Menanti Agustus 2026

Baca Juga

Ilustrasi, Sang Saka Merah Putih berkibar.
(Foto: Istimewa)  

Oleh: Agus Wahid

BUKAN menanti pidato kenegaraan pada 16 Agustus, yang menjadi pijakan desain perumusan program tahunan negara. Tapi, penantian Agustus 2026, yang membuat sebagian elemen dag dig dug. Mengapa? Karena, sinyal itu mempertanyakan, apakah rezim saat ini akan berakhir, atau masih tetap berlanjut, at least sampai Oktober 2029?

Sinyal itu perlu dibaca dengan cermat. Sinyal itu merupakan konflik horizontal yang kian mengkristal dan meluas. Kita tentu ingat, Agustus tahun lalu, telah terjadi gerakan massa yang nyaris akan mengakhiri rezim ini. Namun, gerakan itu gagal. Apakah, kegagalannya karena elemen keamanan pada akhirnya turun ekstra represif? Jika memang faktor penanganannya represif, mengapa terlambat? Mengapa, jauh sebelum 25 Agustus relatif terbiarkan tanpa pengamanan semestinya? Di manakah BIN (Badan Intelijen Negara ataupun BAIS (Badan Intelijen Strategis)? 

Ketika akhirnya aparatur keamanan mengambil tindakan tegas (represif), apakah hasil akhir pengamanan itu sebenarnya merupakan strategi early warning for bargaining position? Strategi ini seolah berkata tak langsung, “Wahai rezim, jika kami biarkan, tamatlah kau. Kini, kami datang dengan kekuatan  purna. Terhentilah gerakan revolusioner massa. Dan selamatlah kau, wahai Mr. Presiden”. 

Dialog imajiner itu terkonfirmasi, Kapolri tetap aman dalam posisinya, meski terdapat desakan hebat dari berbagai elemen. Dan ketika dilakukan radical break (reshuffle kedua), tak menyentuh aparatur keamanan (Kapolri), meski menendang dua Menteri kesayangan Joko Widodo (Jokowi): Sri Mulyani dan Budhy Arie. 

Sebuah renungan, apakah pengendalian massa Agustus 2025 akan sama dengan Agustus 2026 ini? Sinyal itu berpotensi berubah. Di satu sisi, ketidakpercayaan publik, terwakili kalangan mahasiswa, demikian meluas. Tergolong sudah sampai puncak. Sebagai akibat, sikap koppig (keras kepala) rezim yang tak mengindahkan suara lantang rakyat, terutama kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis). Sejumlah pernyataan rezim juga sangat tidak empatif. Tak pernah bermuhasabah. Bahkan, mengusir elemen rakyat ini yang tetap bersikap kritis. Sungguh tak dewasa, kalau tidak dibilang childish mentalnya.

Dalam posisi kemarahan puncak elemen pengunjuk rasa yang sudah meluas dari Jawa Timur, Jawa Tengah di samping elemen dari berbagai daerah, terjadi aksi pat-gulipat yang mengeksploitasi suhu politik yang sudah mendidih itu. Tak bisa dipungkiri, aksi pat-gulipat ini sejatinya merupakan artikulasi politik berdasarkan kondisi yang sudah lama dinanti. Siapa pengganti itu? 

Tak sulit dibaca. Elemen Solo yang ambisius itulah yang sudah lama menanti krisis ketidakpercayaan puncak itu. Delegitimasi kekuasaan rezim ini dijadikan momentum untuk bersama-sama bergerak: atas nama empati terhadap rakyat yang sudah memuncak kekecewaannya. Rakyat merasa terbiarkan keinginan perbaikan sejumlah problem akut, terutama ekonomi. Inilah pat-gulipat “geng Solo” yang kian menampakkan tekad dan jatidiri syaitaniyahnya

Muncul renungan, apakah gerakan “geng Solo” cukup powerful dan memenuhi syarat ambil kekuasaan secara makar? Untuk meneropong itu, kita perlu membaca relasi kekuasaan geng Solo. Dalam hal ini – di satu sisi – elemen pertahanan dan keamanan itu punya siapa. 

