image Provinsi Banten yang lebih baik, Pemprov Banten terus memperbaiki pelayanan publik dan percepatan insfrastruktur dan revitalisasi. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan dukungan seluruh elemen terutama masyarakat Banten.
"Serang Timur, saya lihat kumuh. Di jalan raya sepanjang depan kantor Kejati ada sampah, bangunan liar, dan kayu bambu tidak terurus. Di Palima juga sama. Tapi masih banyak pedagang di pinggir jalan. Pendopo Lama juga, rumah dinas yang dibangun puluhan miliar tapi tidak terurus.”
“Katanya banyak setanlah, banyak juriglah, ada-ada saja, masa banyakan setan daripada ASN. Kaya masih jaman Belanda saja mau ditakut-takutin. Perbaiki, bongkar untuk ruang rapat, kita berdayakan itu sebagai gedung negara. Jangan jadikan itu tempat parkir, saya mau tertibkan, saya rapihin, kita kembalikan sebagai gedung negara. Bikin taman, kolam air, dan sebagainya. Tunjukkan pada orang luar bahwa Banten tidak kalah dengan daerah lain," tandas Gubernur.
Gubernur mengingatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) terhadap komitmen pencairan anggaran kegiatan paling lambat pada 15 Desember 2018 lalu. Apabila masih ada proyek yang belum selesai, agar dipinalti saja.
"Jangan menunda-nunda sampai tanggal 25 Desember, karena kalau mepet-mepet seperti itu nanti ada potensi penyimpangan. Kalau ada pemborong yang pekerjaannya tidak beres, blacklist saja. Jangan ikutkan lagi di lelang. Lelang dibuka untuk siapa saja yang berhak, tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme-red) kalau itu dilanggar akan jadi urusan Gubernur," terangnya. (*/pur)
0 Comments