 |
| Talang air bocor ikut membuat genangan air. (Foto: Istimewa) |
NET – Dampak dari
tergenang air di Terminal 3 Ultimate, Bandara Seokarno Hatta, Minggu (14/8/2016)
dinilai merusak citra bangsa. Bandara yang
baru saja diresmikan pada Selasa (9/8/2016) lalu, uang triliunan rupiah milik negara
seakan sirna seketika, hanya sekejap dibanjiri air dan sirna sudah kebanggaan itu, kini menjadi hal
yang memalukan.
Pernyataan
tersebut disampaikan oleh juru bicara Komite Nasional Jokowi (Kornas-Jokowi),
Akhrom Saleh kepada wartawan, Senin (15/8/2016), di Jakarta.
"Dengan
adanya kejadian di atas, maka pada akhirnya menjadi multiefek kegaduhan seperti
tertundanya penerbangan (delay) pada tanggal (15/8) Jakarta-Manado Garuda Indonesia
Airlinea, Manifes data penumpang kosong, pilot tidak menandatanginya sehingga
penerbangan menjadi ilegal,” tutur Akhrom.
Menurut Akhrom,
hal itu pun jadi tanda tanya besar kenapa pilot berani terbang tanpa tanda
tangan? Pemindahan gate sesukanya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
kepada penumpang sehingga membuat penumpang resah, serta menyebakan juga antrean
panjang, bandara masih terlihat kotor dan berdebu. Ini sangat mengganggu kesehatan
dan kenyamanan penumpang karena proyek masih berlangsung. Kemudian yang paling
riskan adalah keamanan Terminal 3 sangat minim yang dapat menyebabkan mudahnya
diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, kata Akhrom, efek lalai dan
tidak cermatnya para pemangku kebijakan serta operator lapangan sehingga menyebabkan
kegaduhan di Terminal 3 Ultimate. Siapakah yang bertanggung jawab akan semua
hal ini? Tentunya patut diduga Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura II
sebagai pemangku kebijakan dan operator harus diaudit dan diminta pertanggung
jawabannya, sehingga segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan maksimal
hasilnya.
Akhrom mengatakan
kejadian yang menimpa Terminal 3 Ultimate tidak hanya merugikan keuangan
negara, melainkan juga telah merusak harga diri bangsa sebagai chandra dimuka
Suatu Negara. "Alasan yang disampaikan oleh Humas Angkasa Pura II bukanlah
sebuah alasan melainkan mencari kambing hitam saja agar dapat mengalihkan
penyebab utamanya. Bila penyebabnya drainase yang tersumbat kenapa tidak dari
awal pembangunannya dikontrol secara signifikan, toh ini bukan Airport
percobaan melainkan garda terdepan sebuah bangsa," ujarnya.
Komite Rakyat
Nasional-Jokowi, kata Akhrom, meminta kepada aparatur penegak hukum yang
berwenang seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi-red), BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan-red), Kejaksaan Agung dan Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk
memanggil Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Angkasa Pura II, untuk
dimintai keterangannya. Hal ini mengetauhi apa penyebab kejadiaan tersebut,
apakah human eror atau bahkan diduga terjadinya kebocoran anggaran negara. Hal
ini agar publik dan masyarakat Indonesia tidak menjadi bertanya-tanya apa
penyebabnya.
"Apabila hal
ini tidak ditanggapi dengan serius maka, kami tidak akan sungkan-sungkan
melakukan gerakan massa rakyat turun ke jalan,
serta tak luput juga kami akan terus menuntut, meminta pihak berwenang
agar melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura
II," ucap Akhrom mengancam. (dade)
0 Comments