 |
| Gedung DPR/MPR RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Foto: Istimewa) |
JIKA kita hendak mencari wajah imperealisme abad ke-21, kita
tidak perlu menengok ke negeri seberang. Ia telah bercokol nyaman di Senayan,
Jakarta, berselimut kain sutra berlabel "anggaran negara", dan
bersuara lantang dalam setiap pengesahan undang-undang yang mengukuhkan
hegemoninya.
Angka yang dilontarkan Fitra - Rp230 juta per bulan untuk
setiap anggota Dewan - bukan sekadar statistik. Itu adalah monumen ketimpangan
yang dibangun di atas penderitaan 194,6 juta jiwa rakyat Indonesia yang - menurut
Bank Dunia - hidup dalam kubangan kemiskinan. Bayangkan: seorang anggota dewan
menghasilkan dalam satu bulan apa yang harus diperjuangkan oleh 105 orang buruh
di Banjarnegara sepanjang tahun. Ini bukan demokrasi; ini feodalisme baru yang
berkostum dasi dan jas.
Mereka menyebut diri mereka wakil rakyat, tetapi yang
diwakili justru kepentingan oligarki dan kepatuhan membabak pada eksekutif.
Kinerja mereka? Lebih mirip “pembantu pemerintah” yang rajin mengangguk
ketimbang check and balance. Dari 47 RUU (Rancangan Undang-Undang) yang
seharusnya dibahas, hanya 4 yang tuntas. Itu pun kualitasnya sering
dipertanyakan - banyak yang digugat ke Mahkamah Konstitusi karena sarat
kepentingan segelintir orang dan abai terhadap keadilan sosial.
Sementara rakyat berteriak karena harga sembako meninggi,
mereka sibuk menggodok tunjangan perumahan tambahan Rp50 juta per bulan. Mereka
beralasan: "Ini sudah hitungan Kemenkeu", seolah-olah angka yang
diciptakan birokrat adalah wahyu yang tak boleh digugat. Pada saat yang sama,
negara harus berutang hampir Rp800 triliun hanya untuk menutup deficit - yang
sebagian justru untuk membayar gaya hidup para "tuan-tuan" di
Senayan.
Inilah bentuk imperialisme terkini: penjajahan oleh elite
domestik atas rakyatnya sendiri. Mereka tidak datang dengan kapal perang,
tetapi dengan draft RUU yang penuh muatan politis. Mereka tidak menjajah dengan
senjata, tetapi dengan kebijakan yang memiskinkan dan mengucilkan.
Mereka tinggal di menara gading yang dibangun dari uang
rakyat, sambil melihat ke bawah dengan pandangan penuh belas kasihantetapi
tidak pernah turun untuk mengubah keadaan. Bahkan, ketika gelombang kemiskinan
melanda akibat kenaikan harga pangan dan energi, mereka justru menambah
tunjangan - seolah-olah Indonesia adalah negeri yang begitu kaya, sampai-sampai
para wakilnya harus hidup bak sultan.
Soekarno mungkin akan berkata: "Inilah bangsa yang
terjajah oleh bangsanya sendiri. "Kita tidak butuh penjajah dari luar
lagi. Kita sudah memproduksinya sendiri - dengan fasilitas mewah, tunjangan
absurd, dan legitimasi melalui produk hukum yang rapuh.
Sudah waktunya kita mempertanyakan: untuk apa negara
mengeluarkan Rp1,6 triliun hanya untuk 580 orang, sementara hampir 200 juta
rakyatnya terperangkap dalam jerat kemiskinan? Apakah ini yang disebut
keadilan? Ataukah ini bentuk baru perbudakan - di mana rakyat bekerja keras,
sementara para majikan di Senayan menikmati hasilnya dengan tanpa malu? Mereka
tak membayar pajak, membebek pemerintah dan cukong.
Jika ini bukan pengkhianatan terhadap konstitusi, lalu apa
namanya? Jogetan sejumlah Anggota DPR secara tak langsung tidak punya kesadaran
dan kepekaan apa yang terjadi di tengah banyak rakyat yang kere. Ya, yang kere
194,6 juta Bung! (***)
0 Comments