 |
| Neta S.Pane: anggaran tidak tersedia. (Foto: Istimewa) |
NET - Penutupan pendaftaran
pasangan calon presisen (Capres0 dan calon wakil presiden (Cawapres) tinggal
menghitung jam. Artinya, setelah Kamis 10 Agustus 2018, Bangsa Indonesia resmi
memiliki pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung pada Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2019.
“Tapi ironisnya, pada Pilpres
2019 ini alutsista untuk sistem pengamanan pasangan Capres Cawapres itu tidak
ada, kalaupun diadakan-adakan tentu tidak memadai,” ujar Ketua Presidium Ind
Police Watch (IPW) Neta S. Pane kepada wartawan melalui Siaran Pers yang
diterima Redaksi TangerangNet.Com, Rabu (8/8/2018).
Ind Police Watch (IPW) menemukan
fakta, kata Neta, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga
keamanan pasangan Capres Cawapres di sepanjang proses Pilpres 2019 tidak
memiliki alat utama sistem persenjataan (Alutsista) untuk pengamanan Pilpres
2019. Artinya, peralatan sistem keamanan dan pengamanan pasangan Capres
Cawapres hanya sekadar apa adanya.
“Padahal proses Pilpres adalah
bersifat khusus dan perlu pengamanan khusus, mengingat Pilpres adalah momentum
yang rawan ancaman keamanan, terutama keamanan terhadap pasangan Capres
Cawapres,” ungkap Neta.
Sangat ironis memang, imbuh Neta,
jika sistem dan peralatan keamanan Pilpres 2019 hanya sekadar apa adanya.
Semula Polri hendak membeli alutsista untuk Pilpres 2019 itu pada mata anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2018. Namun, akibat Pemerintah
tidak memiliki dana, APBNP 2018 ditiadakan.
“Inilah untuk pertama kalinya,
APBN-P ditiadakan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa Pemerintah sudah
kesulitan keuangan. Masalahnya, tahun depan Bangsa Indonesia akan
menyelenggarakan Pilpres 2019 dan Polri butuh alutsista yang memadai untuk
mengamankan proses Pilpres, terutama pengamanan khusus terhadap Capres Cawapres,”
ucap Neta.
Dengan tidak adanya dana, kata
Neta, Pemerintah untuk membeli alutsista pengamanan Pilpres 2019, hal ini akan
menjadi masalah serius terhadap keamanan Capres Cawapres. Jika proses Pilpres
2019 berjalan aman aman saja dan tidak ada ancaman yang serius, tentunya tidak
masalah.
“Tapi, jika situasinya memanas
dan eskalasi keamanan menuju titik rawan, ketiadaan alutsista Polri dalam
pengamanan Pilpres 2019 tentu menjadi masalah serius,” ujar Neta serius.
Menurut Neta, pada Pilpres 2014,
Polri juga tidak memiliki alutsista pengamanan Pilpres. Namun karena kondisinya
kondusif, hal itu tidak menjadi masalah. Anehnya, setelah proses Pilpres 2014
selesai, barulah Polri melakukan lelang tender untuk alutsista Pilpres 2014,
sehingga menimbulkan protes dan kecaman, yang akhirnya lelang tender itu
dibatalkan Polri.
IPW menilai ada kecerobohan yang
luar biasa di Polri dan Pemerintah sehingga mengabaikan pengadaan alutsista
Pilpres 2019, sehingga dalam mengamankan Capres Cawapres di dalam proses
Pilpres 2019 tidak dilengkapi alutsista yang memadai. Kasus ini menunjukkan
Polri tidak peka dalam melakukan antisipasi dan deteksi dini, mengingat Pilpres
2019 sudah terjadwal jauh jauh hari.
“Jika terjadi hal hal yang tidak
diinginkan terhadap Capres Cawapres di Pilpres 2019, siapa yang harus
bertanggung jawab,” tutur Neta dengan nada tanya. (*/pur)
0 Comments