 |
| Isi tuntutan warga yang disampaikan kepada PT AP-II. (Foto: Man Handoyo, TangerangNet.Com) |
NET - Warga Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten, yang lahan dan rumahnya akan dibebaskan oleh PT
Angkasa Pura (AP-II) untuk kepentingan pembangunan landasan pacu 3 di
Bandara Soekarno Hatta (BSH), merasa
kecewa. Pasalnya, mediasi yang dilakukan
sepanjang hari, Senin (20/3/2017) dengan
pihak tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal.
"Dari delapan tuntutan yang kami ajukan
kepada pihak PT AP-II, hanya dua point
saja yang bisa mereka bahas, yaitu soal pemberian pelatihan dan peningkatan
sumber daya manusia, agar warga sekitar bisa bekerja di BSH," ujar Ingkil, Kepala Desa, Rawarengas, seusai
melakukan mediasi.
Sedangkan mengenai ketentuan harga pembebasan
lahan dan rumah, PT AP II, selaku pengelola Bandara Internasional tersebut belum bisa memenuhi. Dan meminta waktu untuk
berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Perhubungan.
"Yang jelas, pihak PT AP-II belum bisa menjawab
tuntutan harga yang disampaikan oleh warga. Dengan alasan kewenangan itu ada di
tangan kantor jasa penilai publik (KJPP)," tutur Ingkil.
Oleh karenanya, kata dia, PT AP- II meminta untuk
melakukan pertemuan kembali dengan warga pada Kamis (30/3/2017) mendatang,
dengan agenda pembahasan penilaian dari KJPP. Di dalam pertemuan tersebut, mereka juga akan menghadirkan Pemerintah
Provinsi Banten.
"Dalam pertemuan nanti, mereka akan melibatkan Pemerintah Provinsi Banten
untuk menjembatani persoalan ini," kata dia.
Di antara
tuntutan warga dalam pertemuan tersebut yaitu, meminta ganti rugi tanah
antara Rp 3-6 juta per meter. Sedangkan harga bangunan di atas tanah tersebut
berkisar Rp 4- 7 juta per meter. Selain itu, bagi masyarakat yang mempunyai
bangunan tetapi tidak mempunyai tanah, harus tetap dibayar langsung kepada pemilik
rumah atau bangunan tanpa terkecuali, baik di tanah orang lain, maupun di tanah
Pemerintah.
Adapun lahan di Desa Rawarengas yang terkena imbas
proyek pembangunan landasan pacu 3 tercatat sebanyak 1.300 bidang dengan luas
70 hektare. Dengan dihuni sebayak 2.000 kepala keluarga. Sementara itu,
Direktur Utama PT AP-II, Muhammad Awaludin, seusai pertemuan tertutup itu tidak
dapat dimintai keterangan, karena lansung meniggalkan lokasi. (man)
0 Comments