Pakar HTN Unkris: Permohonan PK Gibran Tak Bisa Hentikan Eksekusi Sidang Istimewa MPR

Baca Juga

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
(Foto: Istimewa)  

NET - Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menegaskan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diwacanakan oleh Gibran Rakabuming Raka - Wakil Presiden RI -  tidak menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa.

Pernyataan ini merespons langkah Gibran yang menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan berencana mengajukan permohonan PK atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta Dr. Teguh Satya Bhakti, SH MH memberikan pandangan hukum terkait wacana tersebut dari dua aspek utama.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Teguh menjelaskan  berdasarkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

"Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742," ujar Teguh dalam keterangan kepada wartawan, pada Rabu (11/11/2026).

Pelaksanaan Eksekusi Putusan

Teguh menjelaskan pengajuan permohonan PK pada prinsipnya tidak menunda atau menghentikan eksekusi atas suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dengan demikian, kata Teguh, permohonan PK yang diajukan tidak menghalangi MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa sebagai bentuk penegakan atas dua putusan badan peradilan tertinggi, yaitu:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Peringatan Kebuntuan Politik

Pria yang akrab disapa TSB ini mengingatkan MPR agar tidak membiarkan terjadinya kekosongan hukum maupun kekosongan politik (vacuum) akibat krisis konstitusional yang dibiarkan berlarut-larut. Pembiaran ini berpotensi memicu persoalan baru yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Teguh menilai Sidang Istimewa MPR telah menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak boleh ditunda lagi.

Desakan ini sejalan dengan dinamika di parlemen. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026 pada Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota fraksi partai politik menyuarakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti kedudukan hukum Gibran pascaputusan MK dan MA tersebut. (rls/pur)