Secara struktural organisasional formal, barisan TNI-POLRI harus tunduk kepada Panglima Tertinggi (Presiden). Tapi, kita perlu membaca muasal silsilah karir kedua petinggi itu. Keduanya binaan Jokowi. Ikatan batinnya – secara historis – jauh lebih kuat. Bagaimana tidak? Keduanya terjalin sejak menjabat Kapolres dan Dandim daerah Solo. Terus menanjak karirnya hingga puncak karena kekuasaan Jokowi. Maka, garis komando itu tak berlaku bagi kedua pemimpin puncak POLRI-TNI itu.

Karena itu, muncul pertanyaan mendasar, ketika Jokowi mengerahkan kekuatannya, ke mana kedua pimpinan puncak itu berpihak? Sekali lagi, keduanya pasti akan mengkalkulasi bagaimana kekuatan rakyat. Manakala mahasiswa sudah demikian bergelora secara revolusioner, maka kedua pentolan dari POLRI dan TNI akan bergeser bandulnya: ke arah Jokowi. Bandulnya semakin menguat ke Jokowi sejalan dengan basis massa pro Gibran-Kaesang yang sudah dipersiapkan. Gelagatnya pun sudah menguat. Inilah sinyal kuat yang perlu dibaca di balik sikap politik Jokowi yang siap turun ke seluruh titik untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Yang perlu kita garis-bawahi, gerakan Jokowi dan pasukannya bukan hanya gerakan penyadaran politik, tapi disertai kekuatan ribuan triliun rupiah. Dari manakah? Dua sumber: hasil pampasannya selama dua periode berkuasa. Dan kekuatan oligarki yang kini sudah muak kepada Prabowo Subianto akibat kepentingan ekonominya tak semulus zaman Jokowi. Di atas kertas, ribuan triliun akan bertaburan. Untuk menggerakan massa jauh lebih revolusioner. Dan inilah masa genting Agustus 2026.

Akumulasi massa yang demikian besar dan meluas, serta powerful secara financing akan menyuguhkan pemandangan politik nyata: rakyat memang sudah jelas bergerak demikian marah untuk menjatuhkan penguasa. Topografi inilah yang akan meneguhkan sikap politiknya. Membersamai gerakan rakyat menjadi faktor penentu hasil. Maka, tidaklah berlebihan manakala Agustus 2026 akan menjadi kenyataan pahit bagi rezim ini (Prabowo). Persis yang disampaikan analis intelijen Connie Bakrie kepada Rosan dan telah terpublikasi secara viral: Prabowo hanya berjarak dua tahun. Berarti, 2026 batas akhirnya.

Terimakah Kita?

Sebelum menjawabnya, kita harus membaca dengan jernih dan berakal sehat. Jika Prabowo terlengser, berarti Gibran naik, menggantikan Prabowo. Lalu, apakah bangsa ini rela dipimpin manusia super stupid itu? 

Persoalan yang harus dibaca lebih jauh, bukan sekedar super bodohnya, tapi skenario di balik mendudukkan Gibran menjadi RI-1. Yaitu, kembalinya manusia kalem tapi super bengis (Jokowi) ke panggung politik Tanah Air ini, meski di belakang layar puteranya. 

Kembalinya sosok Jokowi tak bisa dibantah: akan mengulangi praktik kekuasaan yang monokratif (tangan besi), pegadaian bahkan penjualan negara kepada kompradornya (Tiongkok). Nasib ekonomi rakyat akan semakin digulung di bawah ketiak oligarki. Dan secara ideologis, kembalinya berpotensi besar akan memperbesar basis massa komunis di Tanah Air. Sangat mengancam kepentingan hak asasi beragama. Lapisan muslim akan kembali menjadi “santapan” (kriminalisasi dan pembantaian). 

Yang lebih dahsyat adalah penghancurannya akan semakin massif. Sektor politik, ekonomi, hukum bahkan sendi-sendi kehidupan lainnya akan diobrak-abrik. Guna mempertahankan kedigdayaan sang Maestro Solo itu. 

Itulah proyeksi politik jika Gibran berhasil naik sesuai skenario. Untuk mencegahnya, ada dua skenario utama. Pertama, tetap selamatkan Prabowo, tapi dengan persyaratan super ketat. Yaitu, radical break yang lebih ekstra. Anasir Jokowi di lapisan manapun harus disingkirkan atau diakhiri. Ganti dengan elemen yang benar-benar berpihak pada nurani perbaikan negara.

