SOROT TANGERANG- Masalah pendidikan menjadi titik perhatian khusus bagi wakil rakyat di Kota Tangerang. Oleh karena selama ini Pemerintah Kota Tangerang belum memberikan porsi yang sama kepada warganya. Warga yang bersekolah di sekolah negeri mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Atas (SLA) diberikan secara gratis sedangkan di sekolah swasta, warga harus membayar.
Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi minta kepada ekskutif agar mulai pada 2015 bisa memberikan pendidikan gratis kepada warga yang bersekolah di sekolah swata. “Saya minta kepada ekskutif untuk menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan bila seluruh murid yang bersekolah di sekolah swasta di Kota Tangerang didanai Pemda,” ujar Suparmi kepada SOROT TANGERANG, di ruang kerjanya, Rabu (17/12).
Suparmi yang wanita pertama memimpin dewan di Kota Tangerang itu menjelaskan ekskutif harus menghitung mulai dari jumlah murid SD, SMP, dan SLA dan jumlah sekolah. Setelah diketahui jumlah murid seluruhnya akan diketahui berapa biaya yang diperlukan. Dari sini akan diketahui berapa besar dana yang harus disediakan untuk membiayai warga Kota Tangerang yang bersekolah di sekolah swasta.
“Hasil kajian tersebut kemudian dirumuskan lalu disampaikan kepada dewan untuk dibahas. Saya fikir, Pemda akan mampu membiayai itu semua. Pada 2015 ini warga bersekolah di swasta sudah bisa dibebaskan dari kewajiban pembayaran uang sekolah,” harap Suparmi dari Fraksi PDIP itu.
Selain masalah pendidikan, dewan juga memberikan perhatian terhadap kesehatan. Meskipun sudah ada program dari Pemerintah Pusat, Pemda Kota Tangerang pada 2015 tetap menjalakan program kesehatan Multiguna, yang sudah berjalan selama ini.
“Pada tahun anggaran 2015 ini, dewan sudah menyetujui peningkatan penyediaan anggaran untuk kesehatan warga dari usulan Rp 70 miliar menjadi Rp 101 miliar,” papar Suparmi dengan senyum.
Warga Kota Tangerang selain mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga dilayani di 32 rumah sakit swasta. “Rumah swasta yang melayani warga itu, karena RSUD belum mampu menangani secara langsung atau pelayanan RSUD masih terbatas. Oleh karena itu, kita tingkatkan usulan Rp 31 miliar lagi, menjadi Rp 101 miliar,” tandas wanita yang merasa bahagia duduk sebagai ketua dewan tersebut. (syafril elain)
0 Comments