Jimi Silalahi: dapat menyesatkan. (Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com) |
NET – Dewan Pers tidak
akan merekomendasi nama media yang mirip dengan nama institusi Pemerintah
seperti KPK, Tipikor, Buser, Intel, dan sejenisnya. “Nama media yang mirip
lembaga Pemerintah tersebut dapat menyesatkan masyarakat,” ujar Jimi Silalahi,
anggota Dewan Pers di Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ciputat, Kota Tangerang (Tangsel), Selasa
(24/11/2015).
Hal itu disampaikan
Jimi Silalahi yang tampil sebagai nara sumber pada acara pelaksanaan Bimbingan
Teknis Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika, Pemerintah Kota Tangsel. “Nama media yang mirip dengan nama lembaga
Pemerintah diduga sengaja menyesatkan masyarakat,” tutur Jimi.
Oleh karena itu, kata
Jimi, bila ada media yang memiliki nama seperti yang disebutkan di atas harap
diganti. Sebab, bila tetap digunakan nama tersebut, Dewan Pers tidak akan merekomendasikan
menjadi media resmi yang diakui.
“Saya pikir pemilik media tersebut tidak perlu untuk mempertahankan nama-nama yang mirip
tersebut,” tutur Jimi.
Selain itu, kata Jimi,
dalam penyajian pemberitaan baik televisi, media cetak, dan online masih
terjadi hal yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Sebagai tanggung
jawab kepada masyarakat, sebaiknya pengelola media dalam menyajikan berita
hendaknya berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik.
Kepada masyarakat,
Jimi meminta bila ada masyarakat merasa dirugikan dalam pemberitaan dapat
melaporkan kepada Dewan Pers. “Dewan Pers sekarang berbeda dengan yang dulu.
Dewan Pers sekarang tugasnya melindungi seluruh rakyat Indonesia termasuk insan
pers,” ucap Jimi.
Menurut Jimi,
kemerdekaan pers itu bukan hanya milik insan pers saja tapi adalah milik
seluruh rakyat Indonesia . Bahkan pers dalam menjalankan tugasnya diminta peran
serta masyarakat untuk mengawasi. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 17
Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Sementara itu, Fajri
Budi nara sumber lainnya mengatakan pertumbuhan media online di Indonesia akan
berkembang pesat. Meski pada 2002 media online yang didirikan oleh pemodal kuat
sempat mengalami hambatan dan bahkan penurunan.
0 Comments