Kedua, jika Prabowo memang tak bisa diharapkan lagi akibat arogansi kekuasaannya dan tak pernah introspeksi, maka kerangka solusinya memang revolusi total. Mengarah pada penggantian RI-1 dan RI-2. Satu paket. Persoalannya, adalah sosok yang siap menjadi komando gerakan dan pasca revolusi berhasil? Jika tiada figur yang diharapkan, maka hasil revolusi total hanyalah mengantarkan puing-puing kehancuran negara dan rakyat yang jauh lebih menyengsarakan. Siapkah kita?

Memang, akan terjadi muncul sosok pemimpin yang bersifat alamiah. Tapi, mekanisme pengukuhannya tetap complicated. Bukan mekanismenya. Tapi, karena berhadapan dengan elemen MPR yang belum tentu sejalan, meski di bawah dukungan massa besar. Komplikasi ini pada akhirnya diwarnai krisis ketidakpercayaan kalangan elitis di parlemen. Pemerintahan pun akan mandeg. Seperti tak bernegara. Pemandangan ini pun menjadikan negara semakin kacau. Akan berlaku prinsip: siapa kuat itulah yang berkuasa. Berlaku hukum rimba.

Di sisi lain, jika terjadi revolusi total (satu paket RI-1 dan RI-2), maka – secara konstitusi – berlaku kepemimpinan presidium (triumvirat): Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Lalu, apakah kepemimpinan presidium ini akan berjalan efektif? Diragukan. Data bicara, Menteri Dalam Negeri binaan Jokowi. Sementara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan binaan Prabowo. Jatidiri ketiga menteri ini tetap mengundang krisis kepercayaan publik, meski ketiganya hanya menjalankan hal-hal administratif, terkait penyelenggaraan Pemilu yang dipercepat.

Pertanyaannya, adakah jaminan sistem Pemilu kepresidenan itu dijamin jujur, adil dan transparan? Tak ada jaminan. Namun demikian, ada nuansa beda. Jauh dari malpraktik kekuasaan yang mengeksploitasi demokrasi untuk kepentingan sempit para petualang dan kaum ambisius itu. Inilah proses politik, yang – secara gradual – akan melahirkan kepercayaan baru pada sosok pemimpin baru yang terpilih. 

Akhir kata, Agustus 2026 ini memang bakal mencekam. Berpotensi terjadi peristiwa berdaran. Tidak hanya di kalangan elitis, tapi juga nasib para pejuang perubahan yang lebih baik. Yang perlu kita garis-bawahi, pikirkan secara matang dan jernih: Jangan sampai gerakan rakyat tereksploitasi oleh kaum ambisius kekuasaan (geng Solo). 

Jika memang terlihat jelas eksploitase itu, maka rakyat bernurani bersih harus sadar: lawannya bukan hanya Prabowo yang kini belum sadar gaya kepemimpinannya, tapi Geng Solo yang berpotensi menjadi penjajah baru negeri ini dan siap memusnahkan geografi Indonesia dari peta bumi. Maka, musuh kedua ini (Geng Solo) haruslah dihadapi dengan lebih heroik, penuh jihad. Sebuah kesadaran yang tidak mudah.

Sekali lagi, yang harus dipikirkan dengan jernih, bukan falsafah poko`e jatuh, tapi bagaimana menciptakan kondisi perbaikan negara dan rakyat. Semuanya harus dihitung dengan matang. Berarti, perlu persiapan jangka panjang. Perlu mengidentifikasi peta kekuatan dan berjuta persoalan yang harus dibenahi. 

Kalau begitu, tak perlu berevolusi total? Jawabannya bukan emosionalitas yang pasti tidak solutif. Yang jauh lebih krusial adalah membangun dialog konstruktif dan menyadarkan kondisionalitas bangsa dan negara. Jika tetap pecah huru-hara pada Agustus 2026, hal itu perlu dilihat sebagai hikmah. Prabowo perlu mengambil pelajaran. 

Bisa jadi, itu jalan menyadarkannya untuk bebas dari belenggu karakter koppig (keras kepala) dan sifat iblis yang merasa besar dibanding lainnya. Sebuah kesadaran yang menjadi jalan untuk membuka hati dan berdialog sebagai sesama anak bangsa yng memiliki negeri ini. Semoga, itulah yang akan terjadi di balik kondisi yang kini sudah membara. (***)

Bekasi, awal Agustus 2026.

Penulis adalah Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI