 |
| Dokter Tifa dan dua advokat pendamping: Dr Aini dan Dr (C) Bunga K. Mastha di ruang tunggu PN Jakarta Timur. (Foto: Istimewa) |
“Yang ditunjukkan dalam persidangan adalah itu adalah KHS (Kartu Hasil Studi) bukan transkrip nilai yang kami minta. Sedangkan kami punya bukti kelulusan sarjana Kehutanan UGM pada tahun yang sama dilengkapi dengan transkrip, berbeda dengan yang dinyatakan oleh Saudara Joko Widodo lulus,” ujar dokter Tifa seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno No. 1, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, pada Kamis (5/11/2026).
Dokter Tifa yang didampingi sejumlah advokat tampil pada sidang di pengadilan sebagai terdakwa dengan tuduhan perbuatan fitnah ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi pelapor yakni Joko Widodo.
Pada sidang tersebut majelis hakim dipimpin oleh Christina Endrawati, SH MH dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar, SH MH dan Mathilda Chrystina Katarian, SH MH serta tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) antara lain: Nuli Nali Murti, SH MH, Citra Sagita Sudadi, SH, Aji Rahmadi, SH MH, dan Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, SH MH. Sedangkan dokter Tifa didampingi oleh tim advokat yakni Drs. Abdullah Al Katiri, SH MBA sebagai koordinator.
Dokter Tifa mengatakan ditemukan barang bukti Joko Widodo masih janggal kuliahnya. Oleh karena ada tiga semester yang hilang bahwa Joko Widodo tidak punya bukti mendaftar diri sebagai mahasiswa yakni pada semester 8, 9, dan 10, tidak ada KHS-nya dan tidak ada registrasinya.
“Jadi ada yang kosong dan ada pulang hilang. Berikutnya lagi ada yang janggal dari pernyataan beliau yang kemudian ditutupi bahwa peristiwa kuliah itu sudah terjadi 45 tahun yang lalu. Tapi mustahil mahasiswa Universitas Gadjah Mada melupakan hal-hal penting termasuk proses bagaimana skripsi itu terjadi,” ungkap dokter Tifa bersemangat.
Dokter Tifa mengaku sebagai alumni Universita Gadjah Mada tahu persis kapan memiliki kewajiban untuk skripsi, kapan memiliki untuk KKN (kuliah kerja nyata-red). Ini dikonfrontir oleh 300.000 alumni UGM yang lain.
“Bahwa sebelum KKN, kami sudah terlebih dahulu mengajukan proposal untuk skripsi dan proposal skripsi itu sudah diuji,” tutur dokter Tifa.
Menurut dokter Tifa, sangat mustahil setelah KKN baru mengajukan proposal skripsi karena sangat tidak mungkin secara waktu. Apalagi Joko Widodo mengaku lulus bulan November 1985 dan mengaku KKN pada Februari-Maret 1985 baru kemudian mengajukan proposal skripsi.
“Ini sangat tidak mungkin. Karena itu, sayang bahwa kami tidak diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk cross examination secara lebih mendalam. Kami kembali akan melakukan keberatan ke Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kejagung, Komisi III DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia,” ujar Tifa.
Rencana dokter Tifa melaporkan majelis hakim ke sejumlah instansi mendapat dukungan dari anggota Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT) Ikhwan Fahrojih dari LBH Advokasi Publik Pimpinan Pusat (AP PP) Muhammadiyah.
"Bagus hal itu dilakukan agar majelis hakim bertindak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim," tutur Ikhwan yang menjabat sebagai Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah.
Pada sidang itu, Joko Widodo membawa bukti berupa ijazah SD, SMP, SMA, sarjana. Bukti yang dibawa oleh Joko Widodo lantas diperlihatkan kepada majelis hakim, JPU, terdakwa, dan tim advokat.
Sidang dokter Tifa adalah sesi kedua yang dimulai usai maghrib atau pukul 18:00 WIB sedangkan sesi pertama pukul 09:00 WIB dengan terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo dengan agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan saksi pelapor Joko Widodo.
Setelah mendengarkan keterangan saksi Joko Widodo, Ketua Majelis Hakim Christina menunda sidang pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. (yit/pur)
0 Comments