 |
| Kapolri dan Panglima sepakat Jakarta, aman. (Foto: Dade, TangerangNET.Com) |
NET - Apel Kesiapsiagaan
Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak 2017 digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Apel diikuti 4000 unsur TNI,
Polri, dan Satpol PP ini dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Keduanya memberi
amanat kepada pasukannya terkait pengamanan jelang Pilkada.
Sedangkan pasukan yang
disiapkan berjumlah 18.000 personil yang tersebar siap digerakkan dengan perlengkapannya
untuk mengamankan pesta demokrasi di 101 wilayah. Untuk personel Kostrad yang terlibat
di dalam apel bersama di Monas adalah 5 Satuan Setingkat Kompi (SSK) di antaranya
3 SSK dari Batalyon Infanteri Para Raider 328 Kostrad, 1 SSK dari Batalyon
Arhanud 1 Kostrad dan 1 SSK Batalyon Kavaleri 1 Kostrad.
Sementara itu, apel tersebut
turut dihadiri Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Wakil Kapolri Komjen Polisi
Syafruddin, perwakilan Badan Intelijen Negara, Pelaksana Tugas Gubernur DKI
Jakarta Soemarsono, dan pejabat TNI dan Polri.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo dalam arahannya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mengerahkan
tenaga maksimal untuk menghadapi demonstrasi yang marak jelang Pemilihan Kepala
Daerah serentak 2017.
Jika situasi dianggap tak
terkendali dan muncul tindakan anarkistis, maka prajurit TNI diminta tak segan
menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan. "Ini adalah perintah
Panglima pada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat pada
dirimu, jangan ragu lakukan itu," ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Dengan demikian, kata Jenderal Gatot,
massa bisa efektif dan merasa nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun, jika
tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, maka perlu ada tindakan
keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.
“Apabila demo meningkat jadi
anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan
sampai terkena dampak. Oleh karena itu, saya yakin kamu tidak akan dipenjarakan
karena sebagai saksi. Karena Panglima TNI yang memberikan perintah, sudah
menjadi tugas TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan
aman,” tuturnya.
Panglima meyakini jumlah pendemo jauh lebih kecil
dibandingkan masyarakat di luar yang keamanannya bisa terancam oleh sekelompok
orang. Khusus prajurit TNI, jangan ragu lakukan itu, lindungi rakyatmu, jangan
ragu karena kamu adalah prajurit TNI yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan
Sapta Marga dalam membela ideologi negara dan Pancasila.
TNI tidak akan mentolerir
gerakan yang ingin memecah belah bangsa dengan politisasi dan SARA. "Pada
kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan
masyarakat untuk berunjuk rasa dengan damai dan tenang," ungkap Gatot.
Sementara itu, Kapolri Jenderal
Pol Tito Karnavian, TNI dan Pori dituntut menyusun langkah guna mengatasi
konflik. Apalagi dalam tahap kampanye berpotensi terjadi gesekan bahkan
pelanggaran hukum antara pasangan calon dan para pendukung. Itu semua sudah
diatur dalam UU (undang-undang) tentang Pilkada dan semua aturan main diatur,
tentunya ikuti tata cara ini.
"Penyampaian pendapat di
muka umum dalam UU diatur. Dalam dokumen PBB disebutkan penyampaian pendapat
adalah hak warga negara yang punya kebebasan berekpresi. Kapolri mengatakan,
ada batasan dalam menyampaikan pendapatan dengan menghargai hak asasi orang
lain," ucap Tito.
Hak untuk mobilitas dan
aktivitas warga, kata Tito, juga harus dihormati. Jaga ketertiban umum. Ketiga
patuhi aturan moral dan etika saat orasi tidak boleh mengganggu etika dan
moral. Dalam UU Penyampaian Pendapat kata Jenderal Pol Tito Karnavian, tidak
boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Polri dan TNI punya doktrin sama
bagi kita kesatuan bangsa adalah mutlak.
"Oleh karena itu, apel ini
juga untuk menyamakan persepsi TNI dan Polri, kalau ada perbedaan pendapat mari
selesaikan dengan solusi konstruktif di antara kita. Di Polri sendiri jangan
ada perbedaan pendapat. Segera bangun dan jaga hubungan solid dan penuh
persaudaraan juga dengan TNI," ujarnya.
Apel tersebut menunjukkan bahwa
TNI dan Polri kompak untuk mempertahankan keamanan Indonesia dalam menghadapi
berbagai ancaman jelang Pilkada, apel ini juga persiapan terakhir. “Saya harap
kita persiapkan fisik dan psikis untuk hadapi event ini. Kita berpegang aturan
UU. Oleh karena itu, TNI dan Polri dituntut selain netral, juga mampu menyusun
langkah keamanan. Petakan kerawanan konflik, tangani dengan cara persuasif
hingga represif," ungkap Tito. (dade)
0 Comments