 |
| Sekda Ino S. Rawita, Gubernur Banten H. Wahidin Halim, dan Mumhammad Yusuf Ateh. (Foto: Istimewa) |
NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengharapkan adanya
perubahan mindset dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi
Banten. Setiap ASN diharapkan memiliki interest untuk memberikan kontribusi
terhadap pembangunan Provinsi Banten.
Hal itu dikatakan oleh Wahidin Halim saat memimpin rapat
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait Sistem Analis Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang,
Senin (15/10/2018).
Rapat juga dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda)
Ino S. Rawita dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Muhamad Yusuf
Ateh.
Gubernur menginginkan setiap OPD saling mengevaluasi apa
yang menjadi penyebab target-target yang dibebankan kepada Pemprov masih banyak
yang belum tercapai. Dalam mencapai target tersebut, Gubernur mengharapkan
adanya semangat yang lebih dari seluruh jajaran ASN.
“Semua ASN untuk tidak main-main dalam bekerja, terutama
dalam absen karena absen merupakan syarat utama dalam kriteria penilaian
kinerja,” tegas Gubernur
Terkait langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam
evaluasi Sistem Analis Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, Gubernur memastikan
kepada OPD agar memahami kinerja yang akan diwujudkan serta mampu merumuskan
kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, Hal ini sekaligus menyempurnakan
perumusan outcome di seluruh OPD, menyempurnakan pengintegrasian aplikasi
perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran
memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja.
Ini dilakukan, kata Gubernur, dalam rangka memonitor
evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD.
“OPD yang mampu menjalaninya, tentu akan saya berikan
reward. Dan sebaliknya, jika ada OPD yang malas-malasan ya, saya kasih
punishment. Karena sesungguhnya ini, kita lakukan dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Wahidin Halim (WH).
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhamad Yusuf Ateh mengatakan alokasi
anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi
masyarakat misalnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah, kata Yusuf, harus berorientasi pada hasil karena
seberapa pun anggaran yang diberikan pasti akan habis, tetapi tujuan hasil
harus tercapai agar uang yang telah dihabiskan dapat dirasakan manfaatnya.
“Tidak boleh ada satu rupiah pun Anggaran Negara yang tidak
ada hasil atau manfaatnya untuk masyarakat,” tutur Yusuf.
Yusuf menambahkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan
setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melakukan Efektivitas dan Efisiensi
Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah. (*/pur)
0 Comments