 |
| Syafril Elain Rajo Basa. (Foto: Ist/koleksi pribadi SERB) |
HADIRNYA Joko Widodo (Jokowi) - Presiden Republik Indonesia (RI) ketujuh menjadi saksi pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026) mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan: kenapa kok baru sekarang ditunjukkan ijazah setelah sekian lama? Jokowi hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara atas tuduhan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo dan dokter Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.
Dari persidangan tersebut yang menarik bagi penulis tentang transkrip nilai sarjana yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Baik pada sidang Roy Suryo maupun pada sidang dokter Tifa, saksi Jokowi mengatakan tidak memiliki transkrip nilai sarjana. Jokowi mengaku menerima dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya ijazah tanpa dilengkapi transkrip nilai.
Nah, ini berkaitan dengan pengalaman penulis yang mulai kuliah pada 1980 masuk ke Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Penulis kuliah ketika mengalami dua sistem yang berbeda yakni Sistem Paket dan Sistem Kredit Semester (SKS).
Pada awal 1970-an, perguruan tinggi di Indonesia menggunakan Sistem Paket (atau sistem tingkat/sistem katering kurikulum). Ketika itu disebut sebagai Kurikulum Kaku (Paket). Mahasiswa harus mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditentukan oleh fakultas atau jurusan secara bersama-sama dalam satu angkatan.
Mahasiswa tidak memiliki keleluasaan untuk mempercepat atau memperlambat masa studi dengan memilih mata kuliah sendiri tiap semester. Jika satu mata kuliah tidak lulus, biasanya harus mengulang bersama angkatan di bawahnya atau mengikuti ketentuan ujian khusus.
Penilaian dan kenaikan kelas atau tingkat (misalnya dari tingkat 1 ke tingkat 2) ditentukan dari kelulusan satu paket utuh mata kuliah tahunan tersebut.
Jangka waktu kuliah mahasiswa ditentukan lulus dalam kurun lima tapi ada juga mahasiswa abadi alias tidak lulus-lulus. Jenjang pendidikan pada Sistem Paket secara berjenjang yakni sarjana muda dan setelah itu dilanjutkan menjadi sarjana penuh.
Waktu itu, penulis bertekad bulat menyelesaikan kuliah dalam waktu yang ditentukan yakni lima tahun. Namun apa daya kondisi keuangan tidak memungkinkan ketika itu, begitu sarjana muda diselesaikan dalam waktu 3 tahun 6 bulan, akan kerja. Faktanya mendapat tanda lulus Bachelor of Arts (BA) memasuki usia 4 tahun kuliah.
Pada sidang dengan terdakwa Roy Suryo, Jokowi ditanya oleh Gafur Sangaji, salah seorang pembela Roy Suryo, soal pendidikan berjenjang sarjana muda dan sarjana penuh. Jokowi menjawab tidak mengikuti.
Setelah menyandang gelar BA, penulis dengan percaya diri melamar pekerjaan sebagai jurnalis. Meski sudah menjadi jurnalis tetap melanjutkan kuliah pada tingkat 5. Namun, karena tugas sebagai jurnalis kesibukan cukup tinggi, akhirnya kuliah terhenti dan kembali back to campus pada Juli 1997 setelah surat kabar Harian Prioritas ditutup oleh Pemerintahan Orde Baru. Di koran milik Surya Paloh itulah penulis meniti karir sebagai jurnalis.
Ketika kembali ke kampus suana dan sistem pendidikan pun sudah berubah dari Sistem Paket menjadi SKS. Yang jelas, penulis diwajibkan mengambil dua semester untuk menyelesaikan kuliah agar menyandang sarjana. Singkat cerita, penulis selesaikan kuliah pada 1989. Setelah itu, mendapat lembaran ijazah dari IISIP Jakarta tanpa transkrip nilai sarjana. Kemudian, penulis kembali berkarir sebagai jurnalis.
Nah, pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jokowi juga mengaku hanya menerima lembaran ijazah tanpa transkrip nilai.
