Diskusi Grup, Kajari Kota Tangerang: Kami Berikan Masukan Guna Tekan Potensi Risiko

Pj Walikota Tangerang Nurdin ketika memberi
sambutan pada Forum Group Discussion.
(Foto: Istimewa)

NET – Penjabat (Pj) Walikota Tangerang Dr. Nurdin menyampaikan pentingnya pemahaman yang komprehensif atas substansi perjanjian, tata kelola, dan dampak yang mungkin timbul dalam kerja sama antara Perumda dengan mitra usaha.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin - Kajari Kota Tangerang, beserta jajaran yang telah menjadi narasumber dalam kegiatan ini, sehingga dapat memberikan pengetahuan berharga yang dapat mendukung tata kelola kerja sama yang baik dan sesuai dengan aturan," ujar Nurdin.

Hal itu dikatakan Nurdin pada Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan mitra usaha di Hotel Novotel, Kota Tangerang, Jum'at (25/10/2024).

Acara yang dibuka oleh Nurdin, ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai kerangka regulasi dan mitigasi risiko dalam penyusunan produk hukum, dokumen kontrak kerja sama, serta Monitoring Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan kerja sama.

Alumnus UI itu menjelaskan Perumda Tirta Benteng sebagai bagian dari Pemkot Tangerang, memiliki perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra usaha, terutama dalam pengelolaan air bersih.

"Kegiatan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan mitra usaha dalam mencapai kerja sama yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai regulasi, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat Kota Tangerang," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Muhammad Amin mengatakan terima kasih kepada Pemkot Tangerang dan Perumda Tirta Benteng atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara dalam memberikan pemahaman terkait aspek hukum kerja sama.

"Kami berkomitmen untuk memberikan masukan-masukan penting dalam kegiatan ini, agar setiap perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga atau mitra usaha dapat berjalan sesuai aturan dan meminimalisir potensi risiko," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. (*/pur)