Dalam Rapat BKSP, Pjs Walikota Tangerang Usulkan Masterplan Terintegrasi

Baca Juga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan kenang-kenangan 
kepada Pjs Walikota Tangerang M. Yusuf: jangan tumpang tindih.
(Foto: Istimewa)  

NET -  Pejabat sementara (Pjs) Walikota Tangerang M. Yusuf berharap agar para anggota Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur mempunyai masterplan pembangunan yang saling terintegrasi, yang mana hal tersebut akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Jabodetabekjur.

Pjs Wali Kota menagatakan hal itu dalam Rapat Kerja BKSP Jabodetabekjur yang dibuka  oleh Ketua BKSP yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Saya mengusulkan agar para anggota BKSP mempunyai satu masterplan pembangunan yang sama dan terintegrasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih," ujarnya.

Yusuf yang hadir bersama Sekda Dadi Budaeri dan Kepala Bappeda Said Endrawiyanto mengusulkan agar pembangunan Elevated Busway yang direncanakan sampai ke Terminal Poris, Kota Tangerang, bisa segera direalisasikan mengingat signifikannya dampak yang akan dihasilkan terutama terhadap pengurangan kemacetan lalulintas yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi dari Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya.

"Mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan juga dengan Pemerintah pusat," ucap mantan Kepala Bidang (Kabid) Aset Pemkot Tangerang.

Menanggapi beberapa usulan tersebut, Anies Baswedan pun berjanji akan segera melakukan rapat pembahasan teknis dengan sekretariat BKSP.

"Termasuk tadi usulan akan pentingnya mempunyai satu masterplan yang sama dan saling terintegrasi. Mudah-mudahan target dua minggu kedepan segera bisa ditindak lanjuti," tuturnya.

Anies berharap agar keberadaan BKSP benar-benar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabekjur.

"BKSP tidak boleh menjadi kelengkapan organisasi, sehingga masyarakat yang ada di bagian Jabodetabekjur bisa merasakan keberadaan BKSP," ujarnya.

Anies mengatakan diperlukan sinergitas dan keterpaduan diantara Pemerintah daerah yang ada untuk bisa saling berkomunikasi membangun Jabodetabekjur demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau yang ada di sekitar Ibukota saja tidak singkron bagaimana yang ada jauh di sana," ucap mantan Menteri Pendidikan RI.

Sementara itu, Kepala Bappeda kota Tangerang Said Endrawiyanto meminta agar dalam rapat teknis penyelesaian persoalan Jabodetabekjur bisa melibatkan Pemerintah pusat.

"Penanganan persoalan Jabodetabekjur ini perlu campur tangan Pemerintah pusat. Artinya, ke depan kalau bisa Pemerintah pusat bisa juga dihadirkan di forum seperti ini. Contoh, kemarin kita dapat bantuan dari Pemerintah DKI untuk menangani persoalan banjir di sekitar Sungai Mookervart dan Situ Cipondoh namun karena pengelolaan sungai dan situ ada di Pemerintah pusat yang ada akhirnya tidak maksimal," paparnya.

"Akan lain ceritanya jika Pemerintah pusat juga bisa terlibat, makanya sinergitas itu tidak hanya antar anggota BKSP namun juga dengan Pemerintah pusat," tukasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat kerja yang juga dihadiri oleh para kepala daerah di wilayah Jabodetabekjur dibahas lima prioritas persoalan yang ada di wialayah Jabodetabejur antara lain Pengelolaan Air (Banjir), Transportasi (Kemacetan lalulintas), Pengelolaan Sampah, dan juga Penyediaan Air Bersih serta Ketahanan Pangan. (man)