BMKG: Tinggi Potensi Gempa, Pemda Harus Perhatikan Penataan Wilayah

Baca Juga

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati: audit struktur bangunan. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Wilayah Indonesia terletak di zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, maka wilayah Indonesia menjadi kawasan yang rawan gempa bumi. Karena tingginya potensi gempa bumi di Indonesia maka penting kiranya diperhatikan peta bahaya dan risiko  bencana, sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah.

"Perlu ada upaya serius dari berbagai pihak dalam memperketat penerapan ‘building code’ dalam membangun struktur bangunan tahan gempa. Untuk bangunan yang sudah ada dan dihuni, perlu dicek kesehatan/kekuatan strukturnya. Bahkan Pemerintah Daerah perlu melakukan audit struktur bangunan dan infrastruktur di daerah rawan gempa," ujar Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Dwikorita mengatakan apabila dinilai membahayakan, perlu diterapkan rekayasa teknis untuk penguatan struktur bangunan. Tingginya potensi gempa bumi di wilayah Indonesia sepatutnya jangan sampai membuat masyarakat terus-menerus dicekam rasa takut dan khawatir berlebihan.

"Masyarakat harus terus meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Dalam hal ini, patut kita mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan warga Jepang saat terjadi gempa Kobe 1995,” tutur Dwikorita.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan Warga Kobe yang selamat dari bencana tersebut karena upaya pertolongan sendiri (34.9 persen), pertolongan keluarga (31.9), pertolongan teman atau tetangga (28.0 persen), pertolongan pejalan kaki (2.6 persen), pertolongan oleh tim penyelamat (1.7 persen), dan pertolongan lainnya hanya (0.9 persen), kata Dwikorita.  

Melihat data tersebut, kata Dwikorita,  tampak upaya pertolongan sendiri (self assistance) menempati jumlah tertinggi. Ini cerminan masyarakat yang paham mitigasi akan memiliki peluang lebih besar selamat dari bencana. Untuk itu, kegiatan sosialisasi gempa bumi dan gladi evakuasi harus digalakkan secara rutin dan menerus, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik di tengah-tengah masyarakat.

"Hal ini akan dapat menjadikan seluruh masyarakat  lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi gempa. Kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian,” ucap Dwikorita.  

Upaya mitigasi gempabumi, imbuh Dwikorita, harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi-lintas disipliner, multi-lintas sektor, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik saat pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-bencana.

Oleh karena itu, kata Dwikorita,  perlu dilakukan langkah-langkah kongkret dan terkoordinasi di dalam suatu "Sistem Mitigasi Bencana Gempabumi yang berkelanjutan" yang telah terbangun dengan Koordinasi BNPB. 

Menurut Dwikorita, demi menjaga keselamatan warga masyarakat di daerah rawan gempabumi, dengan melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama Bandan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) /Pemerintah Daerah,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan,  BMKG, BIG, LIPI,  KKP,  Basarnas, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait, dan yang terpenting adalah partisipasi warga masyarakat.

Namun sistem mitigasi tersebut masih perlu lebih diefektifkan lagi,  terutama untuk edukasi publik dan gladi evakuasi secara rutin, dengan penyiapan rencana kontinjensi terpadu antar pihak/lembaga.

"Pengetatan dan pengawasan dalam penerapan ‘building code dan penataan ruang di daerah rawan gempa perlu dilakukan, dengan mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi tahun 2017’ yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR dengan dukungan para pakar gempa bumi," kata Dwikorita. (dade)