Nata Irawan Dilantik Mendagri Jadi Penjabat Gubernur Banten

Baca Juga

Mendagri Tjahjo Kumolo menyematkan tanda penjabat
kepada Nata Irawan sebagai Penjabat Gubernur Banten.
(Foto: Istimewa)  

NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Penjabat GubeFotornur Banten, Papua Barat, dan Gorontalo. Tjahjo meminta para penjabat gubernur yang sebelumnya pelaksana tugas (Plt) memastikan suksesnya pelaksanaan pilkada tahun 2017.

Pelantikan penjabat gubernur itu merupakan mandat Presiden Jokowi kepada Mendagri berdasarkan Keppres. Ketiga penjabat gubernur yang dilantik adalah Dirjen Bina Pemberdayaan Masyarakat Desa Nata Irawan sebagai Penjabat Gubernur Banten. Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Eko Subowo sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakhrulloh sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.

"Ketiganya akan bertugas hingga ada keputusan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada 2017 di daerah masing-masing," tutur Tjahjo.

Penjabat gubernur, kata Tjahjo,  memiliki dua tugas pokok yakni mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan, yang kedua, lebih khusus lagi, menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Februari 2017. "Ketiga penjabat gubernur itu membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang lebih efektif untuk mempercepat reformasi birokrasi dan otonomi daerah," ujar Tjhajo, Senin (30/1/2017), di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Mendagri mengungkapkan unsur pimpinan daerah bukan semata-mata gubernur dan jajaran pemerintahan, namun ada jajaran aparatur negara yang lain untuk kemudian diajak berkoordinasi. “Saya harapkan para penjabat dalam bertugas selalu berkoordinasi secara rutin mencermati gelagat dan dinamika agar pembangunan dalam upaya percepatan pembangunan. Harus terus dikoordinasikan bersama forum pimpinan daerah,” tutur Tjahjo.

Parameter kesuksesan Pilkada, Mendagri, sebagai tugas para penjabat gubernur dapat dilihat dari partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 sebanyak 74 persen dan pada tahun ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin angka partisipasi masyarakat mencapai 77 persen. Selain itu, tidak adanya politik uang dan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) juga menjadi tolok ukur kesuksesan Pilkada.

Menurut Tjahjo, hal ini untuk persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, tidak ada politik uang, dan koordinasi dengan Forpimda dan KPU di daerah serta Panwas untuk melawan politik uang. “Jaga netralitas PNS. Tidak memihak, tidak kampanye, tidak pakai atribut, tidak pakai fasilitas negara agar berjalan demokratis, jurdil (jujur dan adil-red). Masyarakat memilih pemimpin yang amanah,” ujar Tjahjo berharap.

Tjahjo  yakin penyelenggaraan Pilkada 2017 di 101 daerah di Indonesia akan berjalan lancar, dan koordinasi lintas instansi juga sudah dilakukan untuk mengamankan jalannya Pilkada. "Upaya koordinasi dengan Polri hingga rapat pimpinan (Rapim) Polri dalam upaya  mengamankan Pilkada serentak. Rapim TNI juga sudah dilaksanakan. Termasuk rakor KPU se-Indonesia dan Bawaslu se-Indonesia, serta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan deteksi sesuai instruksi Presiden," ungkap Tjahjo. (dade)