Cegah Korupsi Dari Hal Kecil, Gubernur: Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Paling Banyak Korupsi

Kegiatan penyuluhan antikorupsi diikuti
ASN diselenggarakan Inspektorat Banten.
(Foto: Istimewa)

NET - Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan pentingnya memperkuat pencegahan korupsi dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004–2023, tercatat 65 persen perkara korupsi berasal dari gratifikasi dan penyuapan. Mayoritas perkara itu terkait proses pengadaan barang dan jasa.

“Karena itu, penguatan penyuluh antikorupsi sangat penting. Tantangan terbesar saat ini adalah petty corruption (korupsi kecil). Gratifikasi sering dipandang biasa, padahal itu bisa membuka peluang suap,” ucap Gubernur Banten yang dibacakan oleh Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, Rabu (24/9/202).

Nina membacakan sambutan Gubernur pada Forum Penyuluh Antikorupsi (Forpak) sebagai kegiatan Penguatan Penyuluh Antikorupsi–Ahli Pembangun Integritas (PAKSI-API).

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang. Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan HUT ke-25 berdirinya provinsi sekaligus menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia).

Nina mengatakan korupsi merupakan hambatan serius dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi harus diperkuat melalui pembiasaan integritas sejak dini di keluarga dan sekolah, pembelajaran nilai moral, pemahaman hukum, penguatan etika, serta pelibatan masyarakat.

“Semua pihak harus menjadi mitra dalam membangun budaya antikorupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forpak Banten Ratu Syafitri Muhayati menjelaskan kegiatan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu memberdayakan penyuluh agar optimal dalam strategi pencegahan korupsi. Pemberdayaan PAKSI-API harus dilakukan melalui jejaring multipihak dengan melibatkan semua unsur termasuk pesantren, dunia pendidikan, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dunia usaha, pelajar, hingga UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah).

“Prinsip utama yang harus kita jalankan bersama adalah integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan dan etika perilaku,” tuturnya.

Syafitri menjelaskan pendekatan pemberdayaan akan lebih diarahkan pada penguatan kapasitas, kolaborasi, dan kemandirian masyarakat. Agar kapasitas semakin meningkat, digunakan metode SMELCE (Sharing, Monitoring, Evaluating, Learning, Capacity, Empowering) sebagai alat monitoring dan evaluasi.

“Tujuan akhirnya, kita ingin menciptakan masyarakat yang jujur, kompeten, dan berdaya sebagai benteng utama gerakan antikorupsi,” jelas Fitri.

Sementara itu, Tim Champion KPK Sahlan mengingatkan pemberdayaan penyuluh harus memberi dampak luas. Banten selama ini dikenal aktif dalam gerakan antikorupsi dan berharap Forpak Banten menjadi salah satu forum teraktif di Indonesia dalam gerakan ini.

“Dengan kolaborasi lintas sektor, Banten optimistis dapat mewujudkan visi-misi gubernur dan wakil gubernur,” tuturnya. (*/pur)