Oleh: Radhar Tribaskoro
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden
Rusi Vladimir Vladimirovitch Putin.
(Foto: Istimewa)
DELAPAN kali tepuk tangan menyambut Presiden RI Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum di Vladivostok, Rusia, pada 3 September 2026. Menurut laporan ANTARA, sambutan itu muncul sepanjang pidato hingga sesi tanya jawab—termasuk ketika ia menegaskan politik luar negeri bebas aktif, menghubungkan pepatah Rusia dengan gotong royong, dan menjelaskan hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan dunia.
Di dalam negeri, gambarnya tidak selalu demikian. Pernyataan Prabowo tentang upah pengupas bawang, misalnya, justru menjadi sasaran pertanyaan, kritik, dan olok-olok di media sosial.
Bagaimana menjelaskan dua respons tersebut? Apakah Prabowo mendadak menjadi lebih cerdas ketika berada di luar negeri? Apakah masyarakat internasional melihat sesuatu yang gagal dilihat masyarakat Indonesia? Ataukah tepuk tangan dan cemooh sama-sama telah dibebani terlalu banyak makna?
Barangkali persoalannya dimulai ketika kita memperlakukan tepuk tangan sebagai sertifikat kecerdasan, dan cemooh sebagai bukti kebodohan. Keduanya merupakan reaksi. Keduanya belum tentu merupakan penilaian yang memadai.
Pertanyaan apakah Prabowo membaca teks tentu sah. Namun, pertanyaan itu perlu ditempatkan secara tepat.
Berpidato tanpa teks bukan jaminan berpikir tanpa kesalahan. Membaca naskah juga bukan bukti bahwa pembicara tidak memahami persoalan. Untuk seorang presiden, naskah yang diperiksa dengan baik justru dapat menjadi alat tanggung jawab: menjaga ketepatan angka, konsistensi kebijakan, dan kehati-hatian diplomatik.
Presiden tidak sedang mengikuti perlombaan hafalan. Ia sedang menyampaikan sesuatu yang dapat memengaruhi keputusan orang banyak.
Karena itu, ukuran yang lebih bermakna ialah apakah argumennya tersusun, apakah hubungan antar-gagasannya masuk akal, dan apakah ia mampu mempertahankan arah pemikirannya ketika mendapat pertanyaan. Bahkan pada ukuran tersebut, kita tetap perlu membedakan kualitas pidato sebagai produk komunikasi dengan kecerdasan individual orang yang menyampaikannya. Sebuah pidato resmi dapat merupakan hasil kerja bersama.
Dalam pidato Vladivostok, terdapat susunan gagasan yang layak diperhatikan. Prabowo mengubah cara memandang jarak geografis: Samudra Pasifik tidak diposisikan sebagai pemisah, melainkan penghubung ekonomi Indonesia dan Rusia. Dari sana, ia menjelaskan peluang memperkuat perdagangan dan konektivitas dengan kawasan Eurasia. Ini bukan sekadar ungkapan persahabatan; ada upaya menghubungkan geografi dengan pilihan kebijakan.
Ia kemudian menempatkan pembangunan dalam ukuran kehidupan sehari-hari: makanan bergizi bagi anak, pupuk dan harga yang layak bagi petani, pekerjaan bagi kaum muda, serta rumah dan listrik bagi keluarga. Pertumbuhan ekonomi, dalam argumen yang disampaikannya, harus menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih bermartabat, bukan tujuan yang berhenti pada angka.
Ketika moderator menanyakan keseimbangan hubungan Indonesia dengan Rusia dan negara-negara Barat, Prabowo menegaskan bahwa kerja sama dengan satu kelompok tidak ditujukan untuk melawan kelompok lain. Jawaban itu konsisten dengan prinsip nonblok yang dikemukakannya. Konsistensi ini patut dicatat, meskipun keberadaan sesi tanya jawab sendiri belum membuktikan bahwa seluruh jawabannya tanpa persiapan.
Dengan demikian, ada dasar untuk menghargai kualitas artikulasi politiknya. Tetapi melompat dari sana menuju kesimpulan bahwa seluruh kebijakannya pasti cerdas merupakan kesalahan penalaran.
Kecakapan mengartikulasikan arah tidak identik dengan kecakapan mewujudkannya. Yang pertama terlihat dalam pidato. Yang kedua harus diperiksa melalui keputusan, pelaksanaan, hasil, dan kesediaan memperbaiki kesalahan.
Dua panggung, dua ukuran
Ada perbedaan mendasar antara forum diplomatik dan ruang pertanggungjawaban domestik.
EEF mempertemukan pejabat, pemimpin bisnis, dan ahli dari berbagai negara. Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama. Dalam konteks itu, pesan mengenai persahabatan, konektivitas, dan peluang kerjasama memang relevan dengan tujuan pertemuan.