Rupanya antara penulis dan Jokowi ada persamaannya dan ada pula perberbedaan. Penulis selain meniti karir dalam bidang jurnalis ikut pula terjun sebagai penyelenggara Pemilu yakni sebagai komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kini menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dalam rentang waktu 2003-2013.
Seusai masa bakti sebagai penyelenggara Pemilu, penulis kembali ke kampus untuk kuliah bidang hukum. Penulis pun mendaftarkan diri ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) awal Januari 2014. Setelah mendaftar dengan memenuhi semua persyaratan, penulis menemui Kepala Program Studi (Kaprodi) FH UMT.
Kepada Kaprodi, penulis mengatakan tidak ingin mengambil semua mata kuliah yang diwajibkan FH UMT. Alasannya, penulis sudah pernah kuliah di IISIP Jakarta sebagai sarjana Ilmu Komunikasi. Penulis sebutkan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) dengan Ilmu Hukum adalah satu rumpun sebagai ilmu sosial sehingga ada mata kuliah sama.
Usulan penulis tersebut ternyta diterima oleh Kaprodi dengan syarat harus menyerahkan transkrip nilai sarjana. Waduh, penulis waktu kuliah di IISIP Jakarta, yang penting setiap mata kuliah lulus tak peduli berapapun nilainya. Begitu pula transkrip nilai sarjana tidak diberikan oleh kampus pun santai saja.
Namun apa daya, kini agar kuliah di FH UMT mendapat konversi mata kuliah, sesuai saran Kaprodi agar minta transkrip nilai sarjana ke kampus asal, pasti ada. Atas dasar saran Kaprodi tersebut, penulis pun bergegas ke Kampus IISIP Jakarta yang berlokasi di Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan. Meski antara kelulusan dan permintaan transkrip nilai sarjana, rentang waktunya sudah belasan tahun.
Sesampai di kampus IISIP bertemu dengan teman kuliah satu angkatan yang sudah menjadi dosen yakni Omar Abidin Gilang. Syarat mendapat transkrip nilai kata Omar bagi alumni, yakni harus mengajukan surat tertulis kepada rektor. Setelah surat diterima sekretariat IISIP, dalam tempo dua minggu datang kembali ke kampus untuk transkrip nilai.
Setelah dua minggu, penulis pun kembali kampus untuk mengambil transkrip nilai sarjana dan dapat. Kemudian transkrip nilai itu, penulis bawa untuk diserahkan ke Kaprodi FH UMT. Alhamdulillah dari transkrip nilai sarjana itu, mata kuliah yang penulis ambil disetujui untuk dikoversi. Artinya, dibebaskan tidak mengikuti kuliah sebanyak 23 SKS. Sekali lagi, alhamdulillah.
Nah, bila Jokowi benar tamat dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM bisa mendapatkan transkrip nilai sarjana. Perguruan tinggi negeri sekelas UGM, perguruan yang bergengsi itu, penulis yakin menyimpan arsip mahasiswa akan tersimpan dengan rapi dan baik.
Soalnya, hal terkait ijazah dan transkrip nilai tersebut diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
Peraturan tersebut disempurnakan regulasi sebelumnya, yaitu Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018. Di dalam aturan ini, setiap mahasiswa lulusan perguruan tinggi berhak mendapatkan tiga dokumen akademis utama yang saling melengkapi: yakni Ijazah sebagai Bukti pengakuan atas kelulusan dan pemberian gelar akademis.
Transkrip Nilai adalah dokumen resmi yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama proses pendidikan. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah Dokumen rekam jejak capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan.
Bila saja, transkrip nilai sarjana Jokowi itu hilang atau tidak ditemukan, penulis sarankan untuk datang ke Kampus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta untuk mendapatkan barang berharga tersebut. Bila Jokowi memang lulusan UGM, transkrip nilai sarjana tersebut pasti diberikan oleh pihak kampus dengan senang hati.
Bila tidak dapat, pembaca akan membayangkan ada apa di Pasar Pramuka Jakarta. Ampun. (***)
Penulis adalah anggota Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT)
Kota Tangerang, 8 November 2026
0 Comments