Gubernur Hadir Untuk Rakyat Banten Berikan Pelayanan Kesehatan

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim:  bentuk keseriusan. 
(Foto: Istimewa/UAD)  

NET - Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan  pihaknya menemui Gubernur Banten untuk melakukan sharing bagaimana bisa melindungi rakyat Banten apabila sakit.

“Pada intinya, Gubernur akan hadir memberikan akses finansial, kalau sakit bisa akses pelayanan. Gubernur pasti hadir untuk rakyat Banten,”  ujar Andayani.

Selanjutnya, BPJS dan Pemprov Banten akan menetapkan skema pelayanan. Saat ini, ujar Andayani, masih perlu menyiapkan data. Pihaknya akan hitung berapa yang akan dibantu dan skema yang paling baik seperti apa.

“Ini kan program nasional yang perlu didukung daerah, jangan khwatir Gubernur akan hadir membantu orang miskin. Untuk jumlahnya tidak sampai 2 juta makanya dipastikan dulu anggkanya berapa, siapa orangnya dan tinggal di mana,” papar dia.

Andayani menjelaskan BPJS Kesehatan bersama stakeholder yang ada masih akan menyamakan persepsi termasuk dnegan rumah sakit yang ada. Bagi yang punya BPJS pasti dilayani dengan baik dan yang mempunyai KTP pun akan dilayani.

BPJS Pusat mendatangi Pemprov Banten untuk berkoordinasi dalam melayani kesehatan masyarakat, Rabu (21/3/2018). Rombongan BPJS yang dipimpin Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris diterima langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pendopo Gubernuran, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Kota Serang.

Usai pertemuan, Wahidin Halim mengatakan, kehadiran rombongan BPJS Kesehatan ke Banten menghormati kebijakan Gubernur atas upaya program yang mulia dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakatnya.

“Dia (BPJS) datang ke sini bentuk keseriusan dan penghargaan kepada Gubernur. Kami ingin masyarakat yang belum dijamin BPJS, boleh dong Gubernur membantu tanpa diperdbatkan soal kewenangan. Masa mau bantu tidak boleh,” kata Wahidin kepada wartawan.

Wahidin mengungkapkan pihaknya bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk pendataan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah pun diakui sudah membayar premi, namun belum bisa menanggung semua karena data penerima bantuan yang belum jelas.

“Kita akan hitung dulu berapa orang miskin yang diintervensi, yang wajib membayar sendiri, dan yang ditanggung perusahaan. Setelah data selesai nanti, kita akan bertanggung jawab terhadap orang miskin di masing-masing daerah,” jelasnya. (*/ril)