Tepuk tangan di forum semacam itu dapat mengandung berbagai arti: penghargaan terhadap gagasan, kesopanan kepada tamu, persetujuan atas suatu posisi, atau harapan terhadap kerjasama. Kita tidak dapat menentukan campurannya hanya dengan menghitung berapa kali tangan bertepuk.
Karena itu, menyimpulkan “dunia mengakui kecerdasan Prabowo” dari satu forum terlalu jauh. Sebaliknya, menyatakan bahwa seluruh penghargaan tersebut hanyalah basa-basi juga tidak adil.
Masyarakat domestik berada dalam hubungan yang berbeda dengan seorang presiden. Mereka bukan hanya calon mitra. Mereka adalah warga yang berhak menagih hasil.
Seorang peserta forum dapat menghargai uraian tentang ketahanan pangan. Seorang ibu di pasar akan menambahkan pertanyaan: apakah belanja hari ini masih terjangkau? Seorang investor dapat menyukai penjelasan tentang pertumbuhan. Seorang pencari kerja berhak bertanya: di mana tempat saya dalam pertumbuhan itu?
Keduanya tidak harus bertentangan. Keduanya menilai pada tingkat yang berbeda.
Inilah sebabnya sebuah pidato dapat berhasil sebagai komunikasi diplomatik, tetapi belum menyelesaikan persoalan kepercayaan di dalam negeri. Warga tidak berkewajiban merasa hidupnya membaik hanya karena pemimpinnya mendapat sambutan baik di luar negeri.
Namun, perbedaan respons juga tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada harapan masyarakat. Ada persoalan ketepatan komunikasi yang nyata.
Dalam transkrip pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 yang dimuat ANTARA, Prabowo menyebut seorang buruh mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Pemberitaan susulan Suara.com, dengan mengutip keluarga perempuan tersebut, melaporkan pekerjaan menjahit kain majun dengan upah sekitar Rp700 per kilogram. Perbedaan ini menyangkut bukan hanya angka, melainkan juga pekerjaan yang diceritakan.
Persoalannya bukan sekadar apakah kesalahan tersebut lucu. Pertanyaan substantifnya adalah bagaimana informasi tentang kehidupan seorang warga sampai ke podium negara, siapa yang memeriksanya, dan bagaimana kekeliruan itu dikoreksi.
Polemik penggilingan padi juga memperlihatkan pentingnya definisi. Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa angka Rp2 triliun yang diperdebatkan bukan keuntungan normal usaha penggilingan, melainkan estimasi terkait dugaan penipuan mutu beras. Penjelasan pemerintah itu tetap merupakan klaim yang perlu ditopang perhitungan dan bukti; perubahan istilah tidak dengan sendirinya menyelesaikan perdebatan.
Kritik terhadap ketepatan angka dan penjelasan semacam ini tidak pantas dibuang sebagai kebencian. Tetapi kekeliruan tersebut juga tidak memberi dasar untuk menyimpulkan seluruh kapasitas intelektual seseorang.
Yang layak diuji ialah mutu informasi dan pengambilan keputusan pemerintah, bukan membuat vonis total terhadap manusia dari satu kalimat.
Ketika kritik berubah menjadi identitas
Meski demikian, ada mekanisme lain yang membuat penilaian politik mudah kehilangan keseimbangan.
Penelitian Charles Taber dan Milton Lodge tentang motivated skepticism menunjukkan bahwa orang cenderung menilai argumen yang sesuai dengan sikap politiknya sebagai lebih kuat daripada argumen yang bertentangan. Penilaian tidak selalu dimulai dari bukti; kadang bukti diseleksi untuk melindungi penilaian yang sudah ada. Wiley Online Library
Dalam konteks Prabowo, mekanisme itu dapat bekerja ke dua arah. Pengagum dapat menganggap setiap tepuk tangan sebagai pengesahan menyeluruh. Penentang dapat menganggap setiap kekeliruan sebagai pembuktian bahwa sejak awal ia tidak layak dipercaya.
Dalam keadaan demikian, orang yang sama dapat dinilai terlalu berbeda: membaca teks disebut tidak menguasai masalah, tetapi berbicara bebas disebut serampangan; bersikap tenang disebut dibuat-buat, tetapi bersemangat disebut kehilangan kendali. Sebaliknya, pendukung dapat mencari pembenaran bagi semua pilihan itu.
Ini bukan alasan untuk menuduh semua kritik bias. Ini alasan untuk memeriksa apakah standar penilaian kita tetap sama ketika orang yang berbicara berganti.
Media sosial dapat memperkuat persoalan tersebut. Studi Steve Rathje, Jay Van Bavel, dan Sander van der Linden terhadap jutaan unggahan akun media serta anggota Kongres Amerika Serikat menemukan bahwa unggahan tentang kelompok politik lawan lebih sering dibagikan daripada unggahan tentang kelompok sendiri. Temuan itu menunjukkan insentif perhatian bagi komunikasi yang menonjolkan permusuhan antarkelompok. Namun, penelitian tersebut bukan pengukuran terhadap warganet Indonesia, sehingga tidak boleh dipakai untuk menetapkan motif semua orang yang mencemooh Prabowo. ResearchGate
Pelajaran yang dapat ditarik lebih terbatas: sesuatu yang ramai belum tentu mewakili keseluruhan pendapat masyarakat. Kolom komentar bukan sensus nasional, sebagaimana undangan sebuah forum bukan sampel seluruh dunia.
