Berita Terkini

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Uang Jasa Layanan Distop, Pegawai Honorer RSUD Banten Lapor Kepada Gubernur

Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan pegawai honorer RSUD Banten:
kinerja ikut menurun karena uang jasa layanan distop.
(Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com)   
NET  – Pegawai honorer RSUD Banten datang mengadukan nasibnya  kepada Gubernur Banten H. Wahidin Halim di rumah dinas Jalan Achmad Yani, Kota Serang , Selasa (15/8/2017) malam. Mereka mengeluhkan berbagai hal antara lain belum dibayarkan uang  jasa layanan oleh manajemen.

Pegawai yang datang malam itu sekitar 35 orang mewakili 563 pegawai honorer yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Banten di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Mereka itu terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, perawat, apoteker, bidan, petugas laboratorium, dan lainnya.

“Sejak Januari 2017 ini, jasa layanan tidak dibayarkan oleh manajemen karena distop oleh Dinas Kesehatan,” ujar Ade Firmansyah, yang sehari-hari bertugas sebagai perawat.

Awalnya,kaa Ade, RSUD berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak Januari 2017. Adanya perubahan tersebut sehingga harus ada surat keputusan (SK)  yang baru. “Informasi yang kami terima, Dinas Kesehatan belum mengucurkan uang jasa layanan karena bagian hukum belum menyelesaikan pembuatan surat keputusan untuk perubahan tersebut,” tutur Ade.

Pegawai honorer lainnya, Sony menjelaskan setelah berubah menjadi BLUD  jasa pelayanan bagi pegawai honorer rumah sakit  berasal dari pasien Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan dan pasien umum. Guna mengeluarkan uang jasa layanan tersebut harus diterbitkan SK oleh Inspektorat.

Selain itu, kata Sony, uang jasa layanan pun bisa berasal dari pasien yang datang berobat dengan berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Uang jasa layanan SKTM sejak Januari 2017 dibagi menjadi tiga yakni untuk Dinas Kesehatan, RSUD Banten, dan RSUD Malingping.

“Nah, uang jasa layanan yang berasal dari SKTM pun belum dikeluarkan. Kami  terima honor tidak sampai Rp 1 juta karena uang jasa layanan tidak ada. Akibatnya, sekarang ini menjadi timbul hutang bagi setiap pegawai honor yang uang dierima setiap bulan tidak mencukupi. Ini bisa menghambat kinerja kepada pasien,”  ungkap Sony.

Oleh karena itu, kata Agus, pegawai honor lainnya, berharap kepada Gubernur Banten dapat menyelesaikan persoalan yang ada di RSUD Banten. “Jangan biarkan kami bekerja dalam kondisi yang tidak menentu Pak Gubernur,” ucap Agus.

Menanggapi pengaduan pegawai honorer tersebut, Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan agar pegawai RSUD Banten tetap bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap semua pasien yang datang. “Layanani semua pasien yang datang ke RSUD Banten dan jangan ada yang ditolak,” jelas Gubernur.

Gubernur mengatakan bila kinerja seluruh  pegawa baik yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun honorer di RSUD Banten bagus  akan meningkatkan jumlah pasien yang datang berobat. Bila jumlah pasien yang datang berobat terus meningkat tentunya jasa layanan akan ikut meningkatkan pula.

“Ini yang lebih penting, berikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Kalau kita sakit tapi tidak mendapat pelayanan yang baik, tentu mengecewakan. Saya minta pegawai honorer jangan ada mengecewakan pasien. Ingat pasien semakin banyak jumlahnya, uang jasa lainnya semakin besar,” ujar Gubernur Wahidin.

Mengenai uang jasa layanan belum dikeluarkan, kata Gubernur, nanti pimpinan RUSD, Dinas Kesehatan, Inspektorat akan dipanggil untuk menjelaskan persoalan ini. “Insya Allah dalam waktu dekat ini akan selesai. Saya minta kepada kalian semua, jangan ada yang korupsi dalam menjalankan tugas di RSUD,” tutur Gubernur (ril)      


Post a Comment

0 Comments