 |
| Gubernur Banten Andra Soni ketika diwawancarai oleh penyiar TVRI Banten di Kota Serang. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan Program Sekolah
Gratis untuk memastikan tidak ada yang putus sekolah di Provinsi Banten.
Sebagai upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Provinsi Banten
yang unggul dan berdaya saing tinggi untuk topang pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
Andra Soni mengungkapkan hal itu saat menjadi narasumber
talkshow Banten Bicara TVRI Banten dengan tema “Sekolah Gratis, Komitmen Banten
untuk Masa Depan”, di Kota Serang, Selasa (15/7/2025).
“Sejak kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH beralih ke
provinsi pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten harus menyiapkan solusi
konkret. Salah satunya adalah sekolah gratis. Rata-rata lama sekolah kita masih
9,18 tahun. Ini artinya, masih banyak anak-anak yang berhenti sekolah setelah
SMP,” ujar Andra Soni.
Andra Soni menjelaskan jumlah sekolah negeri saat ini belum
mencukupi daya tampung seluruh siswa baru. Dari 179.000 pendaftar tahun ini,
hanya 80.000 yang dapat diterima di sekolah negeri. Sisanya diarahkan ke
sekolah swasta yang kini didukung penuh pemerintah melalui pembiayaan sebesar
Rp250.000 per siswa per bulan di wilayah Tangerang Raya. Biaya tersebut
mencakup SPP, uang gedung, daftar ulang, dan kegiatan siswa.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang putus
sekolah karena alasan biaya. Oleh karena itu, kita gandeng sekolah swasta
sebagai mitra untuk solusi jangka pendek, sambil ke depan kita tambah ruang
kelas dan bangun Unit Sekolah Baru (USB),” jelas Andra Soni.
Andra Soni menyebutkan kualitas pembelajaran tetap menjadi
prioritas. Setiap ruang kelas dibatasi maksimal 36 siswa dengan ukuran 8x9
meter, untuk menjaga kenyamanan dan efektivitas belajar.
Di sisi lain, katra Andra, Sistem Penerimaan Murid Baru
(SPMB) diperbarui melalui skema domisili zonasi yang lebih fleksibel, serta
jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Verifikasi data dilakukan
berbasis nilai akademik dan data DTKS untuk memastikan penyaluran bantuan
pendidikan tepat sasaran.
Terkait teknis pelaksanaan, jelas Andra Soni, Pemprov Banten
telah membuat kesepahaman dengan sekolah swasta, serta dana pendidikan
disalurkan secara langsung berbasis siswa melalui sistem virtual account.
Sekolah dilarang melakukan pungutan tambahan, dan uang pendaftaran yang sempat
ditarik sebelum program ini berjalan wajib dikembalikan kepada wali murid.
“Kalau ada sekolah yang masih memungut biaya di luar
ketentuan, silakan laporkan kepada kami. Transparansi dan akuntabilitas adalah
kunci keberhasilan program ini,” tutur Andra Soni.
Dikatakan, peningkatan SDM menjadi salah satu faktor utama
dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan
infrastruktur strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak,
serta realisasi investasi yang tinggi, Provinsi Banten memerlukan SDM yang
unggul dan berdaya saing tinggi.
Pada triwulan pertama 2025, realisasi investasi Banten telah
mencapai Rp31 triliun dari target tahunan Rp119 triliun. Program Pendidikan
Gratis diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Andra Soni menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh
elemen masyarakat mendukung program itu agar dapat terus berlanjut hingga
mencakup kelas XI dan XII di tahun-tahun mendatang. “Kita ingin semua anak di
Provinsi Banten punya akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya soal angka,
tapi soal masa depan,” pungkasnya. (*/pur)
0 Comments