Tetapi jangan pula menjadikan keterbatasan media sosial sebagai alasan untuk mengabaikan keresahan yang disuarakannya. Candaan dapat mengandung pengalaman ketidakadilan. Satire dapat membuka ketidakmasukakalan yang lolos dari bahasa resmi.
Batas pentingnya bukan antara bahasa sopan dan bahasa pedas. Batasnya ialah apakah kritik membantu memperjelas persoalan atau justru menutupnya dengan penghinaan personal.
Menguji data presiden adalah pekerjaan demokratis. Menuntut hasil adalah hak warga. Menganggap setiap kekeliruan sebagai kesempatan merendahkan martabat pribadi tidak dengan sendirinya membuat kritik lebih tajam.
Kritik paling kuat bukan yang paling menyakitkan telinga, melainkan yang paling sulit dibantah karena bukti dan logikanya.
Yang perlu diperbaiki bukan hanya pidato
Ada penjelasan yang masuk akal untuk perbedaan penampilan seorang pemimpin di berbagai panggung: perbedaan tingkat persiapan, kendali atas materi, suasana audiens, serta ruang improvisasi. Namun, tanpa membandingkan rekaman dan proses persiapan secara sistematis, kita tidak boleh memastikan faktor mana yang paling menentukan dalam kasus Prabowo.
Yang lebih penting ialah risiko kelembagaan di baliknya.
Bayangkan seorang presiden berbicara di hadapan lingkungan yang hampir selalu menyambutnya. Pernyataan yang perlu diperiksa tidak segera dipersoalkan. Ketika pernyataan itu mencapai masyarakat dan mendapat kritik, lingkungan terdekat justru menjelaskan bahwa publik membenci pemerintah. Akibatnya, kritik yang seharusnya memperbaiki informasi berubah menjadi alasan untuk mempertahankan keyakinan semula.
Itulah lingkaran yang perlu dicegah: pujian mengurangi pemeriksaan, kekeliruan memancing cemooh, dan cemooh dipakai untuk menolak pemeriksaan.
Ini bukan vonis bahwa seluruh proses tersebut telah terbukti berlangsung dalam setiap pidato Prabowo. Ini adalah risiko yang patut diperiksa dalam pemerintahan mana pun.
Obatnya bukan semata-mata penulis pidato yang lebih piawai atau tim media yang lebih agresif. Presiden membutuhkan informasi yang dapat ditelusuri, pemeriksaan angka sebelum berbicara, pejabat yang berani menyampaikan ketidaknyamanan, dan koreksi terbuka ketika terjadi kesalahan.
Mengakui kekeliruan tidak harus mengurangi kewibawaan. Yang merusak kewibawaan justru mempertahankan hal yang keliru demi menyelamatkan penampilan.
Bagi publik, tuntutannya juga jelas. Mengakui bahwa sebuah pidato memiliki argumentasi yang baik tidak berarti menyerahkan hak untuk mengkritik pemerintah. Menghargai kecakapan diplomatik tidak berarti menyetujui seluruh kebijakan domestik. Sebaliknya, menemukan kegagalan kebijakan tidak mengharuskan kita menyangkal setiap kemampuan pemimpinnya.
Kita tidak perlu memilih antara menjadi pengagum dan menjadi pencemooh. Ada posisi yang lebih berguna: menjadi warga yang menilai.
Pada akhirnya, bagian paling penting dari pidato Vladivostok bukanlah jumlah tepuk tangan. Prabowo sendiri menempatkan kehidupan keluarga biasa sebagai ukuran pembangunan. Ukuran itu patut dibawa pulang dan diterapkan kepada pemerintahannya sendiri. Setkab
Apakah kebijakannya membuat kehidupan warga lebih aman dan bermartabat? Apakah penyimpangan ditindak? Apakah informasi yang keliru diperbaiki? Apakah kritik menghasilkan perubahan?
Pidato yang baik seharusnya tidak menjadi perisai dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia seharusnya menjadi janji untuk menjawabnya.
Prabowo tidak perlu membuktikan kecerdasannya dengan berbicara tanpa teks. Ia perlu membuktikan kualitas kepemimpinannya dengan memastikan bahwa teks negara tidak menjauh dari kenyataan rakyat. Sebab ukuran terakhir seorang presiden bukan seberapa keras dunia bertepuk tangan, melainkan seberapa sungguh ia mendengarkan ketika rakyatnya tidak bertepuk tangan. (***)
CIMAHI, 5 September 2026
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
0 Comments