 |
| Sejumlah anggota HMI Komisariat Pamulang melakukan unjuk rasa menuntut 7 lurah non- PNS segera diganti sesuai aturan yakni PNS. (Foto: Istimewa) |
NET - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang menggelar unjuk rasa di depan kantor Puspem Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jalan Raya Maruga, Kamis (29/11/2018).
Aksi tersebut menanyakan 7 lurah yang masih dijabat oleh tenaga honorer (non PNS-Pegawai Negeri Sipil-red). Sebelumnya telah dilakukan perombakan jabatan lurah setelah mendapat teguran dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Kementerian Negeri (Kemendagri).
"Ini Pemkot (Pemerintah Kota-red) sepertinya bandel? Pemerintah Pusat sudah tegur, tapi masih ada aja lurah non-PNS," kata Toni, Ketum HMI Komisarat Pamulang dalam orasinya.
Menurut Toni, kesadaran Pemkot Tangsel yang menempatkan aparaturnya (non- PNS) di posisi lurah telah melanggar Undang-Undang Pemerintah Daerah.
"Ini mesti ada sanksi kepada Walikota, Sekda, dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP). Jangan bohongi masyarakat," ujar Teriak dengan nada tinggi.
Toni menyebutkan 7 lurah yang dijabat non-PNS diduga ada sarat kepentingan politik praktis jelang pemilu 2018.
"Ingat dosa masa lalu, ini jelas pelanggaran, masih mau diulang?" cetusnya.
Dalam aksi tersebut sempat perwakilan Pemkot Tangsel menemui para pengunjuk rasa. Namun, mahasiswa menolaknya.
"Kami ingin kejelasan langsung dari Airin (Walikota Tangsel-red), atau Wakil Walikota, atau Sekda. Mereka yang bertanggung jawab," ucapnya.
Toni mengatakan HMI Komisariat Pamulang bakal terus mengawal terkait jabatan lurah non-PNS. Bila tidak terjadi perombakan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan unjuk rasa kembali.
"Kami minta rombak dan ganti 7 lurah itu," tukasnya. (ran)
0 Comments