 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim (tengah): pemerintahan efektif. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur harus berperan aktif dalam mendukung terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan. Itu
sebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus melakukan monitoring,
evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahaan kabupaten dan
kota yang ada di Banten.
“Jadi, kita ke depan akan sering
bertemu,” ujar Gubernur Banten H. Wahidin Halim saat Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Gedung Serba Guna (GSG), Kabupaten
Tangerang, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigarakasi, Rabu
(2/5/2018).
Gubernur menjelaskan Pemprov
Banten dapat memfasilitasi kabupaten dan kota yang ada di wilayah Banten. Gubernur dapat melakukan evaluasi tata ruang
daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Termasuk berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan
pembangunan antar- daaerah dan antara provinsi dan kabupaten/kota serta memberi
rekomendasi kepada pemerintah atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi ekabupaten
dan kota.
“Oleh sebab itu, peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat signifikan dalam meningkatkan
kualitas pemerintahan di tingkat kabupatem dan kota. Itu sebabnya, rapat
koordinasi semacam ini akan saya optimalkan sehingga terjalin satu kominikasi
yang baik dan dapat bersinergi terus-menerus,” tutur Wahidin Halim yang akrab
disapa WH itu.
Dalam rapat koordinasi tersebut,
kata WH, dilakukan dialog antara gubernur dengan para pejabat Kabupaten
Tangerang khususnya yang berkenaan dengan infrastruktur, terutama berkaitan
perbaikan jalan di daerah Legok yang sampai saat ini masih banyak yang rusak
dan perlu diperbaiki.
“Saya ingin jalan di area itu
segera diperbaiki dan harus lebih bagus dari jalan kabupaten dan kota bahkan
bahkan jalan nasional,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur menyinggung masalah pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Tangerang.
Gubernur menyebutkan soal pengangguran terbuka bisa terjadi karena banyak
tangan yang tidak terampil. Selain itu, untuk kabupaten dan kota di Tangerang, kebanyakan
kontribusi dari pendatang untuk mencari pekerjaan.
“Tetapi, mereka kalah bersaing dan
tetap tinggal di Provinsi Banten. Itu
menyebabkan banyak penggangguran terbuka di Provinsi Banten,” katanya.
Dalam menangani masalah ini, kata
WH, kebijakan Pemprov Banten adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dalam masalah ini, Gubernur mengajak
pemerintah kabupaten d
an kota berbagi penangannan sesuai kewenangan
masing-masing menurut undang-undang.
“Untuk urusan SMA/SMK (Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan-red) biarkan Pemprov Banten yang menangani,” ucap
Gubernur.
Gubernur mengatakan masalah
pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Banten.
Saat ini, tercatat banyak sekolah pada tingkat SMA dan SMK yang perlu segera
dibangun. Dan, saat ini telah dianggarkan oleh Pemprov Banten. Selain itu,
Pemprov Banten menganggarkan biaya operasional sekolah. Hal ini, dimaksudkan
agar seluruh masyarakat Banten bisa mengakses sekolah SMA/SMK.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Pejabat
(Pj) Bupati Kabupaten Tangerang Komarudin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkominda) Kabupaten Tangerang, para kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang,
para camat, para lurah dan kepala desa dan para kepala Puskesmas. (*/ril)
0 Comments