IPW: Pilpres Sudah Di Depan Mata, Polri Didukung Alutsista Seadanya

Baca Juga

Neta S.Pane: anggaran tidak tersedia. 
(Foto: Istimewa)   

NET - Penutupan pendaftaran pasangan calon presisen (Capres0 dan calon wakil presiden (Cawapres) tinggal menghitung jam. Artinya, setelah Kamis 10 Agustus 2018, Bangsa Indonesia resmi memiliki pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Tapi ironisnya, pada Pilpres 2019 ini alutsista untuk sistem pengamanan pasangan Capres Cawapres itu tidak ada, kalaupun diadakan-adakan tentu tidak memadai,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane kepada wartawan melalui Siaran Pers yang diterima Redaksi TangerangNet.Com, Rabu (8/8/2018).

Ind Police Watch (IPW) menemukan fakta, kata Neta, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pasangan Capres Cawapres di sepanjang proses Pilpres 2019 tidak memiliki alat utama sistem persenjataan (Alutsista) untuk pengamanan Pilpres 2019. Artinya, peralatan sistem keamanan dan pengamanan pasangan Capres Cawapres hanya sekadar apa adanya.

“Padahal proses Pilpres adalah bersifat khusus dan perlu pengamanan khusus, mengingat Pilpres adalah momentum yang rawan ancaman keamanan, terutama keamanan terhadap pasangan Capres Cawapres,” ungkap Neta.

Sangat ironis memang, imbuh Neta, jika sistem dan peralatan keamanan Pilpres 2019 hanya sekadar apa adanya. Semula Polri hendak membeli alutsista untuk Pilpres 2019 itu pada mata anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2018. Namun, akibat Pemerintah tidak memiliki dana, APBNP 2018 ditiadakan.

“Inilah untuk pertama kalinya, APBN-P ditiadakan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa Pemerintah sudah kesulitan keuangan. Masalahnya, tahun depan Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pilpres 2019 dan Polri butuh alutsista yang memadai untuk mengamankan proses Pilpres, terutama pengamanan khusus terhadap Capres Cawapres,” ucap Neta.

Dengan tidak adanya dana, kata Neta, Pemerintah untuk membeli alutsista pengamanan Pilpres 2019, hal ini akan menjadi masalah serius terhadap keamanan Capres Cawapres. Jika proses Pilpres 2019 berjalan aman aman saja dan tidak ada ancaman yang serius, tentunya tidak masalah.

“Tapi, jika situasinya memanas dan eskalasi keamanan menuju titik rawan, ketiadaan alutsista Polri dalam pengamanan Pilpres 2019 tentu menjadi masalah serius,” ujar Neta serius.

Menurut Neta, pada Pilpres 2014, Polri juga tidak memiliki alutsista pengamanan Pilpres. Namun karena kondisinya kondusif, hal itu tidak menjadi masalah. Anehnya, setelah proses Pilpres 2014 selesai, barulah Polri melakukan lelang tender untuk alutsista Pilpres 2014, sehingga menimbulkan protes dan kecaman, yang akhirnya lelang tender itu dibatalkan Polri.

IPW menilai ada kecerobohan yang luar biasa di Polri dan Pemerintah sehingga mengabaikan pengadaan alutsista Pilpres 2019, sehingga dalam mengamankan Capres Cawapres di dalam proses Pilpres 2019 tidak dilengkapi alutsista yang memadai. Kasus ini menunjukkan Polri tidak peka dalam melakukan antisipasi dan deteksi dini, mengingat Pilpres 2019 sudah terjadwal jauh jauh hari.

“Jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan terhadap Capres Cawapres di Pilpres 2019, siapa yang harus bertanggung jawab,” tutur Neta dengan nada tanya. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments