Gubernur: ASN Harus Punya Kemauan Berkontribusi Pembangunan

Baca Juga

Sekda Ino S. Rawita, Gubernur Banten H. 
Wahidin Halim, dan Mumhammad Yusuf Ateh. 
(Foto: Istimewa) 



NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengharapkan adanya perubahan mindset dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten. Setiap ASN diharapkan memiliki interest untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Banten.

Hal itu dikatakan oleh Wahidin Halim saat memimpin rapat Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait Sistem Analis Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (15/10/2018).

Rapat juga dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Ino S. Rawita dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Muhamad Yusuf Ateh.

Gubernur menginginkan setiap OPD saling mengevaluasi apa yang menjadi penyebab target-target yang dibebankan kepada Pemprov masih banyak yang belum tercapai. Dalam mencapai target tersebut, Gubernur mengharapkan adanya semangat yang lebih dari seluruh jajaran ASN.

“Semua ASN untuk tidak main-main dalam bekerja, terutama dalam absen karena absen merupakan syarat utama dalam kriteria penilaian kinerja,” tegas Gubernur
Terkait langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam evaluasi Sistem Analis Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, Gubernur memastikan kepada OPD agar memahami kinerja yang akan diwujudkan serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, Hal ini sekaligus menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD, menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja.

Ini dilakukan, kata Gubernur, dalam rangka memonitor evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD.

“OPD yang mampu menjalaninya, tentu akan saya berikan reward. Dan sebaliknya, jika ada OPD yang malas-malasan ya, saya kasih punishment. Karena sesungguhnya ini, kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Wahidin Halim (WH).

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhamad Yusuf Ateh mengatakan alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah, kata Yusuf, harus berorientasi pada hasil karena seberapa pun anggaran yang diberikan pasti akan habis, tetapi tujuan hasil harus tercapai agar uang yang telah dihabiskan dapat dirasakan manfaatnya.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun Anggaran Negara yang tidak ada hasil atau manfaatnya untuk masyarakat,” tutur Yusuf.

Yusuf menambahkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melakukan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah. (*/pur)



Post a Comment

0 Comments