 |
| Para pengurus MRI saat melakukan pertemuan. (Foto: Dade, Tangerangnet.com) |
NET - Sesuai kesepakatan bersama
dalam pertemuan terbuka Musyawarah Rakyat Indonesia menuju Gerakan Indonesia
Merdeka, Kamis, 4 Mei 2014, Presidium Organisasi akan langsung menindak lanjuti
dengan memulai perang dengan musuh-musuh rakyat soal reklamasi adalah makar.
"Kami menyebutnya Perang
Reklamasi. Namun perang yang kita lakukan adalah melalui perang hukum, politik
dan diplomasi. Ini adalah sebuah metode dan aksi perang yang bagi kami adalah
perang bermartabat dan beradab. Pergerakan ini langsung saya pimpin sebagai
komandan pergerakan," ujar Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia
(MRI) Yudi Syamhudi Suyuti, Sabtu (6/5/2017).
Presidium MRI, kata Yudi, bersama
beberapa pergerakan seperjuangan akan bekerjasama untuk memenangkan cita-cita
kedaulatan rakyat banyak dan masyarakat pribumi. Proyek reklamasi Teluk Jakarta
ini menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sejak Indonesia merdeka. Namun hal
ini karena para pemodal, aktor intelektual dan para pelakunya melakukan 4 hal
kejahatan mendasar, yaitu makar, korupsi, penjajahan dan perusakan lingkungan
dengan misi aneksasi sekaligus membuka pintu penjajahan Cina (RRC).
"Kami akan memulai dengan
melaporkan persoalan ini ke Komnas HAM pekan depan, bersamaan dengan laporan ke
United Nations (PBB) dan selanjutnya kita teruskan pelaporan ke
institusi-institusi terkait. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang semata-mata
demi kepentingan rakyat banyak dan kedaulatan nasional," ujarnya.
Posisi MRI di sini adalah sebagai
kumpulan rakyat pemilik tanah, air, udara dan negara yang sah sesuai
hukum-hukum adat, konstitusi dan hukum-hukum internasional. Ada beberapa pihak
yang akan diperangi dalam perang ini, para Mafia Cina, Jokowi, Ahok beserta
alat-alat kekuasaannya yang merupakan agen-agen imperialis besar Cina (RRC)
untuk kepentingan Imperialisme, kata Yudi.
"Sehingga pekerjaan ini,
kami akui adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, namun tidak juga
terlalu sulit untuk dapat diselesaikan," ungkap Yudi.
Persoalan yang diperjuangkan ini,
kata Yudi, sejalan dengan program politik Anies-Sandi, Gubernur-Wakil Gubernur
DKI Terpilih, meskipun masyarakat Jakarta Utara telah mempelopori perlawanan.
Tentu MRI bisa saja bersinergi dengan Pemerintah Ibu Kota nantinya setelah
Gubernur-Wakil Gubernur dilantik.
"Penolakan reklamasi telah
lama diperjuangkan rakyat, ada kaum nelayan,aktivis lingkungan hidup dan
kelompok-kelompok masyarakat banyak. Kami pikir, rakyat harus mengetahui bahwa
proyek reklamasi teluk Jakarta berskala lokal, nasional dan internasional yang
berada dalam satu kerangka mission. Selain itu, bagi kami, Perang Reklamasi ini
adalah pintu besar untuk kembalinya kedaulatan di tangan rakyat. Termasuk
mendorong diadakannya Sidang Istimewa dan mengganti Rezim Jokowi secara
konstitusional," kata Yudi. (dade)
0 Comments