 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim: perlu data yang akurat. (Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com) |
NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan meski sekolah madrasah
pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Agama, tapi kalau memang perlu
bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap memberikan bantuan. “Sebagai kepala
daerah, kita siap memberikan bantuan demi kemajuan pendidikan bagi rakyat,”
ujar Wahidin Halim, Kamis (14/9/207).
Hal itu disampaikan Gubernur Banten saat rapat paripurna DPRD Banten atas
jawaban sejumlah fraksi di gedung DPRD, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP-3B), Kota Serang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Asep
Rahmatullah dan dihadiri para anggota dewan.
Prinsipnya, kata Wahidin Halim, jangan sampai anak-anak yang ada di Banten
ini tidak mendapat pendidikan yang layak meski belajar di madrasah. Sebagian
orangtua di Banten ini memasukkan anaknya untuk bersekolah di madrasah.
“Bagi saya, tidak perlu ada perbedaan apakah di sekolah umum atau di
madrasah. Nah, kalau madrasah memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi
Banten dan dananya ada, harus diberikan. Namun, setiap bantuan yang diberikan
harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Wahidin mengingatkan.
Mengenai pemberian insentif kepada guru honorer atau guru tidak tetap
tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
Provinsi Banten, kata Wahidin, sekarang ini baru selesai pendataan sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
“Belum bisa disiapkan dananya, kalau datanya belum ada. Dengan selesainya
pendataan, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran baru nantinya bisa diberikan
kepada mereka uang insentif. Data yang akurat untuk mengeluarkan dana dari APBD
menjadi penting,” ucap Gubernur.
Selain masalah pendidikan, banyak hal yang disampaikan Gubernur pada rapat
paripurna tersebut. Mengenai Bank Banten pun dikemukan oleh Gubernur yang
sekarang ini masih dalam petanaan dan audit.
“Pengelolaan Bank Banten masih dalam kajian karena banyak persoalan yang
harus ditata kembali. Kantor Bank Banten berkedudukan di Jakarta pun perlu
perhataian karena harus mengeluarkan dana sebesar Rp 30 miliar. Begitu juga
dengan biaya operasional Bank Banten diketahui membutuhkan Rp 105 miliar tapi
yang sudah dikeluarkan Rp 135 miliar,” ungkap Wahidin.
Gubernur Banten mengatakan Bank Banten sekarang ini membutuhkan dana
keseluruhan sekitar Rp 600 miliar tapi dana yang tersedia baru sekitar Rp 120
miliar. Nah, apakah Pemerintah Provinsi Banten perlu menyuntik dana untuk
keperluan Bank Banten, nanti dapat diputuskan setelah semua perhitungan
selesai.
“Saya kira khusus untuk Bank Banten ini kita tidak perlu tergesa-gesa dalam
mengucurkan dana,” ujar Wahidin. (ril)
0 Comments