 |
| Wagub Banten Andika Hazrumy (baju putih) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Anak Yohana Yembesi, dan Kapolda Banten Brigjen Polisi Teddy Minahasa Putera. (Foto: Istimewa) |
NET - Wakil Gubernur (Wagub)
Provinsi Banten H. Andika Hazrumy mengatakan sejak tahun ke tahun angka
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten semakin mengalami
penurunan. Hal ini dikatakannya saat “Sosialisasi tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) Tahun 2018” oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI Yohana Yembesi di Alun-alun Barat, Kota Serang, Minggu (23/9/2018).
Wagub menjelaskan di Provinsi
Banten pada 2014 angka pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
terdapat 14 kasus, pada 2017 terdapat 1 kasus, dan hingga September 2018 tidak
ditemukan pengaduan maupun penemuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak.
Provinsi Banten, kata Wagub,
memiliki peran penting dalam mata rantai perdagangan manusia. Peran penting
tersebut karena menjadi tempat transit bagi perdagangan orang itu sendiri.
Bandara Internasional Seokarno-Hatta menjadi titik dimana para pelaku
perdagangan manusia untuk masuk dan keluar negeri.
Dengan kondisi tersebut, kata
Wagub, Pemerintah Provinsi Banten dengan tanggap membentuk satuan tugas guna
untuk menjaga titik-titik rawan perdagangan manusia seperti di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Selain itu, didukung pula
dengan dibuatnya regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang
Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI Yohana Yembesi mengajak seluruh masyarakat Banten untuk
bersama-sama menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam kunjungan ke beberapa Negara tujuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti;
Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi, ditemukan banyak perempuan korban perdagangan
orang berasal dari Provinsi Banten.
“Dengan memberikan hak-hak yang
semestinya dan memberdayakan perempuan secara optimal akan lebih banyak
perempuan yang memilih untuk bekerja di dalam negeri,” tutur Menteri.
Turut Hadir dalam acara tersebut
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Polisi Teddy Minahasa Putra,
Komandan Resort Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto,
Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten H. Ino S. Rawita, Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Hj. Sitti
Ma'ani Nina. (*/pur)
0 Comments