Wagub: 2018 Tidak Ditemukan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak

Baca Juga

Wagub Banten Andika Hazrumy (baju putih) dan
Menteri Pemberdayaan Perempuan Perempuan  
dan Anak  Yohana Yembesi, dan Kapolda Banten  
Brigjen Polisi Teddy Minahasa Putera.
(Foto: Istimewa)



NET - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Banten H. Andika Hazrumy mengatakan sejak tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten semakin mengalami penurunan. Hal ini dikatakannya saat “Sosialisasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Tahun 2018” oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembesi di Alun-alun Barat, Kota Serang, Minggu (23/9/2018).

Wagub menjelaskan di Provinsi Banten pada 2014 angka pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat 14 kasus, pada 2017 terdapat 1 kasus, dan hingga September 2018 tidak ditemukan pengaduan maupun penemuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Provinsi Banten, kata Wagub, memiliki peran penting dalam mata rantai perdagangan manusia. Peran penting tersebut karena menjadi tempat transit bagi perdagangan orang itu sendiri. Bandara Internasional Seokarno-Hatta menjadi titik dimana para pelaku perdagangan manusia untuk masuk dan keluar negeri.

Dengan kondisi tersebut, kata Wagub, Pemerintah Provinsi Banten dengan tanggap membentuk satuan tugas guna untuk menjaga titik-titik rawan perdagangan manusia seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Selain itu, didukung pula dengan dibuatnya regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembesi mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kunjungan ke beberapa Negara tujuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti; Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi, ditemukan banyak perempuan korban perdagangan orang berasal dari Provinsi Banten.

“Dengan memberikan hak-hak yang semestinya dan memberdayakan perempuan secara optimal akan lebih banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di dalam negeri,” tutur Menteri.

Turut Hadir dalam acara tersebut Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Polisi Teddy Minahasa Putra, Komandan Resort Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto, Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten H. Ino S. Rawita, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Hj. Sitti Ma'ani Nina. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments