Gubernur Banten Minta Data Bansos Dibuat Akurat Guna Hindari Salah Sasaran

Baca Juga

Gubernur Banten Andra Soni berdialog 
dengan sejumlah ibu penerima Bansos. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Gubernur Banten Andra Soni menyatakan penting penguatan pendataan dan validasi penerima bantuan sosial. Oleh sebab itu, pendataan dilakukan pembaharuan secara berkala termasuk harus akurat.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni pada Forum Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2027 yang digelar di Dinas Sosial Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (11/2/2026).

“Validasi data itu harus tepat. Data harus terus diperbarui, karena ada masyarakat yang tadinya mapan atau bekerja kemudian tidak berkerja dan miskin, serta ada juga yang sebelumnya tidak berpenghasilan lalu sudah bekerja. Ini semua harus di-update,” ungkap Andra Soni.

Andra Soni secara khusus meminta Dinas Sosial Provinsi Banten bersama Dinas Sosial kabupaten dan kota untuk memberikan atensi khusus terhadap pembaruan data. Termasuk untuk memastikan setiap penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Forum Renja tersebut, kata Andra, merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkuat pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Termasuk untuk meningkatkan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkelanjutan.

“Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah," katanya.

Menurutnya, forum ini  menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap program kesejahteraan sosial yang telah berjalan. Sehingga ke depan tidak ada lagi data yang salah yang bisa merugikan masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah hadir melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” imbuhnya.

Selain itu, Andra Soni mendorong transformasi bantuan sosial agar mengarah pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Bantuan harus berdampak dan mendorong masyarakat agar lebih maju dan sejahtera.

“Bantuan sosial harus diimbangi dengan program pemberdayaan. Kita harus memastikan bantuan yang diberikan berdampak dan mendorong kemandirian penerima manfaat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman menyampaikan Forum Renja 2027 membahas berbagai isu strategis kesejahteraan sosial. Mulai dari penanganan masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 dalam DTSEN, kebencanaan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.

Lukman menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait bantuan sosial. Memperkuat akurasi data dan efektivitas program menjadi salah satu fokus program demi masyarakat.

"Salah satu contohnya yang kita lakukan adalah pelatihan menjahit, tata boga untuk disabilitas dan lainnya," pungkasnya. (*/pur)