![]() |
Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan pegawai honorer RSUD Banten: kinerja ikut menurun karena uang jasa layanan distop. (Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com) |
NET – Pegawai honorer RSUD Banten datang
mengadukan nasibnya kepada Gubernur
Banten H. Wahidin Halim di rumah dinas Jalan Achmad Yani, Kota Serang , Selasa
(15/8/2017) malam. Mereka mengeluhkan berbagai hal antara lain belum dibayarkan
uang jasa layanan oleh manajemen.
Pegawai yang
datang malam itu sekitar 35 orang mewakili 563 pegawai honorer yang bekerja di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten di
Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya,
Kota Serang. Mereka itu terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, perawat,
apoteker, bidan, petugas laboratorium, dan lainnya.
“Sejak Januari
2017 ini, jasa layanan tidak dibayarkan oleh manajemen karena distop oleh Dinas
Kesehatan,” ujar Ade Firmansyah, yang sehari-hari bertugas sebagai perawat.
Awalnya,kaa Ade,
RSUD berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak Januari 2017.
Adanya perubahan tersebut sehingga harus ada surat keputusan (SK) yang baru. “Informasi yang kami terima, Dinas
Kesehatan belum mengucurkan uang jasa layanan karena bagian hukum belum
menyelesaikan pembuatan surat keputusan untuk perubahan tersebut,” tutur Ade.
Pegawai honorer
lainnya, Sony menjelaskan setelah berubah menjadi BLUD jasa pelayanan bagi pegawai honorer rumah
sakit berasal dari pasien Badan Penyelenggara
Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan dan pasien umum. Guna mengeluarkan uang jasa
layanan tersebut harus diterbitkan SK oleh Inspektorat.
Selain itu, kata
Sony, uang jasa layanan pun bisa berasal dari pasien yang datang berobat dengan
berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Uang jasa layanan SKTM sejak
Januari 2017 dibagi menjadi tiga yakni untuk Dinas Kesehatan, RSUD Banten, dan
RSUD Malingping.
“Nah, uang jasa
layanan yang berasal dari SKTM pun belum dikeluarkan. Kami terima honor tidak sampai Rp 1 juta karena
uang jasa layanan tidak ada. Akibatnya, sekarang ini menjadi timbul hutang bagi
setiap pegawai honor yang uang dierima setiap bulan tidak mencukupi. Ini bisa
menghambat kinerja kepada pasien,”
ungkap Sony.
Oleh karena itu,
kata Agus, pegawai honor lainnya, berharap kepada Gubernur Banten dapat
menyelesaikan persoalan yang ada di RSUD Banten. “Jangan biarkan kami bekerja
dalam kondisi yang tidak menentu Pak Gubernur,” ucap Agus.
Menanggapi
pengaduan pegawai honorer tersebut, Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan
agar pegawai RSUD Banten tetap bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik
terhadap semua pasien yang datang. “Layanani semua pasien yang datang ke RSUD
Banten dan jangan ada yang ditolak,” jelas Gubernur.
Gubernur
mengatakan bila kinerja seluruh pegawa
baik yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun honorer di RSUD Banten bagus akan meningkatkan jumlah pasien yang datang
berobat. Bila jumlah pasien yang datang berobat terus meningkat tentunya jasa
layanan akan ikut meningkatkan pula.
“Ini yang lebih
penting, berikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Kalau kita sakit tapi
tidak mendapat pelayanan yang baik, tentu mengecewakan. Saya minta pegawai
honorer jangan ada mengecewakan pasien. Ingat pasien semakin banyak jumlahnya,
uang jasa lainnya semakin besar,” ujar Gubernur Wahidin.
Mengenai uang
jasa layanan belum dikeluarkan, kata Gubernur, nanti pimpinan RUSD, Dinas
Kesehatan, Inspektorat akan dipanggil untuk menjelaskan persoalan ini. “Insya
Allah dalam waktu dekat ini akan selesai. Saya minta kepada kalian semua,
jangan ada yang korupsi dalam menjalankan tugas di RSUD,” tutur Gubernur (ril)
0 Comments